Berita Terkini

Wamena - Ribka Halik menjadi Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua di Istana Negara yang resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu (8/10/2025). Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Ribka hadir dalam acara pelantikan, mengenakan kebaya biru muda ditemani suami yang memakai jas hitam. Sebelum menjabat sebagai Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Ribka telah melalui pengalaman dalam jenjang karirnya sebagai pejabat publik. Jejak Karir Ribka Haluk  Ribka adalah perempuan asli Papua. Ia lahir[pada tanggal 10 Januari 1971 di Piramid, Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ribka menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Cenderawasih dan melanjutkan studi Magister Ilmu Administrasi di Universitas Garut. Tak puas hanya pada jenjang Magister, Ribka melanjutkan pendidikan Doktor prodi Ilmu Manajemen di Universitas Cenderawasih.  Ribka memulai karir dunia birokrasi setelah meraih gelar sarjana. Ketertarikan Ribka dalam bidang administrasi publik dan pelayanan masyarakat mendorongnya untuk terlibat secara langsung dalam pemerintahan. Pada tahun 2001, Ribka mulai langkah awal dengan menjabat sebagai Kasudin Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Jayawijaya. Tiga tahun berselang, pada tahun 2004, ia dipercaya mengembang tugas sebagai Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya. Berlanjut di tahun 2009, Ribka menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha Kabupaten Jayawijaya, dan pada tahun 2010, ia diangkat sebagai Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Jayawijaya.  Karirnya semakin bersinar dengan dilanjutkan menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Jayawijaya. Tidak berhenti sampai disitu, di tahun 2013, Ribka menjabat sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua pada 2013. Setahun berselang, pada 2014 Ribka menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan Permukiman Provinsi Papua. Berlanjut pada 2017, ia ditunjuk sebagai Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Mappi, dan tahun 2020, Ribka dipercaya menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Yalimo.  Saat menjabat, Ribka menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang luar bisa, terutama dalam merencanakan dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Atas pencapaian tersebut, Ribka melanjutkan karir di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Staf Ahli di bidang Aparatur dan Kepentingan Publik.  Menjalani peran dalam jabatan tersebut, ia terlibat dalam pengembangan kebijakan serta program yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan.  Puncak karir pada 11 November 2022, Ribka diangkat sebagai (Pj) Gubernur Papua Tengah. Dalam jabatan ini, Ribka menjadi perempuan pertama yang memegang posisi tersebut di Tanah Papua. Prestasi ini memberikan inspirasi bagi banyak perempuan terutama perempuan di Papua.  Pada 10 November 2023, Ribka dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, yang dalam menjalani peran ini, ia berfungsi sebagai penghubung antara berbagai instansi pemerintah dan membantu koordinasi antar sektor untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang efisien dan efektif.  Keberhasilan dan dedikasinya dalam melayani masyarakat telah diakui dengan diberikannya gelar adat oleh kepala suku se-Provinsi Papua Tengah, yaitu Deerowuni Yum Meumau, yang berarti "Perempuan Tua Papua atau Noken Pertama."     Gelar ini merupakan simbol kehormatan yang menunjukkan dukungan masyarakat adat terhadap kepemimpinannya. Ribka menjadi contoh bagi banyak perempuan Papua lainnya, dan Ribka juga mampu membuktikan bahwa dengan dedikasi dan kerja keras, perempuan juga dapat memegang posisi penting dalam pemerintahan. Dari Papua Bergerak ke Istana  Source: RRI.co.id Pada oktober 2024, Ribka Haluk yang saat itu menjabat sebagai Pj Gubernur Papua Tengah, diundang ke Kertanegara 4, Jakarta Selatan, tempat kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bukan karena kebetulan, Prabowo mengundang Ribka sebagai langkah awal dalam pembentukan kabinet pemerintahan yang baru.  Tepat pada senin, 21 Oktober 2024, Ribka dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Ribka diminta fokus menangani Papua karena dalam dunia birokrasi, Ribka memiliki banyak pengalaman di pemerintahan daerah Papua.  Terbaru, pada Oktober 2025, Presiden Prabowo kemudian melantik Ribka menjadi Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. (FPH) Baca juga: Perempuan dan Demokrasi: Pilar Penting dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan

Wamena - Lebih dari Sekadar Laporan, Akuntabilitas sering kali terdengar sebagai istilah yang rumit dan identik dengan laporan, tabel, dan data. Padahal, di balik semua itu, akuntabilitas sejatinya adalah cerita tentang kejujuran dan tanggung jawab manusia terhadap manusia. Tentang seseorang yang menepati janji, menjalankan amanah, dan berani mengatakan apa adanya demi kebaikan bersama. Dalam pelayanan publik, akuntabilitas berarti setiap pegawai pemerintah bekerja dengan hati, memastikan setiap keputusan membawa manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi untuk menjawab harapan orang banyak yang percaya bahwa pemerintah hadir untuk mereka dengan melayani secara tulus. Ada Tanggung Jawab di Balik Pekerjaan Di kantor manapun, akuntabilitas bisa terlihat sederhana. Dari seorang staf yang memastikan data tidak salah input, seorang bendahara yang mencatat setiap pengeluaran dengan teliti, hingga seorang pimpinan yang mau turun langsung melihat kondisi di lapangan. Mereka adalah wajah-wajah akuntabilitas orang-orang yang memilih untuk bekerja dengan jujur, meski tidak selalu terlihat. Menjaga akuntabilitas berarti menjaga kepercayaan. Karena tanpa kepercayaan, pelayanan hanyalah rutinitas tanpa makna. Setiap pekerjaan, sekecil apa pun, menjadi penting ketika dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Baca juga: Digitalisasi Birokrasi, Langkah Besar Pelayanan yang Lebih Manusiawi Teknologi permudah Jalan, Hati Menentukan Arahnya Meski saat ini teknologi membantu pemerintah menjadi lebih transparan. Laporan bisa dilihat public dimana saja dan kapan pun, jadwal kegiatan dibagikan, dan masyarakat bisa ikut mengawasi. Tapi sesungguhnya, teknologi hanya alat yang menentukan arah tetaplah hati manusia di baliknya. Akuntabilitas tidak akan lahir dari sistem semata, melainkan dari kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki dampak yang luas dan harapan bagi masyarakat luas. Melayani dengan Segenap Rasa Dalam hal membangun akuntabilitas yang baik, perlu kita menanamkan rasa memiliki dan peduli kepada sesame terutama masyarakat banyak, sehinggan tercipta pelayanan yang baik dan memuaskan, seorang bekerja dengan jujur dan transparan tentunya akan menciptakan system pemerintahan yang baik. Akuntabilitas sejatinya bukan sekedar laporan di atas kertas melainkan kejujuran seseorang dalam hal melayani tanpa membeda bedakan orang lain dan mau bertanggung jawab atas setiap pekerjaanya. (AAZ) Baca juga: Abolisi dan Amnesti Isyarat Makna yang Berbeda

Wamena – Di dalam sistem Pemerintahan Indonesia, Lembaga Eksekutif sangat mempunyai peranan yang penting sebagai pelaksana kekuasaan negara. Lembaga eksekutif mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan setiap undang – undang, Menyusun sebuah kebijakan publik, dan juga memastikan setiap roda pemerintahan berjalan sesuai dengan arah konstitusi, tanpa lembaga eksekutif yang kuat serta transparan, kebijakan setiap negara akan sangat sulit diwujudkan dengan efektif. Pengertian Lembaga Eksekutif Lembaga Eksekutif adalah lembaga yang mempunyai tanggung jawab dalam setiap menjalankan undang–undang yang sudah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Tugas utama dari sebuah lembaga eksekutif adalah menerapkan, menjalankan, dan mengawasi implementasi kebijakan atau undang - undang tersebut. Dalam konteks Indonesia, lembaga ini dipimpin oleh Presiden sebagai seorang Kepala Negara yang sekaligus Kepala Pemerintahan dan dibantu oleh Wakil Presiden dan para Menteri Kabinet. Presiden mempunyai sebuah tanggung jawab yang sangat besar untuk mengkoordinasikan seluruh Kementerian dan lembaga pemerintah demi tercapainya sebuah tujuan nasional. Struktur dan Unsur dalam Lembaga Eksekutif Lembaga Eksekutif Indonesia terdiri dari beberapa unsur utamanya, yaitu: 1.    Presiden Sebagai seorang kepala eksekutif, Presiden mempunyai wewenang untuk mengatur jalannya roda pemerintahan, mengangkat serta memberhentikan Menteri, dan juga membuat serta menetapkan kebijakan nasional. Dan Presiden juga memiliki peran dalam hubungan luar negeri dan pertahanan nasional. 2.   Wakil Presiden Wakil Presiden mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas – tugasnya di Pemerintahan. Di dalam situasi tertentu, Wakil Presiden dapat menggantikan peran Presiden jika berhalangan. 3.    Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Di Sebuah Kementerian itu dipimpin oleh seorang Menteri, seperti keuangan, Pendidikan, Kesehatan hingga pertahanan. Tugas dan Fungsi Lembaga Eksekutif 1.    Menjalankan Undang -Undang 2.    Menyusun dan menjalankan kebijakan publik 3.    Menjaga Stabilitas Nasional 4.    Menjalin Hubungan Internasional 5.    Melayani Kepentingan Publik Peran Eksekutif di dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Di dalam sistem Presidensial, seperti yang dianut oleh Indonesia, Lembaga Eksekutif itu sangat memiliki sifat independen dari legislatif, tetapi juga tetap saling mengawasi. Seorang Presiden tidak bisa dijatuhkan hanya karena perbedaan sebuah kebijakan politik, tetapi dapat diberhentikan apabila terbukti melanggar baik itu hukum atau konstitusi. Hubungan yang seimbang antara Eksekutif, Legislatif, dan juga Yudikatif merupakan salah satu kunci penting dalam terciptanya pemerintahan yang bersifat demokratis dan berkeadilan. (REZ) Baca juga: Lembaga Legislatif: Pilar Demokrasi yang Menjaga Suara Rakyat

Wamena – Istilah negara berkembang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-sehari. Negara dikatakan berkembang apabila negara tersebut sedang berproses dalam segala bidang, salah satunya proses pembangunan nasional atau pertumbuhan ekonomi. Negara berkembang masih mengalami tantangan seperti, keterbatasan teknologi, kemiskinan, ekonomi, dll. Indonesia salah satu negara berkembang. Pengertian Negara Berkembang Negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan belum setinggi negara maju. Negara berkembang biasanya segala aspek bidang masih berproses tetapi belum merata, masih membutuhkan proses yang panjang. Dalam negara berkembang biasanya sektor sumber daya alam (sda) dan pertanian masih menjadi prioritas utama sedangkan sektor teknologi dan industri masih dalam tahap pengembangan. Pengelompokkan negara berkembang berdasarkan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang masuk dalam kategori menengah ke bawah. Ciri-Ciri Negara Berkembang Beberapa ciri-ciri umum negara berkembang, diantaranya: Pertumbuhan Penduduk. Ciri-ciri negara berkembang bisa dilihat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi yang dapat menimbulkan masalah sosial salah satu nya kemiskinan dan pengangguran. Pendapatan per Kapita. Ciri-ciri negara berkembang bisa dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah atau dibawah standar negara maju. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam (SDA). Ciri-ciri negara berkembang bisa dilihat dari ekonomi yang sering bergantung pada ekspor bahan mentah salah satunya seperti hasil pertanian dan tambang. Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Ciri-ciri negara berkembang bisa dilihat dari  kualitas kesehatan dan pendidikan yang masih rendah. Keterbatasan fasilitas layanan dan pendidikan yang masih belum merata. Infrastruktur dan Teknologi Ciri-ciri negara berkembang bisa dilihat dari  insfrastruktur dan teknologi yang masih berkembang dan belum optimal baik akses terhadap transportasi, teknologi modern maupun energi. Contoh Negara Berkembang di Dunia Berikut contoh negara berkembang, diantaranya: Indonesia, negara berkembang di bidang  ekonomi terbesar se Asia Tenggara. Mesir,  negara berkembang di bidang sektor pariwisata dan industri. India, negara berkembang di bidang teknologi, populasi penduduk yang besar rentan terhadap masalah sosial, misalnya kemiskinan dan pengangguran. Brasil, negara berkembang di bidang sumber daya alam (sda) yang berlimpah namun masih mengalami masalah pemerataan kesejahteraan dan tantangan ekonomi. Tantangan yang di Hadapi Negara Berkembang Berikut tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang untuk menuju status negara maju, diantaranya: Lemahnya tata kelola pemerintah dan korupsi. Keterbatasan dalam penguasaan teknologi. Ketidaksesuaian ekonomi dan sosial. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (sdm). Ketergantungan pada investasi asing. Upaya Menuju Negara Maju Negara Indonesia termasuk dalam negara berkembang. Negara Indonesia berusaha untuk merubah status menjadi negara maju namun masih mengalami banyak tantangan, seperti mengembangkan ekonomi digital, memperkuat kualitas pendidikan, meningkatkan produktivitas dibidang industri. Kunci penting agar Indonesia dapat menjadi negara yang maju harus meningkatkan segala aspek bidang yang ada, misalnya peningkatan sumber daya alam (sda), pemerintah yang bersih dan transparan, penguasaan teknologi modern. (ANY) Baca juga: Arti Bhinneka Tunggal Ika

Wamena - Minggu, 2 November 2025, August Mellaz, Anggota KPU RI, bersama dengan beberapa narasumber dan pakar di bidangnya mengadakan dialog interaktif yang bertempat di M Bloc Space, Jakarta. Dialog interaktif ini menarik perhatian karena membahas tentang merawat kohesi sosial pasca pemilu dan menitikberatkan undangan untuk masyarakat muda guna melengkapi diskusi aktif mengenai peran Gen-Z pasca pemilu. Mengutip dari para pakar dan sumber bacaan, kohesi sosial adalah kemampuan suatu masyarakat atau kelompok untuk mempertahankan kesatuan dan kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam konteks demokrasi, kohesi sosial berarti kemampuan masyarakat untuk tetap bersatu atau berupaya untuk menyatu setelah melewati proses kompetisi politik. Inilah yang menjadi fokus KPU Provinsi Papua Pegunungan pasca pelaksanaan Pemilu 2024 yang dituangkan dalam aktivitas rutin guna memastikan semangat persaudaraan tetap terjaga dan nilai-nilai kebersamaan terus tumbuh di tengah masyarakat. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU perlu melihat bahwa demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana masyarakat mampu berdamai, bekerja sama, dan melanjutkan pembangunan dalam suasana yang damai dan harmonis. Oleh karena itu, diadakan berbagai kegiatan dilakukan untuk menumbuhkan semangat positif dan memperkuat rasa saling percaya bukan hanya antar pegawai tetapi juga antar instansi dan masyarakat lokal.  Kegiatan Bersama untuk Menjalin Kedekatan Salah satu langkah nyata yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam merawat kohesi sosial ialah melalui terselenggaranya kegiatan senam bersama dengan RRI Wamena, Bawaslu, serta partisipasi aktif dalam RRI Fest pada September 2025 lalu. Melalui kegiatan tersebut, tercermin semangat kolaborasi lintas lembaga semakin terjalin baik, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi dalam menjaga suasana pasca pemilu tetap damai dan sejuk.  Selain itu, pegawai KPU Papua Pegunungan juga aktif mengikuti kegiatan Car Free Day (CFD) di Tugu Salib Wamena. Kegiatan ini menjadi sarana berinteraksi langsung dengan masyarakat secara luas dalam suasana yang akrab dan penuh semangat kebersamaan. Masyarakat dapat mengenal lebih dekat KPU sebagai lembaga publik yang terbuka, hadir di tengah komunitas, dan peduli terhadap keharmonisan sosial.  Baca juga: Program Kebersamaan Keluarga Nduga (KKN), Perkuat Rasa Kekeluargaan Pegawai KPU Nduga Kegiatan lainnya yang juga pernah dilakukan KPU Provinsi Papua Pegunungan ialah kunjungan ke panti sosial dan dalam waktu dekat KPU Provinsi Papua Pegunungan bekerja sama dengan PMI akan melakukan kegiatan donor darah, serta kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan dalam menyongsong ulang tahun Korpri 2025. Rangkaian kegiatan ini tidak lepas dari kesadaran lembaga KPU dalam menilai pentingnya merawat kohesi sosial pasca pemilu berlangsung.  