Berita Terkini

Wamena - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga mengikuti rapat monitoring Laporan Keuangan Triwulan III (LK TW III) yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan. Rapat ini dilaksanakan pada hari Senin, 13 Oktober 2025, dan diikuti oleh seluruh jajaran di Subbagian Keuangan dari KPU kabupaten di wilayah provinsi Papua Pegunungan. Agenda rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi Papua Pegunungan, Adden Siagian, serta dimoderatori oleh Kasubbag Keuangan KPU Provinsi Papua Pegunungan, Daud Mita. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir pula Andre Riandi selaku Kasubbag Keuangan Wilayah III Sekretariat Jenderal KPU RI sebagai Narasumber.   Arahan dan penekanan Pemateri Dalam arahannya, Andre Riandi menegaskan pentingnya keseriusan para operator dalam mengikuti rapat ini. ia menekankan agar setiap operator dapat memahami dengan baik seluruh arahan yang diberikan, sehingga proses penyusunan sesuai standar pelaporan yang berlaku.   Transparansi, Akuntabel menuju perubahan Rapat ini juga menjadi momentum penting bagi KPU Kabupaten Nduga dalam memperkuat koordinasi dan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan semangat kerja sama dan komitmen terhadap integritas, KPU Nduga siap mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang baik sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas di wilayah Papua Pegunungan. Kegiatan rapat berlangsung dengan penuh antusias dan interaktif, di mana para peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan kendala teknis yang dihadapi di lapangan. KPU Provinsi Papua Pegunungan menegaskan bahwa hasil dari rapat ini akan menjadi dasar evaluasi serta perbaikan dalam pelaksanaan laporan keuangan di triwulan berikutnya. (REZ) Baca juga: Dari Tugas Menjadi Cerita: Kisah Inspiratif Lima CPNS KPU Nduga Menapaki Jalan Pengabdian di Tanah Papua

Wamena - Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga memiliki beberapa Sub bagian yang berperan penting dalam mendukung kelancaran seluruh tahapan pemilu. Salah satu di antaranya adalah Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi, yang menjadi tulang punggung dalam penyusunan perencanaan program, pengelolaan data pemilih, serta penyediaan informasi publik yang transparan dan akurat. Subbagian ini memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun rencana strategis dan anggaran kegiatan KPU, melakukan pengelolaan data pemilih yang valid dan mutakhir, serta mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi untuk mendukung keterbukaan data kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian ini antara lain: Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan KPU Kabupaten Nduga.  Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bekerja sama dengan pihak terkait seperti Disdukcapil dan Bawaslu. Pengelolaan website dan media informasi resmi KPU Nduga agar publik dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi pemilu. Melalui website, publik dapat mengetahui berbagai informasi penting seperti jadwal tahapan pemilu, hasil pemutakhiran data pemilih, pengumuman resmi, hingga laporan kegiatan KPU. Selain itu, tim juga aktif memperbarui konten berita dan dokumentasi kegiatan agar transparansi lembaga semakin meningkat. “Website bukan hanya media publikasi, tetapi juga sarana untuk membangun kepercayaan publik terhadap kerja-kerja penyelenggara pemilu,” jelas Adiyansah Hazka, staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Nduga. Pelaporan dan Dokumentasi Kegiatan untuk Mendukung Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Nduga, Andarias Pandalingan, menyampaikan bahwa Sub bagian ini terus berupaya memperkuat sistem data dan informasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi digital. “Kami berkomitmen memberikan data yang valid, akurat, dan terbuka kepada publik. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu,” ujar Andarias. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Nduga terus berupaya menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, profesional, dan berintegritas di lingkungan KPU Kabupaten Nduga. (AAZ) Baca juga: KPU Kabupaten Nduga Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website Resmi

