Berita Terkini

Wamena - Dunia demokrasi tidak terbatas tentang berbicara seputar sistem politik atau pemilihan umum, tetapi juga tentang partisipasi aktif seluruh warga negara tanpa terkecuali dilibatkannya peran perempuan. Artinya perlu disadari bahwa perempuan bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki hak, suara, dan peran strategis dalam menentukan arah kebijakan bangsa.  Perempuan Sebagai Penopang Demokrasi Keterlibatan perempuan secara aktif dalam berpolitik dan pemerintahan merupakan cerminan kualitas demokrasi di suatu negara. Idealnya demokrasi harus mampu memberikan ruang setara bagi semua gender dalam proses pengambilan keputusan. Hadirnya peran perempuan terutama dalam lembaga legislatif dan eksekutif menunjukkan perspektif baru yang lebih terbuka. Peran yang tadinya terbatas hanya di ranah berumahtangga, nyatanya dapat beralih dengan mengambil kebijakan yang menitikberatkan pada aspek kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keadilan gender. Beberapa wakil perempuan yang memiliki nama besar dan ramai diperbincangkan atas kebijakan seperti DR. Ribka Haluk, S. SOS., MM, Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Provinsi Maluku Utara, Khofifah Indar Parawansa, seorang politikus Indonesia yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, dan nama besar lainnya.  Kehadiran beberapa nama yang disebutkan menjadi bukti bahwa peran dan kehadiran perempuan tidak lagi bisa dianggap sebelah mata, namun diperhitungkan sebagai pilar penting terutama dalam pembangunan bangsa secara berkelanjutan.  Baca juga: Perkuat Peran Perempuan, Keterwakilan Pegawai Wanita di Sekretariat KPU Kabupaten Nduga Terus Meningkat Tantangan yang Masih Dihadapi Pemaparan mengenai kesetaraan gender telah menjadi komitmen global yang terus digaungkan, namun bukan berarti tidak ditemukan tantangan perempuan dalam berpartisipasi di dunia politik dan demokrasi. Tantangan yang cenderung muncul dan masih dihadapi dalam mengefektifitaskan peranan perempuan diantaranya, budaya patriarki yang masih kuat dan memberi batas bagi ruang gerak perempuan. Akses pendidikan politik bagi perempuan khususnya di daerah terpencil. Keterbatasan dukungan struktural, seperti dana kampanye dan jaringan politik karena stigma negatif terhadap perempuan yang masih dianggap lemah.  Namun, semangat perempuan untuk terlibat dalam demokrasi tidak lantas surut begitu saja. Berkaca penuh dari nama besar yang duduk di kursi pemerintahan, hingga dunia global, banyak peran perempuan yang berhasil menorehkan prestasi atas kepemimpinan dan pembuktian kapasitas dalam menjalankan tugas dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi.  Peran Strategis Perempuan  Menyinggung dalam konteks pemilu, kita bisa melihat bahwa perempuan memiliki dua posisi penting: yaitu sebagai pemilih dan sebagai kandidat yang dipilih. Sebagai pemilih, perempuan berkontribusi besar dalam menentukan arah kebijakan publik melalui suara mereka di bilik suara. Sementara sebagai kandidat, perempuan membawa aspirasi kelompok marginal dan memperjuangkan isu-isu yang selama ini kurang mendapat perhatian. Lembaga KPU juga berbagai lembaga pemerhati gender terus mengupayakan dan mendukung penuh peningkatan partisipasi politik perempuan melalui pendidikan pemilih, serta kebijakan afirmatif seperti kuota 30% calon legislatif perempuan. Demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang sifatnya terbuat. Yang berarti, tidak boleh ada kelompok yang tersisih, termasuk perempuan. Ketika perempuan diberi ruang dan kesempatan yang sama, maka proses demokrasi akan menjadi lebih kuat, berimbang, dan berkeadilan bagi seluruh elemen masyarakat. Perempuan membawa nilai-nilai empati, kejujuran, dan kepedulian sosial ke dalam proses politik. Nilai-nilai yang sangat dibutuhkan dalam menjaga integritas demokrasi bangsa. Perempuan dan demokrasi adalah dua kekuatan yang saling melengkapi. Perlu disadari, meningkatkan keterlibatan perempuan bukan hanya tentang memenuhi kuota, melainkan tentang membangun masa depan yang lebih adil dan setara bagi semua warga negara. Melalui partisipasi aktif perempuan, kita tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga meneguhkan harapan akan hadirnya pemerintahan yang lebih bijaksana, humanis, dan berpihak penuh kepada rakyat. (FPH)

Wamena – Penambahan kosakata Bahasa Papua ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai simbol pengakuan atas keragaman bahasa di Indonesia. Pelestarian bahasa daerah yang memiliki 482, terutama di Papua, dicatat sebagai jejak sejarah dan jati diri masyarakat Tanah Papua. Jejak Bahasa Daerah Papua dalam KBBI Kekayaan budaya dan linguistik merupakan hasil dari perjalanan bagaimana kosakata bahasa daerah Papua dalam KBBI. Berdasarkan informasi dari Balai Bahasa Provinsi Papua tercatat lebih dari 130 kosakata asal Papua telah diresmikan dalam edisi keempat KBBI. Sebuah langkah besar dalam upaya pelestarian bahasa daerah, perbendaharaan bahasa Indonesia yang terus berkembang dengan memperhatikan kearifan lokal dan budaya. Baca juga: Noken: Simbol Budaya dan Demokrasi Contoh Kosakata Bahasa Papua yang Masuk KBBI Berikut sejumlah kosakata bahasa daerah Papua dalam KBBI; Kosakata bahasa daerah Papua dalam KBBI merupakan representasi nilai-nilai kehidupan dan budaya masyarakat Tanah Papua Makna dan Signifikansi Sosial Budaya Penambahan kosakata bahasa daerah Papua dalam KBBI membawa dampak positif dari sisi linguistik memperkaya bahasa Indonesia dengan unsur lokal dan sisi budaya sebagai bentuk penghargaan terhadap identitas masyarakat Tanah Papua. Proses demi proses telah dilalui dalam penambahan kosakata bahasa daerah Papua merupakan penanda identitas dan warisan budaya. Makna mendalam bagi budaya Papua yang memiliki posisi penting di antara kebudayaan dan bahasa di Indonesia. (STE)

Wamena – Wawasan kebangsaan merupakan sebuah bagian penting dari seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Nilai yang diharapkan bagaimana peserta tes seleksi CPNS memahami ideologi, dasar negara, dan keutuhan negara. Setiap peserta perlu memahami nilai-nilai dasar bangsa sebagai bekal untuk melayani Masyarakat dengan semangat persatuan dan profesionalisme. Dasar Tes Wawasan Kebangsaan Peserta tes seleksi CPNS akan dihadapkan soal Higher Order Thinking Skills (HOTS). Soal HOTS mengajak peserta seleksi untuk mengukur dirinya dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut penjabaran tentang penerapan wawasan kebangsaan terhadap materi Tes Wawasan Kebangsaan; Pancasila; memahami dan menerapkan nilai-nilai sila dan butir Pancasila melalui kehidupan serta pekerjaan sebagai calon Aparatur Sipil Negara (ASN). UUD 1945 : a.   Memahami dan menjelaskan konstitusi dengan fenomena-fenomena yang terjadi dalam pemerintahan b.   Mendeskripsikan bagaimana perjalanan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi NKRI a.   Implementasi nilai-nilai bela negara, nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. b.   Penggunaan Bahasa Indonesia dengan sistematika berpikir yang baik terhadap perbendaharaan bahasa melalui sinonim atau antonim, dan Ejaan Yang Disempurnakan. Bhinneka Tunggal Ika a.   Pemahaman tentang wujud toleransi dan persatuan. b.   Penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan Pancasila. Konsep HOTS dalam Tes Wawasan Kebangsaan Pemahaman konteks dan penerapan nilai kebangsaan yang dituntut dalam soal HOTS TWK yang mengarahkan peserta seleksi berpikir analitis, evaluative, dan aplikatif. Peserta diharapkan mampu memahami bagaimana nila-nilai wawasan kebangsaan diterapkan dalam situasi kerja. Pada akhirnya muncul sebuah nilai-nilai yang tercermin sebagai ASN dalam menjaga netralitas dan bagaimana prinsip keadilan sosial diterapkan dalam pelayanan publik. Strategi Menghadapi TWK Model HOTS Pahami nilai-nilai dasar Pancasila. Kamu wajib memahami penerapan dari sila atau butir-butir Pancasila yang dikaitkan dengan konteks agama, sosial, dan budaya. Pelajari konteks sosial dan fenomena yang terjadi di pemerintahan. Terdapat soal-soal yang mengarah ke studi kasus kebijakan publik, sikap integritas ASN, netralitas ASN hingga akuntabilitas pemerintahan. Melatih daya logika dan penalaran etis. Setiap jawaban memiliki tingkat yang sangat mendekati atau menyerupai maka kamu wajib membaca kembali soal lalu mencocokan ke dalam jawaban dengan penalaran objektif terhadap soal. Baca juga: Tips dan Strategi Menghadapi Tes CPNS Komisi Pemilihan Umum Dengan persiapan lebih awal, semoga kamu menjadi salah satu pemenang tes CPNS di tahun anggaran berlangsung. (STE) Klik disini: Link latihan soal Tes Wawawan Kebangsaan  

Wamena – Setiap Sila didalam Pancasila mempunyai arti masing-masing, sama dengan halnya yang terkandung didalam nilai – nilai sila ke 4 pancasila yang mempunyai bunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sila ke 4 Pancasila ini mempunyai identik dengan negara Demokrasi yang dimiliki oleh Indonesia dan mempunyai makna yang mendalam. Didalam Sila ke 4 ini mempunyai ketegasan bahwa Masyarakat adalah pemilik dan pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi dalam menjalankan demokrasi, sebuah keputusan yang lahir harus melalui musyawarah serta kebijaksanaan, tidak hanya berdasarkan suara terbanyak. Makna Sila ke 4 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Didalam Sila ke 4 memberikan sebuah pelajaran yaitu demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi liberal, melainkan demokrasi yang memiliki keadaban. Setiap keputusan terkait politik, sosial dan Pemerintah perlu mempertimbangkan sebuah nilai kemanusiaan, moral dan keadilan. Nilai – nilai yang sangat penting yang terkandung didalamnya meliputi: 1.    Kedaulatan Rakyat 2.    Musyawarah untuk Mufakat 3.    Kebijaksanaan 4.    Perwakilan rakyat 5.    Menghargai kehendak orang lain 6.    Mengutamakan kepentingan Masyarakat dan negara Penerapan Sila ke 4 dalam Sistem Demokrasi Indonesia Di Dalam praktik sebuah ketatanegaraan, Sila ke 4 tergambarkan dalam berbagai Lembaga dan mekanisme demokrasi, seperti: 1.    Melakukan Musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan 2.    Tidak pernah memaksakan pendapat orang lain 3.    Saling menghormati 4.    Tidak memiliki sifat egois Di Dalam Demokrasi Indonesia menolak adanya konsep dominasi mayoritas tanpa dialog atau diskusi. Sebaliknya setiap keputusan yang dihasilkan, diharapkan mencerminkan sebuah mufakat serta keadilan sosial. Tantangan dalam mengamalkan sila ke 4 di era modern Di Setiap perkembangan zaman, tantangan terhadap penerapan sila ke 4 semakin komplek, diantaranya: 1.    Polarisasi politik dan media sosial yang sering menimbulkan perpecahan 2.    Pragmatism politik, dimana pasti ada sebuah kepentingan pribadi yang menggeser nilai musyawarah. 3.    Kurangnya Pendidikan politik yang berbasi nilai nilai Pancasila Untuk menghadapi sebuah tantangan tersebut, sangat penting bagi Masyarakat dan seorang pemimpin untuk selalu menghidupkan semangat kebijaksanaan dan musyawarah, agar sebuah demokrasi berjalan sehat dan berkeadaban. Menjaga semangat Musyawarah untuk menuju Indonesia Maju Didalam Sila ke 4 tidak hanya sekedar filosofis, melainkan harus menjadi sebuah pedoman nyata dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Dengan selalu menjunjung nilai tinggi dari Musyawarah, kebijaksanaan dan kepentingan Bersama, bangsa Indonesia dapat menjaga persatuan serta memastikan setiap kedaulatan bangsa benar – benar diwujudkan demi Indonesia yang adil, damai dan sejahtera. (REZ) Baca juga: Soekarno, Arsitek Demokrasi: Pencetus Pemilu Pertama Indonesia

Wamena – Suatu keadaan Ketika Negara Memilih Memaafkan, bukan untuk membalas menyakiti rakyatnya, dalam sebuah perjalanan panjang bangsa, kesalahan kadang tak memang sulit terhindarkan. Ada masa Ketika kita berbeda dalam pandangan politik, ideologi, atau bahkan ketegangan sosial membuat anak bangsa saling berhadapan dan saling menjatuhkan antar sesama. Di tengah keretakan itu yang terjadi, negara sering kali memilih jalan yang lebih bijak dalam menanggapi hal tersebut dengan memberikan amnesti, yang mana itu adalah pengampunan dari Presiden kepada warganya, bukan untuk melupakan masa lalu yang terjadi, melainkan untuk membuka lembaran baru yang lebih damai dan memberi kesempatan seseorang untuk lebih baik. Amnesti di Balik Hukum Secara hukum, amnesti berarti penghapusan hukuman dan akibat hukum terhadap tindak pidana tertentu, terutama yang bersifat politik. Namun di balik pasal dan undang-undang, amnesti menyimpan makna yang lebih dalam pengakuan bahwa setiap manusia punya kesempatan kedua untuk memperbaiki dirinya. Negara melalui Presiden tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga menunjukkan sisi kemanusiaan dan empati terhadap warganya. Baca juga: Legitimasi Pilar Penting dalam Menjaga Keutuhan Negara Menyembuhkan Luka Bangsa Sejarah mempunyai memori, beberapa kali Indonesia menggunakan amnesti untuk memulihkan perdamaian. Dari masa konflik politik hingga program Amnesti Pajak (Tax Amnesty) tahun 2016, semua bermuara pada satu tujuan yaitu ingin memperbaiki hubungan antara negara dan rakyatnya yang pada saat itu terjadi pertikaian. Bagi mereka yang pernah bersalah, amnesti menjadi pintu untuk kembali berkarya dan berkontribusi. Bagi negara, amnesti adalah tanda bahwa pemerintah tidak hanya berkuasa, tetapi juga berjiwa besar. Nilai Kemanusiaan di Balik Kebijakan Ketika Presiden memberi amnesti, itu bukan sekadar keputusan politik. Itu adalah pesan moral bahwa hukum harus berjalan seiring dengan rasa keadilan. Tidak ada bangsa yang tumbuh kuat dengan dendam. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa memaafkan tanpa melupakan, dan belajar dari kesalahan masa lalu. Perdamaian Bentuk Tertinggi dari Keadilan Amnesti bukan berarti negara lemah terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Namun sebalinya, ia adalah tanda kekuatan moral, bahwa sebuah keadilan sejati tidak selalu datang dari hukuman, melainkan dari keberanian merajut hubungan baik kembali . Melalui amnesti, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dan kemanusiaan tetap menjadi pijakan utama dalam menjaga keutuhan bangsa. (AAZ) Baca juga: Elektabilitas dalam Dunia Politik Indonesia

Wamena – Komunikasi adalah suatu hal yang penting dalam menjalani dan membangun sebuah relasi satu sama lain, baik dalam dunia bisnis, pendidikan, hingga pemerintahan. Keterampilan komunikasi yang sangat dibutuhkan pada saat ini adalah public speaking. Public speaking berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti berbicara kepada public atau berkomunikasi secara lisan didepan orang banyak. Pengertian Public Speaking Public speaking adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan informasi, pesan, ide, atau gagasan kepada penonton atau pendengar (audiens) secara menarik, jelas dan efektif.  Dengan adanya public speaking dapat mengajak, menginspirasi, mempengaruhi orang lain untuk menyampaikan informasi atau pesan. Unsur-unsur Penting dalam Public Speaking Dalam komunikasi, terdapat unsur-unsur penting dalam public speaking, diantaranya: a.    Pembicara (Speaker) Unsur ini penting dalam public speaking karena informasi dapat tersampaikan dengan baik jika ada pembicara yang baik. b.    Audiens (Audience) Unsur ini penting dalam public speaking agar pembicara dapat menyampaikan informasi kepada orang yang mendengarkan, melihat atau menonton. c.     Pesan (Message) Unsur ini penting dalam public speaking agar baik dari pembicara dan audiens bisa mengetahui isi dari informasi tersebut dan adanya komunikasi dua arah. d.    Media Penyampaian (Channel) Unsur ini penting dalam public speaking karena media penyimpanan menjadi wadah atau tempat agar komunikasi dapat tersampaikan dengan baik. Tujuan Public Speaking Keterampilan public speaking mempunyai tujuan, diantaranya: Membangun relasi. Tujuan ini kiranya dapat membangun kedekatan antara pembicara dengan audiens melalui komunikasi yang baik, menarik, dan efektif. Menyampaikan Fakta dan Memberikan Informasi. Tujuan ini kiranya dapat membuat audiens mengetahui informasi atau fakta yang didengar secara jelas. Mengajak dan Mempengaruhi. Tujuan ini kiranya dapat mengajak audiens untuk mengambil keputusan sesuai pesan yang disampaikan. Menghibur. Tujuan ini kiranya dapat membuat audiens merasa senang dan tertarik untuk mendengar pesan yang disampaikan agar audiens dapat terlibat didalamnya. Manfaat Public Speaking Keterampilan public speaking mempunyai manfaat, diantaranya: Meningkatkan kemampuan komunikasi, Meningkatkan kepercayaan diri, Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, Membuka peluang karier, Menumbuhkan jiwa kepemimpinan, Melatih gaya komunikasi. Public Speaking di Era Digital Di era digital saat ini, public speaking bisa disampaikan dengan berbagai platform digital seperti media sosial, podcast, webminar, dll. Kemampuan public speaking menjadi salah satu indikator kompetensi dan kepercayaan diri seseorang. Seseorang yang mempunyai sifat malu jika berlatih public speaking dengan baik dan konsisten, maka akan terlatih dengan baik mulai dari berdiri didepan banyak orang sampai dapat menyampaikan informasi dengan baik tanpa keraguan. Melalui public speaking banyak melahirkan pendidik, pemimpin, maupun tokoh masyarakat untuk menyampaikan gagasan, ide, informasi positif kepada khalayak umum. Dengan adanya berbagai platform digital kiranya public speaking dapat menjadi sarana untuk membangun kepercayaan, perubahan positif melalui informasi positif yang disampaikan oleh pembicara. (ANY) Baca juga: Cara Podcast yang Baik: Mulai dari Menentukan Konsep sampai dengan Publikasi