Berita Terkini

Wamena - Dalam upaya memperkuat sinergi dan semangat kerja di lingkungan kantor, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga terus menumbuhkan budaya kerja yang dilandasi nilai kebersamaan, kekompakan, dan saling mendukung antar pegawai, sehingga nantinya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Menumbuhkan Budaya Kerja yang Solid Kebersamaan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kinerja lembaga, terutama menjelang pelaksanaan berbagai program dan tahapan Pemilu mendatang. Melalui kegiatan rutin seperti apel pagi, olahraga bersama, serta rapat koordinasi internal, suasana kerja di lingkungan KPU Nduga semakin solid dan harmonis. Pesan Kasubag Parmas dan SDM KPU Kabupaten Nduga Kasubag Parmas dan SDM KPU Nduga, Herman Yohanes, menyampaikan bahwa keberhasilan lembaga tidak hanya bergantung pada strategi dan perencanaan yang baik, tetapi juga pada kekompakan seluruh tim. “Kami percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, semua tantangan dapat dihadapi dengan lebih ringan. Kinerja yang solid lahir dari kerja sama dan saling menghargai di antara seluruh pegawai,” ujarnya. Kegiatan Non-Formal Pererat Hubungan Pegawai Selain kegiatan rutin kantor, KPU Nduga juga kerap mengadakan kegiatan non-formal seperti Ibadah Bersama, makan bersama, dan olahraga Jumat pagi senam bersama dan fitness yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan KPU Nduga. Hal itu juga bisa menciptakan saling kenal dan akhirnya juga bisa menciptakan kerjasama antar instansi di luar KPU. Kegiatan tersebut menjadi wadah mempererat hubungan antar pegawai sekaligus menjaga kesehatan dan semangat kerja. Peran Sub bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Nduga turut mendukung upaya ini dengan mendokumentasikan setiap kegiatan serta mempublikasikannya melalui website dan media sosial resmi KPU Nduga, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan semangat positif lembaga. Menjaga Profesionalitas dan Integritas Dengan semangat kebersamaan yang terus dijaga, diharapkan seluruh jajaran KPU Kabupaten Nduga dapat menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu secara profesional, berintegritas, dan penuh tanggung jawab, demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Nduga. (AAZ) Baca juga: Bakar Batu: Simbol Persaudaraan dalam Setiap Perayaan Besar di Kabupaten Nduga

Wamena – Mempersiapkan pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KPU Kabupaten Nduga mulai menerima penanaman nilai-nilai dasar ASN melalui pendekatan informal sejak pertama kali lapor diri. Inisiatif ini datang langsung dari pegawai KPU Nduga yang telah lebih dahulu mengabdi, sebagai bentuk kepedulian dalam mempersiapkan generasi baru ASN yang tangguh serta berintegritas.  Latihan PBB sebagai Sarana Menanamkan Disiplin Sebagai bagian dari proses penanaman nilai, CPNS dibiasakan dalam latihan baris-berbaris (PBB) yang dilakukan secara rutin dalam pelaksanaan apel serta upacara peringatan hari-hari besar. Pembiasaan ini bertujuan melatih gerakan, tetapi juga menjadi sarana membentuk kedisiplinan, kekompakan, dan ketangguhan mental sejak awal.  Meski tidak bersifat formal atau terstruktur sebagai pelatihan resmi, kegiatan ini dimanfaatkan untuk membiasakan CPNS dengan sikap dasar yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Latsar maupun saat menjalankan tugas sebagai ASN nantinya.  