Wamena – Dalam dinamika penyelenggaraan pemilu di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial seperti Kabupaten Nduga, peran kehumasan di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sangat strategis. Humas bukan hanya juru bicara lembaga, melainkan garda terdepan dalam menjaga komunikasi, membangun kepercayaan, dan memastikan setiap pesan lembaga tersampaikan secara utuh dan transparan kepada masyarakat. Sebagaimana disampaikan dalam kegiatan internal kehumasan di lingkungan KPU Nduga dan dari beberapa artikel di website KPU Nduga, staf humas dituntut untuk fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. “Humas harus mampu menjawab kebutuhan komunikasi di lapangan, apalagi dalam konteks daerah seperti Nduga yang rawan secara keamanan dan terbatas secara akses. Di sinilah pentingnya kecepatan informasi dan kemasan komunikasi yang kuat,” ujar Herman Yohanes, Kasubag Subbagian Parmas & SDM KPU Nduga. Baca juga: Sinergi dan Transparansi: Cara KPU Nduga Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Humas Dari Peliputan Lapangan hingga Penyampaian Publik Fungsi Humas KPU Nduga tidak hanya sebatas mendokumentasikan kegiatan seperti apel pagi, sosialisasi, hingga rapat koordinasi. Setiap momen harus dikemas secara informatif dan inspiratif. Ini menuntut penguasaan keterampilan teknis seperti menulis berita, mengedit konten, desain grafis, serta fotografi dan videografi. “Konten yang baik bukan hanya menyampaikan kegiatan, tetapi juga membangun citra KPU sebagai lembaga yang profesional dan netral. Itulah tantangan kami di humas.” lanjutnya. Era Digital, Humas Wajib Melek Teknologi Dengan semakin terbatasnya akses media lokal dan tantangan komunikasi di lapangan, platform digital seperti media sosial dan website menjadi kanal utama komunikasi publik. Karena itu, Humas KPU Nduga diarahkan untuk mampu beradaptasi dengan tren digital, dari manajemen akun media sosial, pembuatan konten visual, hingga pengelolaan berita berbasis web. “Dari arahan dan kesadaran bahwa publik membutuhkan informasi yang cepat dan terpercaya. Maka, kami memulai dengan menjalankan website,  instagram, facebook dan media sosial lainnya secara rutin” ungkap Herman. Menjadi Jembatan antara Lembaga dan Masyarakat Dengan menjadi penghubung antara lembaga dan publik, humas membantu menjaga kredibilitas KPU Nduga dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu. Humas bukan hanya merekam peristiwa, tetapi juga membentuk narasi bahwa KPU hadir untuk semua warga, termasuk di daerah terpencil dan penuh tantangan seperti Nduga. (FPH) Baca juga: PPID KPU Kabupaten Nduga: Bukti Transparansi Publik dan Keterbukaan Informasi

Wamena - Pemilihan umum (Pemilu) adalah simbol kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Di balik sejarah panjang penyelenggaraan Pemilu, terdapat sosok penting yang menjadi pelopor berdirinya lembaga penyelenggara independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tokoh tersebut adalah Jenderal (Purn) Rudini, Ketua KPU pertama di Indonesia. Jenderal Rudini lahir pada 9 April 1929 di Bogor, Jawa Barat. Sebelum menjabat sebagai Ketua KPU, beliau memiliki karier panjang di dunia militer dan pemerintahan. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan kemudian diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Setelah reformasi tahun 1998, semangat demokrasi Indonesia mulai tumbuh pesat. Pemerintah menyadari perlunya lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri, netral, dan profesional, agar kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dapat terjaga. Pada saat itulah, Jenderal Rudini dipercaya menjadi Ketua KPU pertama yang bertugas menyelenggarakan Pemilu 1999, Pemilu pertama di era reformasi. Baca juga: Noken: Simbol Budaya dan Demokrasi Pemilu 1999: Awal Demokrasi Baru Pemilu 1999 menjadi Pemilu pertama di era reformasi sekaligus Pemilu pertama yang benar-benar independen di Indonesia. Dalam kepemimpinan Jenderal Rudini, KPU berhasil melaksanakan pemungutan suara secara nasional dengan partisipasi rakyat yang tinggi. Sebanyak 48 partai politik ikut serta, dan jutaan rakyat Indonesia menyalurkan hak pilihnya dengan antusias. Keberhasilan Pemilu 1999 tidak hanya menandai lahirnya sistem politik baru, tetapi juga membuktikan bahwa KPU mampu menjadi lembaga penyelenggara yang profesional dan netral. Melalui kerja keras Jenderal Rudini dan timnya, Indonesia berhasil melewati masa transisi demokrasi dengan damai. Pemilu 1999 juga menjadi dasar terbentuknya lembaga legislatif dan pemerintahan baru yang berlandaskan prinsip Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil), sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Nilai Kepemimpinan Jenderal Rudini Sebagai pemimpin, Jenderal Rudini berkomitmen pada nilai-nilai Pancasila yang menekankan pentingnya kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam bekerja untuk kepentingan bangsa. Nilai-nilai yang dipegangnya sejalan dengan semangat sila keempat Pancasila, yakni “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.” Warisan Demokrasi untuk KPU Kabupaten Nduga Jenderal Rudini meninggalkan warisan berharga bagi bangsa Indonesia: sistem Pemilu yang independen, transparan, dan berintegritas. Di bawah fondasi yang beliau bangun, KPU terus berkembang menjadi lembaga profesional yang dipercaya masyarakat. Semangat Jenderal Rudini menjadi inspirasi bagi seluruh penyelenggara Pemilu, termasuk bagi KPU Kabupaten Nduga untuk terus menjaga kejujuran dan keadilan dalam setiap proses demokrasi. (STE) Baca juga: Pemilih Potensial Gen Z dalam Pemilu 2029: Energi Baru untuk Demokrasi di Kabupaten Nduga

