Berita Terkini

Wamena – Menyongsong peringatan  Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT KORPRI) tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga mengadakan latihan bersama lagu Mars KORPRI. Inisiasi ini muncul dari pegawai KPU Nduga dengan melibatkan keikutsertaan seluruh pegawai.  Pengenalan dan latihan dipimpin oleh CPNS KPU Nduga, Septiany Skipi. Kegiatan latihan ini merupakan bentuk penguatan kedisiplinan serta menumbuhkan kembali semangat kebersamaan dan pengabdian sebagai bagian dari Korps Pegawai Republik Indonesia. Penguatan Nilai-Nilai Korps Melalui Lagu Mars KORPRI Dalam proses latihan, pegawai KPU Nduga  menunjukkan sikap antusias dan bersemangat saat proses latihan berlangsung. Lagu Mars KORPRI tidak hanya dipersiapkan untuk dinyanyikan saat upacara, tetapi juga sebagai sarana mempererat solidaritas antar pegawai serta mengingatkan kembali tentang  nilai-nilai yang terkandung dalam lirik yang tertuang dalam lagu. Dengan menghayati setiap syair lagu Mars KORPRI, kami berharap para pegawai dapat terus menjaga semangat pelayanan, bekerja dengan disiplin, dan menjaga integritas sebagai pelayan masyarakat. Kegiatan  ini wajib dilakukan secara berkala sebelum perayaan KORPRI sebagai bentuk komitmen KPU Nduga mendukung kegiatan pengembangan pegawai yang memperkuat etos kerja dan solidaritas di lingkungan kerja. (FPH) Baca juga: Makna Lagu Mars KORPRI bagi ASN

Wamena – Di tengah bentang alam Papua Pegunungan yang kaya warna budaya dan tradisi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga menjadi contoh tempat tumbuhnya sikap saling menghargai, menghormati, dan menanamkan rasa tanggung jawab dalam menjaga persatuan. Di bawah satu atap, para pegawai KPU Nduga datang dari berbagai daerah dan memiliki keberagaman. KPU Kabupaten Nduga terus menunjukkan komitmen untuk membangun suasana kerja yang harmonis. Harmoni dalam Keberagaman KPU Kabupaten Nduga sebagai lembaga penyelenggara pemilu dengan latar belakang suku, bahasa, dan agama yang beragam akan menunjukkan komitmen untuk membangun suasana kerja yang harmonis. KPU Kabupaten Nduga, berada di Provinsi Papua Pegunungan, yang menunjukkan bahwa perbedaan sebagai sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Beragam rumah ibadah berdiri berdampingan, yang sebagai anugerah Tuhan dalam menjadi simbol kerukunan umat beragama. Baca juga: Dari Pinang Tumbuh Harmoni Budaya di Papua Pegunungan Gereja Kristen: Menyebarkan Kasih dalam Iman GKI Betlehem Wamena Jl. Yos Sudarso No. 3, Wamena, Papua Pegunungan Beragam gereja Kristen yang menjadi pusat kegiatan rohani dan sosial. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga ruang pendidikan dan pembinaan moral bagi generasi muda. Gereja Kristen sebagai simbol pelayananan yang menjadi cerminan dari keteguhan iman di tengah masyarakat Papua Pegunungan yang majemuk. Gereja Katolik: Menabur Cahaya Kasih Gereja Katolik Kapela Yesus Ninom Welago Honelama Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pengunungan Gereja Katolik memiliki dasar pelayanan berupa pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi. Kehadiran gereja Katolik telah membawa kepedulian dan kasih  sebagai wujud nyata pewartaan injil untuk mengasihi sesama. Dalam setiap pesan kasih yang dipanjatkan melalui doa, terdapat pesan dalam panggilan untuk kemanusiaan dan persaudaraan. Masjid: Menabur Perdamaian dan Persaudaraan Masjid Agung Baiturrahman Wamena terletak di Jalan Yos Sudarso,  Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan Masjid menjadi tempat umat Islam menunaikan ibadah dengan khusyuk dan khidmat bersama suara azan berkumandang yang menjadi pengingat akan keagungan Allah. Komunitas Muslim berasal dari berbagai latar belakang yang hidup berdampingan dengan penuh toleransi bersama umat agama lain. Pura Hindu: Membumikan Kedamaian Pura Tirta Wijaya, Jalan Hom–hom Wamena Kota, Provinsi Papua Pegunungan Umat Hindu hadir ditandai pura yang berdiri sebagai tempat beribadah dan melestarikan budaya leluhur Nusantara. Selain itu, Pura sebagai melaksanakan upacara keagamaan Hindu seperti Galungan, Kuningan, dan Saraswati. Keberadaan Pura mencerminkan semangat keberagaman yang saling berdampingan dalam suasana damai