Berita Terkini

Mengenal SPIP dan Penerapannya di KPU NDUGA

Wamena - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga terus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai bagian dari pengawasan internal yang menyeluruh, untuk meningkatkan transparansi dan transparansi tata kelola pemerintahan. Apa Itu SPIP, Pondasi Tata Kelola yang Baik? Sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, SPIP adalah sistem yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang mencukupi bahwa tujuan organisasi akan tercapai melalui kegiatan yang efektif, efisien, transparan, dan sesuai peraturan. Selain itu, sistem ini memastikan keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan aset negara, yang merupakan komponen penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. SPIP terdiri dari lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan internal. Kelima komponen ini bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan kesehatan organisasi seperti sistem kekebalan tubuh. Kasniawan Aksan, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Nduga, menjelaskan bahwa SPIP adalah aturan dan sistem pengawasan internal yang digunakan oleh seluruh pegawai untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai koridor hukum. Kasniawan menyatakan bahwa SPIP berfungsi sebagai pagar untuk menjaga agar setiap langkah organisasi terhindar dari penyimpangan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk saat ini, Yvan Rumbiak, operator SPIP KPU Kabupaten Nduga, menggambarkan SPIP sebagai sistem pertahanan tubuh organisasi. Selain itu, Yvan juga menyatakan bahwa, “SPIP menjaga keseimbangan antar-subbagian agar seluruh proses kerja berjalan baik, efisien, dan sesuai prosedur.” Baca juga: Potret Agus Filma: Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan Peran SPIP di KPU Nduga: Lebih dari Pengawasan Meskipun konsep SPIP digunakan di setiap instansi pemerintah, penerapan SPIP di KPU Nduga memiliki peran khusus yang disesuaikan dengan sifat dan risiko kelembagaan penyelenggara pemilu. Yvan mengatakan bahwa SPIP di KPU Nduga tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga mengelola laporan keuangan, menjaga aset, dan pengadaan logistik pemilihan. Sistem ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan dan akomodasi logistik untuk Pemilu Serentak dan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan. Sejak tahap perencanaan hingga tahap pelaporan, setiap tindakan dapat dipantau dan dikendalikan dengan penggunaan SPIP yang baik. Baca juga: Tugas KPU di Balik Layar Demokrasi: Tak Berhenti Setelah Pemilu Implementasi SPIP di KPU Nduga Sebagai lembaga yang menjunjung tinggi transparansi, KPU Nduga telah melaksanakan SPIP sejak awal tahun 2025 melalui Satuan Tugas SPIP. Pelaksanaan ini diawasi langsung oleh Inspektorat KPU RI dan mengikuti arahan berjenjang dari KPU Provinsi Papua Pegunungan hingga KPU Pusat. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Baca juga: Jumlah Pemilih Meningkat, KPU Nduga Sukses Laksanakan PDPB Triwulan III KPU Nduga yang Akuntabel dan Terbuka Dengan menerapkan SPIP, KPU Nduga menunjukkan komitmennya untuk menyelenggarakan pemilu yang bersih, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Sistem pengendalian internal ini juga diharapkan dapat berjalan dengan efisien, terukur, dan aman dari kesalahan. SPIP adalah tugas administratif dan budaya kerja baru yang meningkatkan profesionalisme aparatur KPU Nduga. Kasniawan menegaskan bahwa SPIP bukan sekadar sistem, tetapi bagian dari kesadaran bersama untuk bekerja dengan transparan dan bertanggung jawab. (YOR) Baca juga: Laksanakan Evaluasi Kegiatan, KPU Nduga Tingkatkan Koordinasi dan Kinerja

KPU Nduga Hadiri Penandatanganan SPK dan SPMT PPPK Periode II Tahun 2024 di Papua Pegunungan

