Berita Terkini

Wamena - Lambang KORPRI bukan hanya simbol organisasi, tetapi cerminan jati diri aparatur sipil negara di Indonesia yang mengemban tugas pelayanan publik. Setiap unsur dalam lambang tersebut memiliki makna mendalam tentang pengabdian, integritas, serta loyalitas kepada bangsa dan negara.  Lambang Korpri dan maknanya sesuai Keputusan Musyawarah Nasional VIII Korpri Nomor : KEP-09/MUNAS.VIII/XII/2015 tanggal 5 Desember 2015. Lambang terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok, yaitu: Pohon dengan 17 ranting, 8 dahan dan 45 daun, yang melambangkan perjuangan sesuai dengan fungsi dan peranan Korpri sebagai Aparatur Negara Republik Indonesia yang dimulai sejak diproklamasikannya negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945. Bangunan berbentuk balairung dengan lima tiang, melambangkan tempat dan wahana sebagai pemersatu seluruh anggota Korpri, perekat bangsa pada umumnya untuk mendukung Pemerintah Republik Indonesia yang stabil dan demokratis dalam upaya mencapai tujuan nasional dengan berdasarkan Pancasila dan jatidiri, kode etik serta paradigma baru Korpri. Sayap yang besar dan kuat ber-elar 4 (empat) ditengah dan 5 (lima) ditepi melambangkan pengabdian dan perjuangan Korpri untuk mewujudkan organisasi yang mandiri dan profesional dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang luhur dan dinamis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maknanya:  Pengambilan motif pohon didasarkan atas tradisi Bangsa Indonesia yang menggunakan motif itu sebagai lambang kehidupan masyarakat. Motif balairung melambangkan tempat dan wahana yang menghimpun SELURUH Anggota Korpri guna mewujudkan aparatur negara yang netral, jujur dan adil, bersih dan berwibawa untuk mendukung Pemerintah RI yang stabil dan demokratis dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional; Kelima tiang dari balairung melukiskan Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Motif sayap melambangkan kekuatan/kiprah/perjuangan Korpri untuk mewujudkan organisasi yang mandiri, dinamis dan modern serta profesional dalam rangka mendukung terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional RI; Pangkal kedua sayap bersatu ditengah melambangkan sifat persatuan Korpri di dalam satu wadah yang melukiskan jiwa korsa yang bulat sebagai alat yang ampuh, bersatu padu dan setia kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan; Sayap yang mendukung balairung dan pohon menggambarkan hakekat tugas Korpri sebagai pengabdi masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum, bangsa dan negara; Pondamen yang melandasi dan mendukung bangunan balairung adalah sebagai lambang loyalitas tunggal Korpri terhadap Pemerintah dan Negara, karena fungsi dari pondamen tiada lain adalah memberi kekokohan dan kemantapan bagi bangunan yang berada di atasnya; Pohon dengan dahan dan dedaunan yang tersusun rapi teratur melambangkan peran Korpri sebagai pengayom dan pelindung bangsa sesuai dengan fungsi dan peranannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat di dalam Negara Republik Indonesia; Lantai Gedung Balairung yang tersusun harmonis puramidal, melambangkan mental mutu/watak anggota Korpri yang netral, jujur, adil yang tidak luntur sepanjang masa bekerja tanpa pamrih hanya semata untuk kepentingan bangsa dan negara; Warna emas dari lambang mempunyai arti keluhuran dan keagungaan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia.  Lambang Korpri bukan hanya identitas visual, tetapi pedoman moral bagi setiap anggotanya. Nilai-nilai yang tergambar di dalamnya mengingatkan bahwa tugas ASN adalah mengabdi dengan penuh dedikasi, menjaga persatuan, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan memahami makna lambang ini, setiap insan korpri diharapkan terus meneguhkan komitmen untuk bekerja profesional, berintegritas, dan setia pada Pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang ini menjadi simbol kebanggaan sekaligus pengikat tekad untuk terus berkarya bagi kemajuan bangsa. (FPH)  Baca juga: KORPRI: Sejarah, Peran dan Fungs

Wamena – Istilah role model pasti sering muncul dalam berbagai kegiatan kepemimpinan, diskusi pendidikan, pengembangan diri, dll. Namun belum banyak yang mengetahui dan memahami sepenuhnya makna dari role model atau figur teladan terutama dalam kehidupan sehari-hari di era digital saat ini. Pengertian Role Model Secara umum, Role model adalah seseorang yang menjadi panutan atau teladan karena perilaku, sikap, prestasi, dll. Figur teladan ini dapat memberikan inspirasi bagi orang lain untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik, untuk berkembang, dan meniru hal-hal positif lainnya. Role model tidak hanya hadir dalam wujud tokoh publik, tetapi bisa dari orang-orang terdekat seperti orangtua, guru, atau rekan kerja. Pentingnya menjadi Role Model Role model memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dan karakter seseorang. Karena peran role model dapat memengaruhi orang banyak dalam hal positif. Role model juga terkenal dengan sosok yang rajin, berintegritas, berkarakter, dan mempunyai gerakan-gerakan positif lainnya. Role Model di Lingkungan Profesional Di lingkungan profesional, role model sangatlah penting. Seorang pemimpin yang mampu menunjukkan etika kerja tinggi, disiplin, tanggung jawab menjadi acuan bagi bawahannya dalam membangun budaya kerja yang produktif dan sehat. Banyak organisasi menyadari bahwa perilaku pemimpinnya akan menentukan arah moral perusahaan. Namun tidak semua FIGUR publik layak dijadikan role model karena di era media sosial, seseorang bisa populer dengan cepat tanpa menunjukkan nilai-nilai positif. Pentingnya memilih role model yang tepat untuk generasi muda yang didorong oleh pemerintah dan lembaga pendidikan. Role model berperan sebagai pemandu motivator atau moral bagi seseorang untuk menjadi lebih baik. Harapannya generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi sosok-sosok yang tidak hanya berprestasi namun memiliki karakter kuat dan meneruskan teladan dari figure yang mereka kagumi dan idolakan. (ANY) Baca juga: Apa itu LHKPN?