sebagai jati diri masyarakat di Papua Pegunungan. Harmoni yang Menjadi Identitas KPU Kabupaten Nduga Sekretaris KPU Kabupaten Nduga, Zepnat Kareth, bersama pegawai menghadiri persekutuan iman Keberagaman suku, agama, dan budaya berpadu dalam harmoni di KPU Kabupaten Nduga. Suasana kerja dengan semangat gotong royong, saling menjaga, dan menghargai perbedaan yang menunjukkan kebinekaan Indonesia. Para pegawai KPU Kabupaten Nduga menghadiri program bina iman dan takwa Dalam setiap kegiatan, KPU Kabupaten Nduga berkomitmen memperkuat harmoni keberagaman dengan mengikuti kegiatan ibadah sebagai bagian dari program pembinaan iman bagi seluruh pegawainya. Melalui pendekatan pembinaan iman, KPU Kabupaten Nduga berharap mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, penuh toleransi, dan berlandaskan rasa persaudaraan dan pengabdian. (STE) Baca juga: B.J. Habibie dan Lahirnya KPU: Awal Baru Demokrasi Indonesi

Wamena - Menjalankan tugas negara dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara di daerah penugasan di laur wilayah asal bukanlah hal yang sederhana akan banyak tantangan baik dari perbedaan kebiasaan dan kontur wilayah, Hal ini juga dirasakan oleh beberapa pegawai di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga, namun hal itu bukanlah kendala yang berarti justru menjadikan sikap setiap pegawai untuk tetap menunjukkan dedikasi dan semangat bekerja  meskipun harus beradaptasi dengan wilayah sekitar dan berpisah untuk sementara waktu  dengan keluarga. Pengabdian di Atas Segalanya Sebagai penyelenggara pemilu di daerah, pegawai KPU Kabupaten Nduga menyadari bahwa tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat harus menjadi kewajiban dan prioritas utama dalam menjalani pekerjaan “Sebagai manausia biasa rasa rindu keluarga tentu ada, terutama bagi pegawai yang sudah menikah tetapi kami berusaha menjadikannya sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik. Kami di sini membawa amanah negara yang diembankan untuk setiap pegawai, dan itu adalah kehormatan,” ujar Frans Duppa salah  satu pegawai yang berasal dari luar daerah. Kebersamaan Jadi Pengganti Keluarga Sementara Di lingkungan kantor, suasana kebersamaan antar pegawai menjadi pengganti kehangatan keluarga. Mereka saling mendukung, berbagi cerita, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Menurut salah satu staf Teknis dan Hukum, Septiany Skipi “Kantor seperti rumah kedua bagi kami. Rekan kerja layaknya keluarga, saling membantu, dan tempat untuk berkeluh kesah ”ujar Septiany Harapan untuk Terus Berkarya dan Memberi Manfaat Meski jauh dari kampung halaman, para pegawai tetap memiliki semangat untuk berkontribusi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mereka berharap agar pengabdian yang dilakukan dapat menjadi bagian dari pembangunan demokrasi yang lebih baik di daerah setempat. “Kami ingin meninggalkan jejak positif selama bertugas di sini. Semoga hasil kerja kami bisa bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi kebanggaan bagi keluarga di kampung halaman,” tutur Adiyansah Hazka Dukungan dan Kepedulian dari Pimpinan Kasubag Parmas dan SDM Herman Yohanes, KPU Nduga memberikan apresiasi, semangat dukungan penuh kepada seluruh pegawai yang dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas meskipun jauh dari keluarga. “Kami sadar akan pengorbanan besar yang dilakukan teman-teman yang berasal dari luar daerah. Karena itu, kami selalu mengupayakan iklim suasana kerja yang kondusif  serta mendukung segala aktivitas positif yang dilakukan lingkungan kerja maupun diluar aktivitas kantor seperti olah raga Gym dan Running,” ungkapnya. Pengabdian Tidak di Batasi  Wilayah Pengabdian para pegawai KPU Kabupaten Nduga menunjukkan bahwa semangat melayani negara tidak dibatasi oleh jarak dan lokasi. Dengan kemauan  dan dedikasi yang tidak terbatas, mereka terus semangat menjalankan tugas dengan profesionalisme dan integritas demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan berkeadilan di Tanah Papua. (AAZ) Baca juga: Dari Pinang Tumbuh Harmoni Budaya di Papua Pegunungan