Wamena - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga turut serta dalam penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Tahun Anggaran 2024 Periode II di lingkungan KPU Provinsi Papua Pegunungan. Tujuan Kegiatan: Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia ASN untuk Penyelenggaraan Pemilu Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara di tingkat daerah, terutama untuk membantu pelaksanaan pemilu.  Agus Filma, Sekretaris KPU Papua Pegunungan, secara resmi memberikan SPK dan SPMT kepada 49 PPPK baru. Baca juga: Tugas KPU di Balik Layar Demokrasi: Tak Berhenti Setelah Pemilu Sekretaris KPU Pegunungan Papua Mengatakan ASN Harus Adaptif dan Memberikan Nilai Tambah Agus menyampaikan beberapa pesan penting kepada para PPPK yang baru bergabung saat sambutan, yaitu: Menjaga martabat dan kehormatan ASN Mentaati semua peraturan yang berlaku. Membangun budaya kerja sama di tempat kerja Meningkatkan kemampuan individu, terutama menghadapi era digitalisasi Agus juga menekankan perlunya meningkatkan nilai tambah, setelah menjadi PPPK. Baca juga: Potret Agus Filma: Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan KPU Nduga Siap Berkolaborasi dan Memberikan Dukungan kepada PPPK Baru Para Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia dari seluruh satuan kerja KPU se-Provinsi Papua Pegunungan juga turut hadir di acara tersebut. "Kami siap berkoordinasi dan memastikan semua pegawai mampu menghadapi dinamika pemilu," ujar Herman Yohanes, Kepala Sub Bagian Partisipasi, Humas, dan SDM KPU Nduga. Baca juga: Jumlah Pemilih Meningkat, KPU Nduga Sukses Laksanakan PDPB Triwulan III Upaya KPU untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pemilu Penandatanganan SPK dan SPMT ini juga merupakan bagian dari komitmen KPU secara nasional untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama untuk memastikan tahapan pemilu di seluruh Indonesia berjalan dengan lancar. Baca juga: Laksanakan Evaluasi Kegiatan, KPU Nduga Tingkatkan Koordinasi dan Kinerja

Tugas KPU di Balik Layar Demokrasi: Tak Berhenti Setelah Pemilu

Wamena - Meskipun pemilihan telah berakhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus bekerja. Setelah pemilu berakhir, penyelenggara masih memiliki banyak tugas penting yang harus diselesaikan. Ini termasuk pembaruan data pemilih, mengelola logistik, dan meningkatkan kelembagaan untuk pemilu berikutnya. Tanggung Jawab Setelah Pemilu Bagi sebagian orang, pemilu hanya melibatkan aktivitas saat pemungutan suara berlangsung. Namun, bagi KPU, aktivitas perkantoran setelah pemilu selesai sama dengan melakukan evaluasi dan perbaikan.  Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), perbaikan arsip dan logistik, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan adalah kegiatan rutin yang dilakukan. Baca juga: Potret Agus Filma: Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan Menjaga Akuntabilitas dan Transparansi KPU terus memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi lembaga selain memperbarui data pemilih sesuai ketentuan. Tanggung jawab moral dan administrasi meliputi laporan kegiatan, penggunaan anggaran, dan evaluasi kinerja.  Baca juga: Jumlah Pemilih Meningkat, KPU Nduga Sukses Laksanakan PDPB Triwulan III Membangun Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Melalui pelatihan, diskusi internal, dan penguatan kompetensi teknis dan etik di tingkat provinsi dan nasional, KPU juga berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Baca juga: Laksanakan Evaluasi Kegiatan, KPU Nduga Tingkatkan Koordinasi dan Kinerja  