Wamena - Perjalanan dari Kota Jayapura menuju Kabupaten Nduga bukanlah sekadar perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lain. Ini adalah perjalanan menyusuri jantung Tanah Papua, sebuah kisah tentang tekad, pengabdian, dan cinta pada tugas di tanah yang penuh tantangan, sekaligus keindahan. Dari Indahnya Jembatan Merah Teluk Youtefa hingga barisan pegunungan yang diselimuti kabut, setiap langkah menuju Nduga menyimpan makna mendalam bagi siapa pun yang menempuhnya. Menapaki Jalan Panjang di Pegunungan Papua Antara kabut gunung dan langit biru, pesawat perintis menulis kisah tentang harapan. Perjalanan menuju Kabupaten Nduga dimulai dari Kota Jayapura, pintu gerbang timur Indonesia yang selalu hidup dengan pesona laut dan aktivitas warganya. Dari Bandara Sentani, pesawat kecil membawa langkah kami menembus langit Papua. Dari atas, hamparan hijau hutan tropis, lembah curam, dan pegunungan tinggi terlihat menakjubkan seolah menjadi lukisan alam yang tiada tanding. Namun, perjalanan ini bukan sekadar penerbangan menuju tempat tugas, melainkan perjalanan penuh makna dan pengabdian, untuk memastikan roda pemerintahan dan demokrasi tetap berputar hingga ke jantung pedalaman Papua, di Kabupaten Nduga. Di Antara Kabut dan Hutan Pegunungan Memasuki wilayah pegunungan, udara berubah sejuk, dan pemandangan berganti menjadi hijau lebat dengan kabut yang sering turun menyelimuti jalan. Di sinilah semangat para pengabdi diuji antara medan yang sulit, sinyal komunikasi yang terbatas, dan cuaca yang sering tidak menentu. Namun, justru di tengah keterbatasan inilah semangat kebersamaan tumbuh. Setiap rekan perjalanan menjadi keluarga, dan setiap langkah menjadi bukti ketulusan menjalankan amanah. Baca Juga: KPU Kabupaten Nduga Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website Resmi Menyapa Tanah Nduga yang Subur dan Indah Alam Kabupaten Nduga yang menakjubkan, dikelilingi perbukitan hijau dan udara yang sejuk. Kabupaten Nduga sendiri dikenal sebagai wilayah dengan alam yang menakjubkan, tanah yang subur, udara yang segar, serta masyarakat yang memiliki nilai-nilai kekerabatan yang kuat. Kehadiran para pegawai dan penyelenggara negara, termasuk dari KPU Nduga, bukan hanya untuk menjalankan tugas administrasi semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan dan memperkuat pelayanan publik di daerah pedalaman Papua. Jejak Pengabdian di Tanah Papua Perjalanan panjang dari Jayapura menuju Nduga adalah cermin dari dedikasi tanpa batas. Sebuah kisah tentang ketulusan bekerja di balik keterbatasan, tentang langkah-langkah kecil yang bermakna besar bagi negeri ini. Di antara gunung, lembah, dan kabut yang menyelimuti, semangat pengabdian tetap menyala, mengingatkan kita bahwa melayani bangsa tak selalu mudah, namun selalu berharga. (HY) Baca Juga: PPID KPU Kabupaten Nduga: Bukti Transparansi Publik dan Keterbukaan Informasi

Wamena – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga menegaskan kembali kepada masyarakat bahwa lembaga ini telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi melayani kebutuhan informasi publik. Kehadiran PPID KPU Nduga merupakan bukti nyata komitmen terhadap transparansi publik dan keterbukaan informasi, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID KPU Nduga Aktif Layani Informasi Publik PPID KPU Nduga terus berperan sebagai pusat pelayanan informasi yang menyediakan berbagai data publik, seperti profil lembaga, program kerja, laporan keuangan, serta informasi kegiatan kepemiluan yang bersifat terbuka dan dapat dikonsumsi secara umum. Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut dari KPU RI yang terus menekankan tentang keterbukaan informasi yang merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan hukum kami sebagai penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, PPID hadir agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah dan transparan. Akses Informasi Melalui Laman Resmi PPID Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi publik melalui laman resmi PPID KPU Kabupaten Nduga yang terhubung dengan portal keterbukaan informasi nasional. Melalui laman tersebut, pemohon dapat mengajukan permohonan informasi, melihat daftar informasi publik yang tersedia, serta memantau status permintaan secara daring secara berkelanjutan.  Namun, KPU Nduga juga mengingatkan bahwa tidak semua informasi bersifat terbuka. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdapat beberapa informasi yang dikecualikan untuk menjaga keamanan data, kerahasiaan dokumen, maupun kepentingan internal lembaga. Mendorong Partisipasi dan Kepercayaan Publik KPU Nduga berharap keberadaan PPID dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Dengan keterbukaan informasi, publik diharapkan lebih aktif dalam berpartisipasi, mengawasi, dan memahami setiap proses penyelenggaraan demokrasi di Kabupaten Nduga. (FPH) Baca juga: KPU Kabupaten Nduga Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website Resmi