Baca juga: KPU Nduga Wujudkan Empati melalui Aksi Peduli Anak Yatim Membangun Citra Lembaga yang Humanis dan Positif Komunikasi publik juga menjadi kunci penting dalam merawat kohesi pemilu yang menjangkau masyarakat secara luas. Interaksi ini tidak hanya tercipta secara langsung tetapi juga dimunculkan dalam produk-produk visual di media sosial. KPU Papua Pegunungan secara konsisten membangun pemberitaan positif melalui berbagai kanal medianya. Setiap publikasi dan berita diupayakan memberi nilai edukatif, menumbuhkan optimisme, dan mencerminkan wajah lembaga yang profesional, transparan, dan humanis. Langkah ini sejalan dengan komitmen KPU untuk menciptakan citra lembaga yang tidak hanya menjalankan tugas teknis pemilu, tetapi juga berperan sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi yang damai dan inklusif.  Melalui kegiatan bersama dan publikasi yang positif, KPU Provinsi Papua Pegunungan terus berupaya memperkuat kohesi sosial di wilayah Papua Pegunungan dan sebaran jangkauan luas. Semangat bersatu bagi demokrasi yang damai menjadi kunci penting bagi KPU Papua Pegunungan dalam membangun kepercayaan, menjaga harmoni, dan menumbuhkan harapan bersama menuju Papua Pegunungan yang damai dan demokratis. (FPH) Baca juga: Pererat Solidaritas, KPU Nduga Hadiri Senam Bersama KPU se-Papua Pegunungan

Wamena – Desas-desus pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kian beredar luas di berbagai berita. Ada satu hal yang ramai diperbincangkan publik yaitu penerapan sistem zero growth sebagai sistem dalam penerimaan CPNS. Zero growth adalah sistem di mana jumlah aparatur sipil negara (ASN) disebut akan dijaga tetap stabil tanpa penambahan signifikan. Apakah yang terkait sistem penerimaan CPNS dengan sistem zero growth benar atau tidak? Mari kita simak penjelasan dibawah ini. Kebijakan Formasi CPNS menurut Kepala BKN Dalam pernyataan dari berbagai sumber berita yang resmi, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak pernah menyebut adanya sistem zero growth untuk rekrutmen CPNS. Pemerintah sedang mengkaji arah baru kebijakan rekrutmen ASN. BKN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah melakukan pemetaan kebutuhan ASN di seluruh instansi, baik pusat maupun daerah. Acuan utama penentuan formasi CPNS berasal dari data pegawai ASN yang memasuki masa pensiun dan kebutuhan formasi. Proses seleksi CPNS harus mencerminkan kebutuhan nyata dan spesifik dari setiap pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga. Pertanyaan besar menggaung jadi kapan pelaksanaan seleksi CPNS? Belum diketahui secara pasti  terkait pengadaan CPNS. Koordinasi terus diupayakan BKN dengan berbagai pemerintah daerah, kementerian dan lembaga untuk memetakan kebutuhan ASN serta menentukan jumlah formasi yang akan dibuka. Belum ada pernyatan resmi dari BKN maupun Kementerian PANRB terkait kapan pembukaan rekrutmen CPNS.   Baca juga: Ingin Lulus Tes CPNS: Kisi-kisi Materi Tes Wawasan Kebangsaan Peran KPU Kabupaten Nduga Dukung Informasi Publik yang Akurat Kehadiran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga dalam menyajikan pemahaman literasi digital sebagai bentuk dukungan keterbukaan informasi publik yang transparan dan terpercaya. Beberapa tips untuk menghindari informasi yang tidak akurat; Cek sumber resmi. Pastikan informasi yang berasal dari situs atau akun media sosial pemerintah yang resmi. Contoh situs pemerintah yang resmi; www.bkn.go.id, www.menpan.go.id, atau www.kab-nduga.kpu.go.id. Perhatikan situs resmi pemerintah biasanya diakhiri dengan go.id. Verifikasi akurat. Pastikan kebenaran isi sebuah informasi berita dengan membandingkan dari beberapa situs pemerintah yang resmi dan terpercaya. Gunakan kanal informasi resmi KPU Kabupaten Nduga. Semua pemberitahuan resmi akan disampaikan melalui situs web dan media sosial KPU Kabupaten Nduga. Edukasi literasi digital bentuk komitmen KPU Kabupaten Nduga menciptakan sumber resmi dan terpercaya terhadap perkembangan informasi di era digital. (STE)