Potret Agus Filma: Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan

Wamena - Nama Agus Filma kembali mencuri perhatian, khususnya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan. Untuk kali kedua, Agus kembali dipercaya menjabat sebagai Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan, suatu kebanggan tersendiri yang membuktikan rekam jejak dan kepercayaan publik terhadap perannya.   Di bawah kepemimpinannya, KPU Provinsi Papua Pegunungan mencitrakan wajah baru yang lebih hangat, sinergis, dan energik mencerminkan semangat kolaborasi dan profesionalisme khususnya pasca pemilu di medan yang penuh dengan tantangan.  Jejak Karir Agus Filma: Dari Biak hingga Provinsi Papua Pegunungan Mengawali karier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Biak Numfor, tepatnya di Distrik Biak Timur sejak tahun 1994, Agus mengabdi selama 19 tahun di wilayah tersebut. Selama masa pengabdiannya, ia turut menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu pada tahun 1997, 1999, dan 2003 sebagai Panitia Pemilu Distrik, serta selama lima tahun mengemban tanggung jawab sebagai pembina politik dalam jabatan Kepala Distrik. Setelah menyelesaikan masa tugas di Distrik, Agus dipercaya untuk menjabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor selama enam tahun, antara lain sebagai Kepala Bidang di Bappeda, Kepala Bagian Humas dan Protokol di Setda serta Sekretaris Dinas Kesehatan. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan, Agus lebih dulu mengemban tugas sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Biak Numfor selama lima tahun. Sejak Mei 2023, ia dipercaya untuk mengawal berjalannya satuan kerja baru KPU Provinsi Papua Pegunungan sebagai Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, sekaligus merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan. Dalam sapaan hangat saat orientasi tugas kepada CPNS Papua pegunungan tahun 2024 pada juni 2025 lalu, Agus mengawali cerita tentang perjalanan karirnya dan menyampaikan, “setiap proses harus dilalui dengan rasa tanggung jawab, bahkan terhadap hal-hal kecil yang nantinya berdampak kepada hal besar.” Agus juga berpesan pentingnya bekerja dengan sepenuh hati, terutama untuk kemajuan instansi KPU khususnya di Papua Pegunungan.  Baca juga: Kunjungi KPU Nduga, BPK Dorong Penyempurnaan Laporan Keuangan Gaya Kepemimpinan Agus Filma: Membangun Kekompakkan dan Budaya Positif Kepemimpinan Agus dikenal hangat dan bersahaja. Ia aktif mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama pegawai melalui berbagai kegiatan seperti senam dan ibadah bersama. Menurutnya, kegiatan ini menjadi penting terutama dalam membangun kerja sama menjelang padatnya tahapan penyelenggaraan pemilu, sehingga pondasi kerja tim yang baik menjadi hal yang krusial. Ia percaya bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan bersama akan lebih mudah daripada harus dilakukan seorang diri.  Baca juga: Laksanakan Evaluasi Kegiatan, KPU Nduga Tingkatkan Koordinasi dan Kinerja Inisiatif dan Program Unggulan Agus Filma: Mendukung Penuh Keterbukaan Informasi Publik Inovasi unggulan yang diangkat oleh Agus adalah peningkatan penyebaran informasi berbasis data melalui media sosial di seluruh KPU se-Papua Pegunungan. Langkah ini sejalan dengan visinya untuk membangun citra positif serta meningkatkan transparansi lembaga di mata publik. Dalam mendukung hal tersebut, Agus aktif mendorong optimalisasi konten media sosial berupa foto, video, dan berita yang disajikan secara rutin dan menarik. Selain itu, ia juga menginisiasi bimbingan teknis yang menekankan pentingnya percepatan penyampaian informasi melalui pemanfaatan teknologi digital agar proses kerja menjadi lebih efisien dan responsif. Tak hanya itu, Agus juga secara rutin melakukan monitoring langsung ke satuan kerja guna memastikan setiap unit menjalankan tugas dan fungsi (tupoksi) secara tepat serta memahami kebutuhan khusus di wilayahnya masing-masing. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sekaligus memperkuat akuntabilitas KPU di mata masyarakat, sehingga KPU Papua Pegunungan dapat semakin dipercaya dan berpengaruh positif. Baca juga: Program Kebersamaan Keluarga Nduga (KKN), Perkuat Rasa Kekeluargaan Pegawai KPU Nduga Dampak & Harapan Kepemimpinan Agus Fima  Dampak positif dari kepemimpinan Agus sudah terlihat dalam beberapa aspek penting. Salah satunya ialah aktifnya aktivitas media sosial KPU se-Provinsi Papua Pegunungan yang semakin konsisten dan informatif, sehingga memperluas jangkauan informasi ke publik. Selain itu, semangat kolegialitas antar staf di lingkungan KPU juga semakin solid guna memperkuat ikatan kerja sama dan rasa kebersamaan dalam institusi. Agus memiliki harapan besar agar KPU Papua Pegunungan meskipun merupakan Daerah Otonomi baru dapat menjadi contoh baik bagi daerah lain. Ia ingin KPU di wilayah ini dikenal karena integritas, inovasi, dan komunikasi publik yang efektif, meskipun menghadapi tantangan geografis dan dinamika sosial yang tidak mudah. (FPH) Baca juga: Jumlah Pemilih Meningkat, KPU Nduga Sukses Laksanakan PDPB Triwulan III