Cerita Nyata Jadi Bekal Berharga Menjalani keseharian kerja, para pegawai KPU Nduga juga secara aktif membagikan cerita dan pengalaman mereka saat mengikuti Latsar, mulai dari proses aktualisasi, tantangan yang dihadapi, hingga hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh CPNS. Penanaman dilakukan melalui obrolan santai, diskusi, maupun saat berdinamika bersama di kantor. Pendekatan ini membantu CPNS memahami gambaran nyata dari proses yang akan mereka jalani, tidak hanya secara administratif tetapi juga secara mental dan emosional. Nilai seperti loyalitas, pelayanan publik, serta pentingnya ketahanan dalam menghadapi tantangan menjadi bagian dari pesan yang ditanamkan. Inisiatif Positif dari Pegawai yang Berpegalaman Penanaman nilai ini lahir dari inisiatif pegawai KPU Nduga sendiri. Pegawai yang berpengalaman mengambil peran aktif untuk mengarahkan, membimbing, dan memperkenalkan CPNS pada budaya kerja di lingkungan KPU, termasuk kesiapan menghadapi tahapan penting seperti Latsar. Kehadiran interaksi ini memperkuat solidaritas antar generasi dalam lingkungan kerja, sekaligus menciptakan budaya kolaboratif yang mempercepat proses adaptasi CPNS sebagai bagian dari keluarga besar KPU. Membangun ASN Sejak Langkah Pertama Penanaman nilai yang dilakukan secara informal namun konsisten ini menjadi salah satu bentuk komitmen dalam membentuk karakter ASN yang berkualitas. Dengan mengedepankan kedisiplinan, semangat pengabdian, serta kesiapan menghadapi dinamika kerja, CPNS diharapkan tidak hanya siap mengikuti Latsar, tetapi juga mampu menjalankan tugas sebagai pelayan publik dengan penuh tanggung jawab terutama dalam menghadapi tahapan pemilu di masa mendatang. Inisiatif ini menunjukkan bahwa proses pembentukan ASN yang berintegritas dapat dimulai dari lingkungan kerja terdekat, melalui keteladanan dan semangat berbagi antar pegawai. (FPH) Baca juga: Produksi Berita Setiap Hari, CPNS KPU Nduga Dukung Penyebaran Informasi

Wamena - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menggelar Rapat Koordinasi Sumber Daya Manusia (SDM) bertema "Penguatan Peran SDM Dalam Mendorong Inovasi dan Demokrasi” yang berlangsung selama tiga hari, 13–15 Oktober 2025, secara virtual melalui Zoom Meetings. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Penguatan SDM untuk Demokrasi yang Berkualitas Dalam kegiatan ini, KPU RI menekankan pentingnya penguatan SDM sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Anggota KPU RI Divisi Data dan Informasi, Betty Epsilon Idroos, menyampaikan bahwa inovasi dan peningkatan kapasitas aparatur menjadi kunci dalam menjawab tantangan penyelenggaraan pemilu di era digitalisasi dan keterbukaan informasi. “Kita ingin SDM KPU di seluruh tingkatan menjadi motor penggerak demokrasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, mampu berinovasi, dan tetap menjaga nilai-nilai integritas kelembagaan,” ujarnya. Sinergi Nasional Melalui Platform Digital Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi seluruh satuan kerja di lingkungan KPU untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi. Melalui platform Zoom Meetings, peserta dari berbagai wilayah berbagi pengalaman, tantangan, serta strategi dalam membangun sistem kerja yang lebih efisien dan inovatif. Kegiatan ini juga menampilkan sejumlah materi dari pejabat KPU RI dan narasumber ahli di bidang manajemen SDM. Tujuannya adalah memperkuat sinergi nasional dalam menciptakan lembaga penyelenggara pemilu yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. KPU Kabupaten Nduga Ambil Peran Aktif Dalam kesempatan ini, KPU Kabupaten Nduga turut berpartisipasi aktif. Mereka menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas aparatur di daerah yang memiliki karakter geografis menantang agar tetap selaras dengan sistem kelembagaan nasional. Herman, Kepala Sub bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, menyampaikan komitmennya untuk terus berinovasi dalam pengelolaan SDM dan memperkuat semangat demokrasi di daerah pedalaman Papua. “Kegiatan seperti ini memberi kami ruang untuk belajar, berkolaborasi, dan membawa semangat baru dalam memperkuat SDM di wilayah kami,” ujar Herman. Komitmen KPU RI: SDM Unggul, Demokrasi Kuat Menutup kegiatan, KPU RI menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan program penguatan SDM yang berkelanjutan, baik melalui pelatihan, digitalisasi, maupun inovasi manajemen kepegawaian. Rapat koordinasi ini menjadi bukti nyata bahwa KPU RI tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pemilu, tetapi juga pada pembangunan manusia di dalam lembaga sebagai pilar utama keberhasilan demokrasi. (HY)