Wamena – Parliamentary Threshold adalah istilah dari dan yang berhubungan dengan partai politik (Parpol) peserta Pemilu. Parliamentary Threshold merupakan syarat yang sangat penting bagi partai politik agar lolos ke parlemen. Parliamentary Threshold menjadi salah satu istilah yang paling sering muncul saat menjelang dilaksanakannya gelaran pesta demokrasi di Indonesia. Aturan yang ada saat ini tidak hanya sebuah angka, namun juga berperan penting dalam menentukan setiap Langkah lajunya arah politik nasional, komposisi DPR, hingga masa depan dari sebuah Partai – partai kecil. Lantas, apa itu Parliamentary Threshold ? dan mengapa diterapkan? Serta apa saja dampaknya bagi terselenggaranya demokrasi? Apa Itu Parliamentary Threshold ? Parliamentary Threshold adalah ambang batas minimal perolehan suara partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan juga DPRD. Mudahnya saja, ambang batas ini mempunya peran penting untuk membatasi jumlah partai politik yang akan masuk ke dalam Parlemen. Ambang Batas Parlemen diterapkan dengan mempunyai tujuan untuk memperkuat stabilitas politik dan menghindari fragmentasi parlemen yang berlebihan. Baca juga: Parliamentary Threshold di Pemilu Indonesia: Sejarah, Aturan, dan Kontroversinya Tujuan Parliamentary Threshold Dalam penerapannya, Parliamentary Threshold mempunyai sejumlah tujuan yang penting untuk menjaga stabilitas di dalam dunia politik, beberapa diantara tujuannya adalah: ·         Mengurangi adanya fragmentasi partai ·         Akan sangat mempermudah adanya proses Legislasi Parlemen tidak akan dipenuhi terlalu banyak partai karena diharapkan bisa: -       Lebih efektif untuk penyusunan UU -       Mempunyai tujuan untuk mengurangi deadlock politik -       Mempercepat proses pengambilan sebuah keputusan penting ·         Akan mendorong adanya konsolidasi partai Partai – partai Politik akan didorong untuk memperbesar basis masa, kemudian membangun koalisi atau melakukan penggabungan agar lebih kompetitif Dampak Parliamentary Threshold  di dalam Pemilu Dengan adanya Parliamentary Threshold tentu mempunyai beberapa dampak walaupun Parliamentary Threshold mempunyai tujuan, namun dampaknya diantaranya: 1.    Dampak Positif a.    Parlemen akan menjadi lebih stabil b.    Koalisi di dalam Pemerintahan akan jauh lebih solid 2.    Dampak Negatif a.    Suara Rakyat bisa saja hilang b.    Bisa menghambat representasi politik c.     Memunculkan potensi dominasi partai besar Parliamentary Threshold merupakan sebuah instrument yang paling penting dalam sistem pemilu di Indonesia, sistem ini memiliki peran yaitu untuk menyeimbangkan antara kebutuhan stabilitas politik dan juga kebutuhan representasi publik. (REZ)

Wamena - Di dalam pergaulan kita sehari-hari baik dalam lingkungan sekitar ataupun Masyarakat yang terdiri dari banyak macam suku, seringkali kita bangga dengan budaya sendiri, adat atau makanan khas daerah. Rasa bangga ini wajar saja dan penting untuk menjaga nilai dan jati diri bangsa. Namun hal itu menjadi masalah jika rasa bangga itu menimbulkan perasaan lebih unggul dari budaya orang lain dan inilah yang disebut etnosentrisme. Etnosentrisme berasal dari kata ethnos yang berarti “kelompok” dan centrism yang berarti “berpusat.” Secara sederhana, etnosentrisme adalah sikap menilai budaya lain berdasarkan standar budaya sendiri. Orang yang etnosentris cenderung melihat kelompoknya sebagai yang paling benar, sementara kelompok lain dianggap salah, aneh, atau bahkan lebih rendah. Bentuk dan Dampak Etnosentrisme Fenomena ini bisa muncul di mana saja di lingkungan kerja, sekolah, hingga masyarakat luas. Misalnya, seseorang yang menolak makanan tradisional dari daerah lain karena dianggap “tidak sebersih” masakan daerahnya, atau merasa bahasanya lebih sopan dibanding bahasa lain. Sikap-sikap kecil seperti ini tanpa disadari bisa memupuk jarak sosial antar kelompok. Jika dibiarkan, etnosentrisme dapat menimbulkan prasangka, diskriminasi, dan konflik sosial. Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman luar biasa  lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah. Baca juga: Apa itu Bela Negara? Mengapa Kita Harus Waspada Terhadap Etnosentrisme Etnosentrisme yang berlebihan bisa menjadi penghalang bagi persatuan bangsa. Ia menutup pintu dialog dan kerja sama antarbudaya. Padahal, justru melalui interaksi dan keterbukaanlah kita bisa memperkuat rasa nasionalisme dan kebersamaan. Sebaliknya, memahami bahwa setiap budaya punya nilai dan keunikan masing-masing dapat menumbuhkan empati dan toleransi. Menerima perbedaan bukan berarti kehilangan identitas, tetapi justru memperkaya cara pandang kita terhadap dunia. Merawat Persatuan di Tengah Keberagaman Bangga terhadap budaya sendiri adalah hal mulia, tetapi ketika rasa bangga itu membuat kita menutup mata terhadap keberagaman, di situlah bahaya etnosentrisme muncul. Mari belajar menghargai perbedaan, karena di balik setiap budaya, ada nilai kemanusiaan yang sama, keinginan untuk hidup damai, saling menghormati, dan bersama membangun bangsa.(AAZ) Baca juga: Dari Pengabdian Menuju Profesionalisme ASN yang Bermartabat

Wamena - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Kedua peraturan tersebut merupakan kerangka aturan teknis pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Pemilu bagi KPU sampai dengan tingkat KPPS.  Pemungutan Suara Pemungutan suara merupakan puncak dari semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024. Tepatnya 14 Februari 2024 juga menjadi puncak dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang telah berlangsung tiga belas kali, karena pada hari tersebut diselenggarakan pemilu serentak untuk kedua kalinya dalam kalender pemilu Indonesia yang menggabungkan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) serta pemilu legislatif (pileg). Pemilu ini disebut dengan “pemilu lima kota” karena penyerempakan pilpres dan pileg seharusnya disediakannya lima kotak suara kepada pemilih untuk memasukkan lima surat suara. Kelima kotak tersebut untuk memilih calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres), calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calong anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.  Penghitungan Suara Penghitungan suara merupakan proses saat Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) menghitung jumlah surat suara yang diberikan kepada pasangan calon, surat suara yang tidak sah, surat suara yang tidak digunakan, dan surat suara yang rusak atau keliru saat dicoblos. Berikut hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum penghitungan suara Pemilu 2024 oleh ketua KPPS yang dibantu Anggota KPPS: Mengatur sarana dan prasarana seperti tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara; Melakukan pemasangan Formulir Model C1 Plano di papan pengumuman; Mengatur keperluan administrasi penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik, serta segel pemilu, dan peralatan lainnya; Menempatkan kotak suara di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya; Dilanjutkan dengan himbauan kepada Ketua KPPS untuk mempersilahkan Anggota KPPS, Saksi dan PPL untuk menempati tempat duduk yang tersedia; Ketua KPPS memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat; Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat Penghitungan Suara. Selanjutnya, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah sebagai berikut: KPPS mengisi data pemilih dan penggunaan surat-surat dalam formulir Model C. Hasil. Jumlah pemilih adalah yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, DPK, dan pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya; jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan; Jumlah surat suara yang rusak/keliru dicoblos; Jumlah surat suara yang tidak digunakan; termasuk sisa surat suara cadangan. KPPS melakukan penjumlahan surat suara yang akan digunakan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, surat suara yang tidak digunakan. Sisa surat suara cadangan harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan oleh KPPS untuk masing-masing Pemilu. Penghitungan suara dimulai terlebih dahulu untuk Pemilu Anggota DPR, kemudian dilanjutkan untuk Pemilu Anggota DPD, Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan terakhir untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.  Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Rekapitulasi hasil penghitungan Suara adalah proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dan calon anggota legislatif dalam Pemilu. Proses ini dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), KPU/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/kota, KPU provinsi/KIP Aceh, dan KPU, secara manual berjenjang.  Proses tersebut dilakukan KPU beserta segenap jajarannya selama 35 hari sejak 15 Februari hingga 20 Maret 2024 dan dilakukan berjenjang, mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Penyelenggaraan Pemilu serentak di tahun 2024, KPU memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagai alat bantu rekapitulasi dan publikasi, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik terhadap hasil penyelenggaraan Pemilu.(FPH)  Baca juga: Merawat Kohesi Sosial Pasca Pemil