Wamena - Pemilihan Umum (Pemilu) adalah wujud nyata pelaksanaan demokrasi dan merupakan fondasi utama dari demokrasi di Indonesia. Dalam setiap penyelenggaraannya, Pemilu di Indonesia terdiri atas enam (6) asas utama yang menjadi dasar pelaksanaan demokrasi, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, biasanya disingkat menjadi LUBER JURDIL. Asas LUBER JURDIL menjadi tanggung jawab seluruh warga negara yang patut kita jaga dan kita hormati. Asas Langsung Asas langsung adalah memberikan hak suara nya secara langsung, pribadi, tanpa perantara atau tekanan dari pihak mana pun. Pemilih datang ke tempat TPS untuk memilih dan menentukan pilihannya, tidak boleh diwakilkan untukk mencoblos atau mengisi surat suara. Asas langsung bersifat pribadi. Asas Umum Asas umum adalah bagi warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Setiap warga negara berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara kelak. Asas umum ini bertujuan untuk menegakkan prinsip kesetaraan warga negara. Asas Bebas Asas bebas adalah setiap pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa adanya ancaman, tekanan, atau paksaan dari pihak mana pun. Tidak boleh ada janji-janji politik, intimidasi yang berpotensi untuk memaksa pemilih untuk memilih calon yang sudah ditentukan. Biasanya pelanggaran terhadap asas bebas sudah termasuk ke dalam pelanggaran serius dalam proses pemilu di Indonesia. Asas Bebas ini bertujuan untuk membuat kebebasan politik setiap pribadi individu dalam menggunakan hak pilihnya. Asas Rahasia Asas rahasia adalah asas yang dimana pilihan setiap pemilih bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain sekalipun orang terdekat. Oleh Karena itu, KPU melarang membawa alat elektronik seperti ponsel, alat perekam ke dalam bilik suara atau Tempat Pemungutan Suara (TPS). Asas Rahasia ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan pilihan, agar tidak ada intimidasi atau tekanan setelah pemilihan di TPS, serta mencegah terjadinya politik uang yang biasanya perlu bukti foto untuk melaporkan hasil pilihan. Asas Jujur Asas jujur adalah asas yang mengedepankan kejujuran dari semua pihak baik peserta pemilu, penyelenggara, maupun pemilih untuk melakukan proses pemilu yang bersih. Asas jujur ini sangat menjunjung tinggi kejujuran agar tidak terjadinya manipulasi suara, data, atau hasil dari perhitungan suara. Asas jujur ini bertujuan agar semua pihak yang terlibat didalam proses pemilu tidak melakukan kecurangan dan menjamin bahwa hasil dari pemilu merupakan hasil yang murni tanpa ada nya rekayasa. Asas Adil Asas adil adalah dimana peserta dan pemilih mendapatkan perlakuan/ hak yang sama. Asas adil ini biasanya memastikan bahwa tidak boleh ada diskriminasi, keberpihakan, atau perlakuan istimewa terhadap calon atau partai tertentu. Keadilan ini juga terdiri atas pemerataan akses kampanye, mulai dari tempat TPS sampai perlindungan terhadap hak politik setiap warga negara. Asas adil ini bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang transparan, yang di mana setiap suara rakyat memiliki nilai yang sama. (ANY) Baca juga: Pemilih Potensial Gen Z dalam Pemilu 2029: Energi Baru untuk Demokrasi di Kabupaten Nduga

Wamena - Disetiap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Kotak Suara adalah elemen yang sangat dibutuhkan dan penting, dimana didalamnya tersimpan ribuan surat suara yang memberi jawaban atas suara dari Masyarakat Indonesia. Kotak Suara tidak hanya benda logistik, tetapi merupakan symbol dari kejujuran, transparansi dan sebuah tanggung jawab dari penyelenggara pemilu dan pilkada dalam mengemban Amanah rakyat yaitu menjaga kemurnian hasil demokrasi. Kotak Suara terbuat dengan bahan yang kuat dan tentunya aman, berbeda dengan kotak suara yang dahulu, dimana kotak suara yang dahulu itu sangat rawan sekali akan kerusakan dan manipulasi. Design dari kotak suaranya pun sangat transparan sesuai dengan komitmen dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) agar memastikan keadilan serta keterbukaan publik dalam demokrasi, sehingga rakyat pun bisa melihat dan memastikan bahwa suara masyarakat Indonesia dijaga dengan sangat baik tanpa rekayasa. Surat Suara, Jawaban dari Hak Konstitusional Masyarakat Indonesia Dilain sisi, surat suara menjadi media utama bagi Masyarakat untuk menyuarakan suara pilihannya, setelah melipat