Wamena - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mencari cara baru untuk menggunakan teknologi informasi meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilihan Umum. Salah satu contoh nyata dari transformasi digital adalah peluncuran Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA). SIAKBA adalah platform resmi untuk mengelola data anggota KPU, termasuk seleksi dan administrasi badan adhoc penyelenggara pemilu. Dengan bantuan SIAKBA, proses rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Nduga menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Sekarang, masyarakat memiliki kemampuan untuk mendaftar secara online, mengunggah dokumen persyaratan, dan mengawasi proses seleksi tanpa harus pergi langsung ke kantor KPU. Fungsi SIAKBA dalam Proses Pemilu di Nduga Solusi digital SIAKBA memudahkan KPU Kabupaten Nduga dalam mengelola proses pendataan dan rekrutmen badan adhoc. Beberapa fungsi utamanya adalah sebagai berikut: Masyarakat dari berbagai distrik Kabupaten Nduga dapat mengikuti proses seleksi dari mana saja berkat kemudahan pendaftaran dan seleksi badan adhoc secara online. Data anggota dan badan adhoc KPU disimpan dan dikelola dengan aman serta terintegrasi dengan sistem KPU RI. Untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, proses seleksi diawasi secara terbuka. Penyederhanaan proses administrasi, yang mempercepat verifikasi dan validasi informasi calon penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan kampung. Manfaat nyata bagi masyarakat dan penyelenggara Nduga SIAKBA tidak hanya membantu administrasi, tetapi juga membantu KPU Kabupaten Nduga menjadi lebih efisien.  Sistem yang terintegrasi secara nasional dapat membantu mengelola semua data penyelenggara dengan lebih baik dan mencegah duplikat. Selain itu, aplikasi ini memberi banyak kesempatan kepada individu untuk membantu menjalankan pemilu dengan hanya mendaftar secara online, yang memudahkan orang-orang di daerah terpencil yang ingin bergabung dengan badan ad hoc. Pemilihan Modern yang Akuntabel Kehadiran SIAKBA menunjukkan komitmen KPU untuk meningkatkan kualitas pemilu. Sistem digital ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga membuat KPU lebih akuntabel dan terpercaya sebagai penyelenggara pemilu modern dan profesional. KPU Kabupaten Nduga terus berupaya menjalankan pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi di seluruh wilayahnya dengan bantuan teknologi seperti SIAKBA. (HY) Baca Juga: KPU Papua Pegunungan Gelar Rapat Zoom: Sinergi SDM KPU untuk Penguatan Kelembagaan 

Wamena – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong keterwakilan perempuan di lingkungan kerja sekretariat. Saat ini, pegawai wanita memegang peran penting di berbagai sub bagian, mencerminkan semangat kesetaraan serta profesionalisme di tubuh KPU Nduga. Peran Wanita Dalam Kelembagaan Pegawai wanita tidak hanya berperan dalam kegiatan administrasi, tetapi juga aktif dalam perencanaan program, pengelolaan data dan informasi, serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kehadiran mereka membawa energi positif dan memperkuat dinamika kerja di lingkungan sekretariat. Kasubag Parmas dan SDM, KPU Kabupaten Nduga, Herman Yohanes, menyampaikan bahwa keberadaan pegawai wanita merupakan aset penting bagi lembaga karena mereka memiliki kemampuan manajerial, ketelitian, dan dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas.  “KPU Nduga berkomitmen untuk memberi ruang yang setara bagi seluruh pegawai, tanpa membedakan gender. Pegawai wanita kami berperan aktif dalam setiap kegiatan, dan kontribusinya sangat besar terhadap peningkatan kinerja lembaga,” ujar Herman. Kolaborasi Antar Pegawai Beri Kesempatan Yang Sama Salah satu pegawai wanita, Septiany Skipi dari Sub Bagian Teknis dan Hukum, juga menambahkan bahwa KPU Nduga merupakan tempat kerja yang mendorong kolaborasi dan kesempatan belajar bagi semua.  “Kami merasa dihargai dan diberi kesempatan yang sama untuk berkembang. Lingkungan kerja di KPU Nduga mendukung perempuan untuk berkontribusi maksimal, baik dalam tugas administrasi maupun teknis lapangan,” ungkapnya. Hasil Kerja Contoh Positif Dalam Lingkungan Birokrasi KPU Kabupaten Nduga terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan gender, sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjadi dasar lembaga ini. Melalui peningkatan kapasitas dan keikutsertaan aktif pegawai wanita, KPU Nduga berharap dapat menjadi contoh positif dalam penerapan nilai-nilai kesetaraan di lingkungan birokrasi daerah. (AAZ) Baca juga: Aplikasi e-Lapkin Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pegawai KPU Nduga

Istilah "serangan fajar"  sering dikaitkan dengan pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Namun, tidak semua masyarakat mengetahui apa arti sebenarnya serangan fajar dan dampaknya terhadap proses pemilu yang jujur, adil dan bermartabat. Biasanya ini dilakukan oleh tim sukses (timses) atau pendukung kepala daerah atau calon legislatif untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Mengapa Disebut Serangan Fajar? Disebut “serangan fajar” karena hal ini dilakukan secara diam-diam menjelang fajar atau saat sebagian besar masyarakat masih tidur/ beristirahat dan pengawasan dari aparat atau pengawas pemilu dianggap longgar atau ada celah. Pada momen ini lah sering dimanfaatkan untuk melakukan serangan fajar dengan membagikan “amplop berisi uang” atau “sembako” ke rumah-rumah warga di wilayah tertentu. Ciri-Ciri Serangan Fajar Biasa nya dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dan terorganisir Memiliki tujuan untuk membeli suara (vote buying) agar pemilih (masyarakat) memilih calon yang sudah ditentukan Bentuk serangan fajar biasanya berupa uang tunai, sembako, atau barang tertentu yang sudah disiapkan untuk pemilih (masyarakat) Serangan fajar biasanya dilakukan menjelang hari pencoblosan (h-1), biasanya subuh atau dini hari. Serangan Fajar, Ancaman Nyata Demokrasi Praktik serangan fajar masih menjadi tantangan besar dalam proses demokrasi di Indonesia. Serangan fajar bisa menodai proses demokrasi di Indonesia, mencederai prinsip keadilan pemilu. Hal ini juga mempunya potensi menghasilkan wakil rakyat yang tidak berkompeten, berkualiatas dan hanya berorientasi pada transaksi politik/kepentingan. Apakah Serangan Fajar itu Ilegal? Iya. Serangan fajar termasuk tindak pidana pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tindakan ini melanggar hukum. Pasal 523 ayat (2) menyebutkan: “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye yang pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48 juta.” Apa Dampaknya bagi Demokrasi? Serangan fajar merusak integritas pemilu dan merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa dampak seriusnya antara lain: Menghasilkan pemimpin yang tidak berkompeten, berkualitas. Mencederai prinsip keadilan dalam pemilu di Indonesia. Memperkaya praktik korupsi dan politik transaksional yang terjadi di Indonesia. Melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang ada di Indonesia.   Bagaimana Masyarakat Bisa Mencegahnya? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus mengimbau masyarakat untuk: Menolak segala bentuk imbalan dalam pemilu di Indonesia. Melaporkan pelaku serangan fajar ke Bawaslu atau aparat kepolisian. Kita harus dengan tegas berani untuk melaporkan hal tersebut. Memilih sesuai dengan visi dan misi, rekam jejak yang baik dan program-program yang akan di rancang, bukan berdasarkan amplop berisi uang, sembako ataupun hadiah lainnya. Tolak dengan tegas Serangan fajar merupakan gejala penyakit yang timbul dalam demokrasi yang harus disadari secara penuh dan dilawan bersama. Pemilu yang bersih, jujur dan adil hanya bisa terwujud jika masyarakat berani berkata “TIDAK” atau berani menolak pada politik uang. Pemilih cerdas adalah impian terakhir demokrasi. (ANY) Baca juga: Rahasia di Balik Pemilu Selalu Digelar Hari Rabu