Berita Terkini

Wamena – Istilah solidaritas sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Solidaritas adalah bagian penting dalam kehidupan sosial. Manusia hidup saling bergantung dan berdampingan satu sama lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, rasa solidaritas sangat dibutuhkan dalam mempererat hubungan satu sama lain. Pengertian Solidaritas Solidaritas adalah rasa persaudaraan, kebersamaan, dan saling mendukung baik antar-kelompok maupun antar-individu. Kehidupan bermasyarakat tidak akan berjalan selaras dan harmonis jika tidak ada rasa solidaritas didalamnya. Hubungan sosial yang saling  menghargai, menjaga satu sama lain inilah yang menjadi nilai dasar solidaritas. Bentuk Solidaritas Bentuk solidaritas itu bermacam-macam baik melalui kata-kata maupun melalu tindakan sebagai bukti nyata rasa solidaritas. Misalnya, bergotong royong dalam kegiatan yang diadakan di lingkungan rumah, saling mendukung dan bekerja sama dalam lingkungan kerja, membantu seorang nenek menyebrangi jalan, menjadi relawan saat bencana alam terjadi, menyumbangkan pakaian dan makanan kepada korban banjir, mendukung tim nasional sepakbola yang membawa nama Indonesia, dll. Itu semua merupakan bentuk wujud nyata dari rasa solidaritas. Pentingnya Solidaritas dalam Kehidupan Sehari-hari Ditengah keberagaman di Indonesia tidak membuat rasa solidaritas itu pudar. Perbedaan agama, suku, budaya, pandangan berpikir menjadi kekuatan untuk mempererat rasa solidaritas. Menjadikan masyarakat agar saling menghargai, menghormati, rukun dan damai. Semangat solidaritas membuat individu mempunyai rasa empati, tidak mementingkan diri sendiri, turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam setiap kegiatan positif. Solidaritas bukan sekedar rasa simpati, tetapi bukti nyata dari tindakan kepedulian terhadap sesama. Kiranya dengan adanya rasa solidaritas menjadikan bagian penting untuk menjaga keutuhan persatuan dan  keharmonisan bangsa Indonesia agar semakin tangguh, kuat dan bersatu. (ANY) Baca juga: Arti Bhinneka Tunggal Ika

Wamena - Di balik sebuah ketegasan hukum, negara masih menyisakan ruang untuk belas kasih terhadap rakyatnya. istilah  abolisi dan amnesti  menjadi wujud nyata bahwa hukum tak selalu kaku, tetapi juga manusiawi. Hukum yang tak sekadar Hitam Putih, di tengah gemuruh penegakan hukum, dua kata sering muncul dalam wacana public, abolisi dan amnesti., tersimpan makna yang berbeda dan mencerminkan sisi kemanusiaan dalam sistem hukum Indonesia. Abolisi, Menghentikan Proses Hukum Demi Keadilan Abolisi adalah langkah Presiden untuk menghentikan proses hukum terhadap seseorang yang sedang dituntut secara pidana. Artinya, seseorang yang belum dijatuhi hukuman dapat terbebas dari proses hukum karena ada pertimbangan tertentu, bisa karena alasan kemanusiaan, keadilan sosial, atau situasi politik yang menuntut kebijaksanaan. Amnesti, Menghapus Dosa Hukum untuk Kembali ke Pelukan Ibu Pertiwi Sedangkan amnesti diberikan kepada sekelompok orang yang sudah dijatuhi hukuman, biasanya dalam konteks politik atau konflik sosial. Dengan amnesti, dosa hukum mereka dihapus sepenuhnya, seolah-olah tindak pidana itu tidak pernah terjadi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa negara memiliki dua cara untuk mengedepankan hati Nurani menghentikan proses sebelum vonis dijatuhkan (abolisi) atau menghapus kesalahan setelah vonis diberikan (amnesti). Baca juga: Legitimasi Pilar Penting dalam Menjaga Keutuhan Negara Keadilan dan Kemanusiaan Abolisi dan amnesti bukan sekadar instrumen hukum. Mereka adalah jembatan antara keadilan dan kemanusiaan. Kadang, hukum perlu berhenti sejenak agar keadilan yang sejati bisa berbicara. Keduanya merupakan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung untuk abolisi dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk amnesti. Hukum dengan Hati Nurani Dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia, amnesti pernah menjadi simbol perdamaian, seperti ketika negara memberikan amnesti kepada mereka yang terlibat dalam pergolakan politik saat itu. Sementara abolisi sering menjadi jalan keluar untuk mengakhiri ketegangan hukum yang berpotensi menimbulkan luka sosial di Masyarakat. abolisi dan amnesti adalah bentuk kasih sayang negara kepada rakyatnya. Di balik pasal dan aturannya, ada hati yang ingin melihat bangsa ini berjalan di atas dasar keadilan yang manusiawi. Karena sejatinya, hukum yang baik bukan hanya yang menegakkan kebenaran, tetapi juga yang memeluk kemanusiaan (AAZ) Baca juga: Sistem Kapitalisme, Akar Muasal Sejarah di Indonesia

Wamena – Dalam sistem pemerintahan Indonesia ada 3 lembaga negara di Indonesia yaitu Lembaga Legislatif, Lembaga Yudikatif dan Lembaga Eksekutif. Lembaga Legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Dan Komisi Yudisial (KY) Lembaga Eksekutif terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan jajaran Menteri. Ketiga Lembaga ini mempunyai peran masing – masing dan saling melengkapi, diantaranya Lembaga Yudikatif memegang peranan yang penting sebagai bagian dari Penegak Hukum serta keadilan dan menjaga agar semua kebijakan dan Tindakan pemerintah selalu ada dijalan konstitusi. Kekuasaan Yudikatif dalam Pengertian Lembaga Yudikatif merupakan sebuah Lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi untuk mengawasi penerapan UUD serta hukum yang berlaku di sebuah negara. Fungsi yang paling utama di dalam Lembaga ini adalah untuk mengadili perkara, baik itu pidana, perdata maupun adanya sengketa konstitusional, dan juga untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kekuasaan Yudikatif itu memiliki sifat yang independen, yang berarti tidak bisa dan tidak dapat dicampuri serta dipengaruhi oleh Lembaga eksekutif maupun legislatif, untuk menjaga agar keadilan tetap murni dan objektif. Lembaga Yudikatif di Indonesia Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh beberapa Lembaga diantaranya: 1.    Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Agung serta Badan Peradilan yang ada dibawahnya di dalam lingkungan Peradilan umum, Peradilan agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran untuk melakukan kekuasaan kehakiman. 2.    Mahkamah Konstitusi (MK) MK adalah sebuah Lembaga yang mempunyai peran untuk menjaga Konstitusi agar tetap berjalan tegak. MK berwenang menguji Undang – Undang terhadap UUD 1945, dan juga MK memiliki peran penting dalam memutus suatu sengketa hasil Pemilihan dan membubarkan partai politik jika terbukti melanggar konstitusi. 3.    Komisi Yudisial (KY) Menurut UUD 1945 Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara yang bersifat mandiri yang memiliki wewenang untuk mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, kelurahan martabat serta perilaku hakim. Tugas dan Wewenang Utama Lembaga Yudikatif Lembaga Yudikatif mempunyai tugas dan wewenang penting, antara lain: Menegakkan hukum secara menyeluruh dan adil dan tidak memihak siapapun Memeriksa, mengadili serta memutus perkara berdasarkan hukum disitu yang berlandaskan keadilan Mengawasi perilaku seorang hakim dan menjaga marwah integritas peradilan Menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia melalui proses peradilan yang jujur dan transparan. Menguji undang – undang agar selaras dengan konstitusi. Dengan demikian Lembaga Yudikatif menjalankan fungsi ini, Yudikatif mempunyai tugas penyeimbang kekuasaan agar eksekutif dan legislatif tidak menyalahi aturan yang berwenang. (REZ) Baca juga: Mengenal DPD: Lembaga Perwakilan Daerah Menghubungkan Pusat dan Daerah

Wamena - Dunia demokrasi tidak terbatas tentang berbicara seputar sistem politik atau pemilihan umum, tetapi juga tentang partisipasi aktif seluruh warga negara tanpa terkecuali dilibatkannya peran perempuan. Artinya perlu disadari bahwa perempuan bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki hak, suara, dan peran strategis dalam menentukan arah kebijakan bangsa.  Perempuan Sebagai Penopang Demokrasi Keterlibatan perempuan secara aktif dalam berpolitik dan pemerintahan merupakan cerminan kualitas demokrasi di suatu negara. Idealnya demokrasi harus mampu memberikan ruang setara bagi semua gender dalam proses pengambilan keputusan. Hadirnya peran perempuan terutama dalam lembaga legislatif dan eksekutif menunjukkan perspektif baru yang lebih terbuka. Peran yang tadinya terbatas hanya di ranah berumahtangga, nyatanya dapat beralih dengan mengambil kebijakan yang menitikberatkan pada aspek kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keadilan gender. Beberapa wakil perempuan yang memiliki nama besar dan ramai diperbincangkan atas kebijakan seperti DR. Ribka Haluk, S. SOS., MM, Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Provinsi Maluku Utara, Khofifah Indar Parawansa, seorang politikus Indonesia yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, dan nama besar lainnya.  Kehadiran beberapa nama yang disebutkan menjadi bukti bahwa peran dan kehadiran perempuan tidak lagi bisa dianggap sebelah mata, namun diperhitungkan sebagai pilar penting terutama dalam pembangunan bangsa secara berkelanjutan.  Baca juga: Perkuat Peran Perempuan, Keterwakilan Pegawai Wanita di Sekretariat KPU Kabupaten Nduga Terus Meningkat Tantangan yang Masih Dihadapi Pemaparan mengenai kesetaraan gender telah menjadi komitmen global yang terus digaungkan, namun bukan berarti tidak ditemukan tantangan perempuan dalam berpartisipasi di dunia politik dan demokrasi. