Berita Terkini

Keterampilan berpendapat dan mempertahankan pendapat merupakan poin penting dalam kehidupan yang penuh dinamika di dunia modern saat ini. Debat adalah wadah dalam menyalurkan kemampuan atau argumen dalam bertukar pikiran. Debat juga dapat melatih keberanian, kemampuan dan logika berpikir kritis seseorang. Karena dari debat seseorang dapat menghargai perbedaan yang ada, berpikir secara rasional dan mencari solusi yang terbaik. Pengertian Debat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), debat adalah “pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing.” Secara umum, biasanya debat dilakukan pada setiap kegiatan atau aturan tertentu. Dalam kegiatan, sebuah debat biasanya dibawakan oleh juri atau pembawa acara. Debat itu juga menjadi sebuah wadah untuk menuangkan pendapat atau aspirasi dan disampaikan dengan sebuah komunikasi yang baik dan logis untuk menemukan kesepakatan dan hasil dari perdebatan tersebut. Debat Publik Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 Tujuan Debat Tujuan debat sangatlah bermanfaat baik dari aspek sosial maupun aspek akademis, diantaranya: Meningkatkan kepercayaan diri dengan berbicara di depan umum. Peserta debat dapat melatih diri secara terus menerus agar terus berkembang. Menumbuhkan sikap toleransi. Dalam sebuah perdebatan, sikap toleransi perlu dijunjung tinggi agar peserta debat dapat menghargai pendapat orang lain ditengah keberagaman pendapat yang ada. Melatih kemampuan berpikir kritis. Peserta debat dituntut untuk berpikir kritis agar dapat memahami pembicaraan yang sedang dibicarakan secara matang, mendalam dan dapat menyusun pendapat/argument secara logis dan baik. Menguji kebenaran suatu pendapat. Dalam sebuah perdebatan, peserta debat dapat menguji pendapat yang disampaikan atau orang lain sampaikan melalui bukti yang ada. Mendorong pencarian solusi terbaik terhadap permasalahan yang telah dibahas melalui proses dialog yang terbuka dan argumentatif. Jenis-Jenis Debat Jenis- jenis debat di Indonesia secara umum, diantaranya: a. Debat Parlementer Debat parlementer biasanya digunakan dalam acara internasional. Debat ini seperti sistem sidang parlemen, yang di mana dalam sistem ini terbagi menjadi 2 tim, tim afirmasi (pihak pro) dan oposisi (pihak kontra). b. Debat Informal Debat Informal biasanya tidak resmi, lebih santai, dan sebatas diskusi serta tidak terikat oleh aturan yang ketat. Debat informal biasanya hanya untuk saling bertukar pendapat bukan untuk kompetisi. b. Debat Formal Debat formal kebalikan dari debat informal. Debat ini dilakukan di lingkungan/ kegiatan resmi, seperti acara publik, forum akademik, sidang (terbuka atau tertutup). Biasanya dalam debat formal mempunyai aturan yang ketat dan lebih ter struktur baik dari susunan acara sampai dengan waktu debat tersebut. d. Debat Kompetitif Debat kompetitif biasanya dilakukan pada saat kompetisi atau lomba. Debat kompetitif dilakukan oleh peserta yang di mana peserta dinilai berdasarkan gaya bicara pada saat debat, argumen yang disampaikan dan bukti yang diajukan. e. Debat Politik atau Televisi Debat  politik atau televisi biasanya sering muncul pada saat menjelang pemilihan umum. Baik pemilihan kepala daerah, legislatif atau calon presiden. Debat Politik atau televisi ini bertujuan untuk mengetahui visi, misi, dan kemampuan berpendapat dari kandidat dalam mengemukakan pendapat. Debat Publik Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 Unsur-unsur Penting dalam Debat Berikut unsur-unsur utama yang harus ada agar debat berjalan dengan baiik dan lancar, diantaranya: Mosi atau Topik Debat Unsur ini bertujuan untuk mengetahui materi apa yang akan di bahas atau diperdebatkan. Penonton atau audiens Unsur ini harus ada agar debat bisa disaksikan Bersama dan diberi tanggapan atau respon melalu sesi pertanyaan. Tim Afirmasi (Pihak Pro) Unsur ini merupakan tim yang mendukung, menyetujui, menjalankan mosi yang diajukan. Tim Oposisi (Pihak Kontra) Unsur ini merupakan tim yang menentang atau menolak mosi yang diajukan. Moderator/ Pembawa Acara Unsur ini bertujuan untuk memimpin jalannya debat, menjaga agar proses berjalan baik, tertib, kondusif sesuai dengan aturan yang berlaku Juri atau Penilai Unsur ini mempunyai tujuan agar dapat menilai kualitas argumentasi, gaya penyampaian debat, ketepatan logika dan kemampuan peserta dalam menguasai debat tersebut Selain itu, unsur lain seperti data argumen, bukti dan gaya komunikasi juga sangat penting untuk memperkuat argumen yang disampaikan. Etika dalam Berdebat Etika dalam debat perlu diperhatikan agar tujuan dari debat tersebut tercapai. Berikut etika dalam berdebat, diantaranya: Argumen yang disampaikan berbasis data, sopan dan baik Peserta debat tidak boleh menyerang pribadi lawan (ad hominem). Peserta memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menyampaikan pendapatnya. Peserta debat harus mengakui kesalahan jika argumen terbukti lemah dan berbesar hati dalam menerima hasil debat. Dengan memahami pengertian, tujuan, jenis, unsur-unsur dan etika dalam berdebat diharapkan masyarakat dapat menjadikan debat sebagai sarana untuk membangun karakter yang beretika dan kecerdasan berpikir secara logis, kristis dan demokratis. (ANY) Baca juga: Apa Itu Verifikasi Faktual Partai Politik?

Wamena - Pemilihan Umum atau Pemilu adalah momen penting di mana rakyat menjadi penentu arah bangsa. Melalui pemilu, kita memilih pemimpin — mulai dari presiden, anggota DPR, hingga kepala daerah yang akan membawa kebijakan dan masa depan negara. Bukan sekadar mencoblos di bilik suara, Pemilu adalah wujud nyata kedaulatan rakyat. Di sana, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menentukan siapa yang layak dipercaya memimpin. Kenapa Pemilu Itu Penting? Bayangkan kalau tidak ada pemilu, kekuasaan bisa berputar di tangan segelintir orang saja. Pemilu hadir agar rakyat punya kendali atas pemerintahan, bukan sebaliknya. Melalui pemilu yang jujur dan adil, kita menjaga agar demokrasi tetap hidup. Setiap suara, sekecil apa pun, punya arti besar dalam menentukan nasib daerah dan negara kita. Siapa yang Berhak Memilih? Setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, memiliki hak untuk memilih. Hak ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, hak ini juga berarti tanggung jawab moral. Jangan sia-siakan kesempatan lima tahun sekali ini hanya karena rasa malas atau apatis. Dengan satu suara, kamu ikut menentukan masa depan bangsa. Bagaimana Proses Pemilu Berjalan? Pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat hingga ke kabupaten, termasuk KPU Nduga di Papua Pegunungan. Prosesnya panjang dan teliti: mulai dari pendataan pemilih, pencalonan peserta, masa kampanye, hingga penghitungan suara di setiap TPS. Semua diawasi secara ketat agar hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Suaramu Berharga, Jangan Golput! Banyak orang berpikir satu suara tak akan mengubah apa pun. Padahal sejarah menunjukkan, beberapa pemilihan pernah ditentukan hanya oleh selisih puluhan suara! Jadi, jangan anggap remeh hak pilihmu. Saat kamu datang ke TPS dan mencoblos, kamu sedang menegaskan bahwa kamu peduli terhadap masa depan negeri ini. KPU Nduga dan Semangat Demokrasi di Tanah Papua Khusus di wilayah seperti Kabupaten Nduga, KPU terus bekerja keras memastikan semua warga, bahkan di daerah pegunungan terpencil, bisa ikut memilih. Mereka membawa logistik menembus cuaca dan medan berat demi satu tujuan: agar setiap suara rakyat tidak terlewatkan. Itu bukti bahwa demokrasi tidak mengenal batas wilayah. Pemilu Adalah Cermin Kita Semua Pemilu bukan hanya soal politik, tapi tentang masa depan bersama. Dengan memahami arti dan prosesnya, kita jadi sadar bahwa hak suara bukan sekadar formalitas, melainkan tanda bahwa kita bagian dari bangsa besar ini. Jadi, saat pemilu tiba, datanglah ke TPS dengan bangga, karena di sanalah suara kamu menjadi kekuatan bagi Indonesia yang lebih baik. (HY) Baca Juga: 100 Hari Kerja Presiden Prabowo Subianto: Dari Jakarta Hingga Nduga, Semangat Membangun Negeri dari Ujung Timur

Wamena – Seratus hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia. Pemerintahan baru telah menegaskan keinginannya untuk membangun segala sesuatunya secara lebih merata, cepat, dan adil, khususnya di Indonesia bagian timur. Melalui program prioritas nasional seperti peningkatan akses infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), pemerintah berupaya menghadirkan kehadiran negara secara nyata. Di antara daerah yang merasakan perhatian tersebut adalah Kabupaten Nduga, yang terletak di jantung Pegunungan Papua. Perhatian Pemerintah untuk Demokrasi di Papua Pegunungan Tidak hanya pembangbangun fisik, tetapi juga sangat memperhatikan penguatan demokrasi dan lembaga penyelenggara pemilu di wilayah 3T. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan KPU RI terus mendorong agar para penyelenggara pemilu semakin baik lagi kinerjanya. Di Papua Pegunungan, KPU Kabupaten Nduga menjadi salah satu garda depan yang berkomitmen menjaga integritas dan partisipasi publik dalam setiap tahapan demokrasi. Dengan semangat tinggi, para komisioner, sekretariat, dan staf KPU Nduga menjalankan tanggung jawab besar mereka di tengah tantangan medan yang berat dan keterbatasan infrastruktur. KPU Nduga: Dari Layar ke Lapangan, Menjaga Suara Rakyat Dalam 100 hari pemerintahan baru, KPU Nduga menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat pendataan pemilih berkelanjutan (PDPB) dan mempersiapkan tahapan menuju Pemilu 2029. Melalui koordinasi intens dengan KPU Provinsi Papua Pegunungan, lembaga ini terus memastikan bahwa data pemilih tetap mutakhir, akurat, dan sesuai dengan regulasi terbaru PKPU. Tak hanya itu, KPU Nduga juga berperan aktif dalam sosialisasi pendidikan pemilih, terutama di wilayah pedalaman. Dengan pendekatan budaya lokal dan bahasa daerah, KPU berupaya menjangkau masyarakat agar memahami pentingnya partisipasi politik yang cerdas dan damai. Pemerataan Pembangunan dan Demokrasi: Dua Arah Satu Tujuan Proses yang dijalani pemerintah pusat untuk memperkuat daerah 3T sesuai dengan semangat KPU Nduga dalam membawa demokrasi yang setara dan berkeadilan. Selain itu, adanya pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses informasi mendukung kerja penyelenggara di daerah pegunungan tersebut. Pemilihan yang akan datang semoga saja lebih lancar dan melibatkan lebih banyak orang dengan adanya jaringan komunikasi, transportasi, dan dukungan yang memadai. KPU Nduga memandang program-program 100 hari Presiden bukan hanya langkah kebijakan nasional, tetapi juga penguatan moral dan motivasi untuk terus bekerja dengan semangat melayani rakyat. Harapan Baru dari Ujung Timur Seratus hari kerja pemerintahan baru adalah langkah awal, namun bagi masyarakat Nduga, ini adalah tanda harapan baru. Harapan akan pembangunan yang merata, sistem demokrasi yang kuat, dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan hingga ke pelosok distrik. KPU Nduga, bersama seluruh unsur penyelenggara pemilu di Papua Pegunungan, siap menjadi bagian dari perubahan ini, mengawal demokrasi dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pelayanan publik. Dari Pusat ke Pelosok, Satu Semangat Indonesia Seratus hari kerja Presiden Prabowo Subianto menggambarkan arah baru pemerintahan yang menekankan kolaborasi antara pusat dan daerah. Di tengah perjalanan panjang pembangunan nasional, KPU Nduga adalah bukti nyata bahwa demokrasi bukan hanya milik kota besar, tapi juga tumbuh subur di tanah pegunungan.  Dari Jakarta hingga Nduga, dari istana sampai kampung, semangatnya tetap satu, membangun negeri, menghormati suara rakyat dan merajut Indonesia dari sabang sampai merauke. (HY) Baca Juga: Kilas Balik Manajemen Logistik Pemilu 2024 di Daerah Terpencil, Begini Cara KPU Kabupaten Nduga Mengatasinya

Wamena – Pelaksanaan Pemilu 2024 telah usai dan berjalan dengan baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga. Beragam kejadian tentunya menjadi pertanyaan besar tentang proses Pemilu yang berlangsung di Kabupaten Nduga. Tentunya, daerah Kabupaten Nduga memiliki kondisi geografis yang unik bila melihat di peta. Akses geografis Kabupaten Nduga yang berada di wilayah pegunungan merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Nduga. Perencanaan dengan strategi yang matang dalam mendistribusikan logistik  Pemilu 2024. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Nduga, Rudy Waisimon, menerangkan bahwa manajemen logistik Pemilu 2024 membutuhkan koordinasi dan rencana strategis dalam mencari dukungan dari berbagai pihak yang terpercaya di daerah terpencil seperti Kabupaten Nduga. Menurutnya, bila mengingat kondisi geografis distrik yang ada di Kabupaten Nduga, akses yang dapat menunjang hanya dengan menggunakan pesawat kecil. “Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan maskapai penerbangan. Harapannya proses pengiriman logistik Pemilu 2024 berjalan lancar dan tepat waktu,” ujar Rudy Waisimon di Kantor Perwakilan KPU Kabupaten Nduga. Rausell Pangaribuan, pegawai KPU Kabupaten Nduga bersama anggota kepolisian sedang mengecek dan mengawasi kedatangan logistik pemilu 2024 Pengiriman Logistik Bertahap Sesuai Kondisi Lapangan Dalam pengiriman logistik dilakukan secara bertahap berdasarkan jadwal penerbangan yang tersedia. Setiap pengiriman logistik akan memperhitungkan perencanaan yang baik dalam menyukseskan Pemilu 2024. Berbagai hal yang terjadi seperti perubahan cuaca yang ekstrem, curah hujan tinggi dan kabut tebal hingga menyebabkan penundaan penerbangan. Dalam mencegah penundaan distribusi logistik, maka KPU Kabupaten Nduga menyiapkan rencana alternatif untuk proses pengiriman tetap berjalan. Pesawat kecil yang membawa pegawai dan logistik pemilu 2024 telah lepas landas di Kabupaten Nduga “Distribusi logistik dilakukan dengan sistem bertahap sesuai kondisi lapangan. Terdapat tantangan yang harus dilihat jeli yaitu kondisi cuaca, jadwal penerbangan, dan skala prioritas pengiriman logistik di distrik yang memiliki akses terbatas. Saya melihat hal tersebut sebagai peluang untuk KPU Kabupaten Nduga bersinergi bersama dalam menyiapkan perencanaan yang terstruktur. Harapannya KPU Kabupaten Nduga memiliki jadwal alternatif untuk proses distribusi tetap berjalan dengan baik,” jelas Rudy. Baca juga: Noken: Simbol Budaya dan Demokrasi Pengamanan Logistik yang Ketat KPU Kabupaten Nduga memastikan seluruh perjalanan distribusi logistik dikawal ketat oleh aparat keamanan. Pengawalan distribusi logistik dimulai dari penjemputan di bandara menuju ke Gudang logistik. Setiap proses pendistribusi melibatkan aparat keamanan serta pegawai PNS KPU Kabupaten Nduga. Pengamanan logistik pemilu 2024 oleh Anggota kepolisian Republik Indonesia bersama Godlief Massa selaku PPPK KPU Kabupaten Nduga “Prioritas utama dalam pendistribusian logistik dengan menjamin keamanan dari proses hulu ke hilir perlu dipantau secara konsisten. Kami selaku penyelenggara Pemilu 2024 memastikan logistik berada dalam pengawasan hingga pelaksanaan pemungutan suara tiba,” tegas Rudy. Rudy menyampaikan bahwa suksesi pengiriman logistik pemilu 2024 merupakan hasil kerja keras bersama. Hal ini menjadi modal utama dalam menjamin penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan dengan baik. “Para pegawai beserta aparat keamanan menunjukkan dedikasi tinggi. Mereka menunjukkan kerja keras tanpa mengenal lelah demi mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Nduga,” katanya. Optimis Distribusi Logistik Menuju Pemilu 2029 Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Nduga, Rudy Waisimon, menegaskan bahwa seluruh jajaran KPU Kabupaten Nduga telah bekerja dengan komitmen tinggi pendistribusian logistik ke daerah yang sulit dijangkau. Hal ini menandakan bahwa perjuangan tanpa batas pegawai KPU Kabupaten Nduga berjalan dengan lancar. Hasil dari segala perjuangan dengan komitmen sungguh-sungguh para pegawai KPU Kabupaten Nduga mendapatkan apresiasi terbaik penatakelolaan logistik pada 29 – 31 Desember 2024 yang diselenggarakan oleh KPU RI. Penghargaan dari KPU RI berdampak positif untuk menumbuhkan kepercayaan diri dalam menyiapkan perencanaan pendistribusian logistik KPU Kabupaten Nduga menuju pemilu 2029. Kunci utama untuk menyiapkan pemilu 2029 adalah kerja bersama, semangat gotong royong hingga konsistensi dalam menjaga etos kerja yang baik. “Modal dalam menyukseskan pendistribusian logistik Pemilu 2024 adalah bagaimana kami bekerja secara tim dengan semangat gotong royong. Meskipun kondisi geografis sehingga akses terbatas, prioritas dalam semangat untuk menjadi lebih baik. Itulah yang menjadi dasar kekuatan KPU Kabupaten Nduga dalam menyiapkan diri menuju pemilu 2029 yang akan datang,” tutupnya. (STE) Baca juga: Kisah Inspiratif ASN KPU Kabupaten Nduga: Semangat dan Ketekunan Lolos Tes CPNS 2024

Wamena, Papua Pegunungan, Menjaga kesehatan tubuh menjadi hal sangat penting bagi para pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga di tengah padatnya aktivitas kerja menjelang tahapan pemilu. Salah satu kegiatan yang kini digemari adalah berolahraga di gym atau pusat kebugaran. Semangat Hidup Sehat di Lingkungan KPU Nduga Kesadaran akan pentingnya kesehatan semakin meningkat di kalangan pegawai. Banyak yang memilih mengisi waktu luang setelah bekerja dengan melakukan latihan kebugaran seperti angkat beban, treadmill, dan senam ringan. Aktivitas ini menjadi cara efektif menjaga tubuh tetap bugar sekaligus mengurangi stres akibat rutinitas kantor. Kebugaran Fisik Jadi Kunci Produktivitas Pegawai Menurut salah satu pegawai, kegiatan olahraga yang dilakukan secara rutin  dapat membantu menjaga stamina dan focus  dalam menjalankan semua kegiatan dan disetiap pekerjaan. “Bekerja di KPU menuntut energi dan konsentrasi tinggi, sehingga kami berusaha menyeimbangkannya semuanya dengan olahraga rutin dan yang menjadi salah satu pilihan olah raga itu adalah Gym supaya tubuh tetap fit dan semangat kerja tetap terjaga,” ujarnya. Dengan keadaan kondisi tubuh yang prima dan sehat, harapannya tentu kinerja pegawai dalam menjalankan tanggung jawab setiap pekerjaan dapat lebih optimal dan terselesaikan dengan sangat baik. Olahraga Pererat Kekompakan Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, kegiatan olahraga bersama juga mempererat hubungan antarpegawai. Semangat kebersamaan dan dukungan satu sama lain menciptakan suasana positif di lingkungan kerja. Kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas tim di luar jam kantor dan harapannya ini jadi budaya yang bisa diterapkan oleh setiap individu Kesehatan Tubuh, Menjaga Semangat Kerja Kebiasaan berolahraga secara teratur yang dijadikan habit diharapkan menjadi budaya positif di lingkungan KPU Nduga. Dengan tubuh sehat, pikiran segar, dan semangat yang tinggi, para pegawai dapat memberi kontribusi yang baik serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta menyukseskan setiap tahapan pemilihan umum. (AAZ) Baca juga: Inspirasi dari Secangkir Kopi Hangat

Wamena - Pemerintah Indonesia akan selalu memperkuat kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai salah satu poin utama penting dari reformasi birokrasi nasional. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor bukan hanya sekedar memberikan status bagi tenaga honorer di Indonesia. Pengertian PPPK PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PPPK merupakan pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintahan oleh pejabat pembina kepegawaian. Pengertian PPPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). PPPK adalah pegawai kontrak pemerintah yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang hampir sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun tidak diangkat secara tetap dan tidak memiliki hak pensiun (kecuali jika ada kebijakan baru yang mengatur sebaliknya). Fungsi PPPK PPPK memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem pemerintahan Indonesia, antara lain: Perekat dan pemersatu bangsa berarti melaksanakan tugas secara professional, netral, menghargai keberagaman yang ada. Pelaksana kebijakan publik berarti mendukung, menerapkan dan menjalankan kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah. Pelayan publik – memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan adil, ramah, cepat, tepat sasaran dan bertanggung jawab. Tujuan Pengangkatan PPPK Pemerintah menetapkan kebijakan PPPK dengan beberapa tujuan strategis, diantaranya: Meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas birokrasi bertujuan untuk dapat menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia sesuai prioritas pembangunan nasional oleh pemerintah. Memberikan kesempatan baik tenaga honorer maupun profesional untuk menjadi bagian dari ASN. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani masyarakat dengan cepat dan tepat sasaran. Meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas birokrasi, bertujuan agar dapat menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia sesuai prioritas pembangunan nasional oleh pemerintah Memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan profesional tanpa terikat dengan masa kerja tetap seperti PNS di sektor pemerintahan. Dokumentasi Papson Hilapok PPPK KPU Provinsi Papua Pegunungan Peran PPPK di KPU Peran PPPK sangatlah besar terutama dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Papson Hilapok selaku PPPK di KPU Provinsi Papua Pegunungan yang lahir dan besar di wamena menegaskan bahwa PPPK dituntut untuk serba bisa dalam setiap pekerjaan nya. Terbukti bahwa Papson Hilapok telah menjadi honorer di KPU Provinsi Papua Pegunungan sejak 2019 dan baru diangkat sebagai PPPK di KPU Provinsi Papua Pegunungan pada 16 Oktober 2025. Ada  rasa  bangga dan bersyukur karena sudah diangkat menjadi PPPK di KPU Provinsi Papua Pegunungan dari sekian banyak nya tenaga honorer di Indonesia. Papson Hilapok juga mengatakan melalui KPU, nama Papua Pegunungan sudah mulai di kenal oleh masyarakat luas berkat kerja keras tim didalamnya. Papson Hilapok merupakan satu dari sekian banyak nya anak papua yang mempunyai pemikiran inovatif, kreatif dan visioner.(ANY) Baca juga: Apa Itu Verifikasi Faktual Partai Politik