Kunjungi KPU Nduga, BPK Dorong Penyempurnaan Laporan Keuangan

Wamena, 3 Oktober 2025 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan kunjungan ke kantor perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga di Wamena. Kunjungan ini bertujuan dalam memastikan pengelolaan administrasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan berjalan sesuai aturan dan semakin rapi. Pendampingan Bersama KPU Provinsi Papua Pegunungan Dalam kesempatan tersebut, BPK didampingi oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL) KPU Provinsi Papua Pegunungan, Adden Siagian. Adden menegaskan bahwa KPU Nduga sudah menjadi salah satu yang paling baik dan lengkap dalam penyampaian laporan. Namun, masih ada beberapa bagian kecil yang perlu dilengkapi agar dokumen lebih sempurna. Baca juga: Jumlah Pemilih Meningkat, KPU Nduga Sukses Laksanakan PDPB Triwulan III Fokus pada Penyempurnaan Laporan Adden mengingatkan pentingnya melengkapi kekurangan-kekurangan teknis yang ada dalam laporan SPJ. Hal ini agar administrasi keuangan tidak hanya cepat dan lengkap, tetapi juga sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. Baca juga: Laksanakan Evaluasi Kegiatan, KPU Nduga Tingkatkan Koordinasi dan Kinerja Komitmen KPU Nduga Menanggapi arahan tersebut, KPU Kabupaten Nduga melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Rudy Waisimon, menyampaikan bahwa proses pengumpulan SPJ sedang dalam pengerjaan untuk disempurnakan. Dengan begitu, laporan keuangan KPU Nduga tidak hanya cepat dan lengkap, tetapi juga semakin akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Baca juga: KPU Provinsi Papua Pengunungan Meninjau PDPB Triwulan III di KPU Nduga

80 Tahun HUT TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju

Wamena, 5 Oktober 2025 - Keluarga besar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga mengucapkan selamat kepada 80 Tahun Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Peringatan tahun ini mengangkat tema "TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju" untuk menunjukkan penghargaan atas peran penting TNI sebagai pasukan terdepan yang menjaga kedaulatan negara dan merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Apresiasi atas kontribusi dan upaya TNI untuk menjaga keamanan KPU Kabupaten Nduga sangat mengapresiasi peran TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Pegunungan, termasuk Kabupaten Nduga. Kehadiran TNI di masyarakat menciptakan rasa aman dan meningkatkan rasa persatuan dan gotong royong dalam berbagai situasi. Prajurit TNI terus menjaga stabilitas di daerah dengan disiplin dan dedikasi, bahkan di daerah dengan tantangan geografis dan akses yang terbatas. Baca juga: Jumlah Pemilih Meningkat, KPU Nduga Sukses Laksanakan PDPB Triwulan III Harapan untuk TNI yang lebih Profesional dan Kuat KPU Nduga berharap TNI akan tetap menjadi institusi yang kuat, profesional, dan dekat dengan rakyat. TNI diharapkan selalu menjadi teladan dalam disiplin, tanggung jawab, dan pengabdian kepada bangsa dan negara, dengan berpegang pada semangat "TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju." Selamat HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Pertahankan kedaulatan dan kebanggaan rakyat Indonesia dengan semangat yang tak tergoyahkan.  Baca juga: Laksanakan Evaluasi Kegiatan, KPU Nduga Tingkatkan Koordinasi dan Kinerja