Wamena – Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kemampuan berbicara di depan publik dan memahami dasar keprotokolan. Kedua kemampuan tersebut menjadi bagian penting ASN untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan kerja pemerintahan. Pengertian Pembawa Acara Pembawa acara atau Master of Ceremony (MC) adalah orang pertama dan terakhir yang berbicara dalam suatu acara. MC bertugas untuk membuka, merangkai, dan menutup acara sesuai dengan urutan atau susunan acara (rundown) yang telah ditetapkan. Tugas MC meliputi: Membuka dan menutup acara Memperkenalkan pembicara atau penampil Mengatur waktu dan alur acara Menjaga suasana Menanggapi situasi tak terduga Baca juga: Arti Public Speaking? Etika Keprotokolan untuk MC Setiap ASN yang memiliki kemampuan MC perlu memahami dasar-dasar keprotokolan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Dalam pelaksanaan acara resmi, keprotokolan berfungsi untuk menempatkan diri sesuai peran sebagai MC dan menjaga citra lembaga pemerintah. Etika keprotokolan untuk MC menekankan pentingnya sikap profesional, berpakaian rapi, dan menggunakan bahasa yang sopan. ASN yang bertugas sebagai MC keprotokolan perlu menunjukkan wibawa dan rasa hormat terhadap peserta acara untuk kegiatan berjalan sesuai dengan tata nilai pemerintahan. Apa yang Dilihat dari MC Seorang MC dalam acara resmi instansi pemerintah menjadi sorotan penonton. Lalu, MC dilihat dari bahasa tubuh, suara, dan materi.  Bahasa tubuh menentukan bagaimana MC menjalankan tugas dengan baik, berikut gambaran bahasa tubuh untuk MC keprotokolan; Body Posture  : tegap dan tidak bungkuk Hand Gesture : hindari gerakan menggaruk-garuk, bermain mic, dan memegang baju Facial Expression : senyum menyapa penonton, smiling voice, dan kontrol ekspresi wajah Eye Contact : bangun hubungan dengan penonton yang interaktif Keterampilan Esensial MC Peran MC dalam acara keprotokolan sangat penting untuk menjalankan peran secara profesional. Maka diperlukan keterampilan esensial yang harus dimiliki; Kemampuan komunikasi yang efektif Kemampuan improvisasi Pengetahuan acara Kemampuan membangun koneksi dengan penonton Profesional, percaya diri, dan rendah hati Persiapan Pra-Acara Pernafasan perut/diafragma meliputi Tarik napas melalui hidung (seperti sedang menghirup bau atau aroma sekitar) Pastikan perut mengembung ke depan Buang perlahan melalui mulut Latihan olah vokal melalui Senam wajah dengan teknik lion face. Teknik lion face adalah teknik dengan melatih ekspresi wajah seperti lion ataupun menggerakan tangan seperti lion yang mengaum Melafalkan huruf r untuk mulut luwes dan tidak gagu Latihan bertujuan supaya mulut dan rahang lebih rileks serta aktualisasi lebih jelas Contoh Susunan Acara Keprotokolan Berikut susunan acara berdasarkan keprotokolan; Menyanyikan lagu Indonesia Raya Pembuka yang terdiri dari salam, sapa, dan memberikan gambaran acara Pembacaan doa Sambutan, diawali dari pejabat dengan gelar rendah ke gelar tertinggi Seremoni, inti acara secara simbolis dan sesi dokumentasi Penutup, ucapan terima kasih dan ramah Tamah Saran untuk MC Keprotokolan MC keprotokolan harus menyiapkan berbagai persiapan antara lain; check sound, beri jarak 3 jari antara mikrofon dan bibir, pegang cue card senyaman mungkin, MC tidak harus membacakan susunan acara, MC tidak perlu memberikan komentar/tanggapan terhadap sambutan pembicara, matikan mikrofon saat pembicara memberikan sambutan (jangan memukul, meniup atau menggerak-gerakan mikrofon sebelum dan pada saat berbicara), jangan mulai bicara sebelum pejabat duduk kembali di tempat duduknya, dan jangan buru-buru meninggalkan tempat acara setelah acara selesai. (STE)