kemudian mencoblos di surat suara merupakan aspirasi, cita-cita dan Masa Depan negara dan bangsa. Didalam surat suara, Masyarakat mempunyai Hak untuk Memilih siapa Pemimpin dan Wakil yang mereka pilih secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luberjurdil). Proses pembuatan dan Pencetakan dari surat suara sendirinya pun dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat, memakai teknologi keamanan yang khusus seperti ciri khas yaitu tanda air, text, hingga tinta yang dipakai khusus agar surat suara tidak mudah dipalsukan atau disalah gunakan. Karena semua proses ini merupakan bentuk tanggung jawab Negara untuk menjaga Demokrasi serta keaslian dari surat suara tersebut. Perjalanan Menjaga Kepercayaan Publik Di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kotak dan Surat Suara melewati perjalanan yang Panjang dan tentunya dikontrol  langsung oleh Aparat dan juga KPU RI itu sendiri. Mereka memastikan seluruh kebutuhan logistik Pemilu dan Pilkada sampai tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, dan juga memastikan bahwa kondisi logistik aman di Seluruh Wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Saat pemilihan berlangsung, kotak dan surat suara menjadi kunci penting dari proses perjalanan demokrasi, setelah proses pemilihan selesai, kotak dan surat suara pun disegel dan diawasi secara ketat untuk dibawa ketempat penghitungan, dan setiap tahapan manjadi saksi dalam pemilu maupun pilkada ini bukan hanya soal memilih, tetapi juga menjaga Amanah suara Masyarakat Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab. Pemilihan yang terjaga melalui Kotak dan Surat Suara Kotak dan Surat suara memang terlihat sederhana, tetapi menyimpan arti besar tentang Amanah publik, Integritas seorang Penyelenggara dan partisipasi dari Masyarakat. Tanpa keduanya, Suara Masyarakat tidak akan pernah tiba, sehinga demokrasi pun tidak akan berjalan lancar sebagaimana mestinya. (REZ) Baca juga: Tinta Pemilu: Sejarah Hingga Penggunaannya

Wamena - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester III dan Persiapan PDPB Triwulan IV bersama seluruh KPU Kabupaten se-Papua Pegunungan. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meetings pada Rabu, 15 Oktober 2025. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PDPB selama semester III serta menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi pelaksanaan PDPB pada triwulan IV tahun 2025. Dalam rapat tersebut, KPU Provinsi menekankan pentingnya ketepatan dan akurasi data pemilih sebagai dasar penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. KPU Kabupaten Nduga Jadi Contoh dalam Pelaksanaan PDPB Dalam sesi evaluasi, KPU Kabupaten Nduga mendapat apresiasi dari KPU Provinsi karena telah menjadi contoh bagi kabupaten lainnya dalam hal pelaksanaan PDPB yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan surat edaran KPU RI. Nduga dinilai mampu melaksanakan proses pemutakhiran data dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan koordinasi lintas instansi. Persiapan PDPB Triwulan IV: Penguatan Data dan Koordinasi Menjelang pelaksanaan PDPB Triwulan IV, KPU Provinsi menegaskan agar seluruh KPU Kabupaten dapat memperkuat kerja sama dengan Disdukcapil, pemerintah daerah, serta Bawaslu setempat, guna memastikan sinkronisasi data yang valid dan mutakhir. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses pembaruan data juga menjadi sorotan penting dalam rapat kali ini. KPU Papua Pegunungan berharap agar melalui koordinasi yang intens dan evaluasi yang berkelanjutan, kualitas data pemilih di wilayah Papua Pegunungan dapat terus meningkat, sehingga hak pilih masyarakat dapat terjamin secara maksimal. Kolaborasi dan Komitmen untuk Pemilu yang Inklusif Rapat koordinasi ini menegaskan komitmen bersama seluruh jajaran KPU di Papua Pegunungan untuk menghadirkan proses pemutakhiran data pemilih yang akurat, transparan, dan inklusif, terutama di wilayah dengan tantangan geografis yang kompleks. Melalui kegiatan evaluasi ini, KPU Papua Pegunungan meneguhkan kembali semangat kerja kolektif dalam memastikan bahwa setiap warga, dari pegunungan hingga lembah, tetap tercatat dan memiliki hak suara dalam pesta demokrasi mendatang. (HY)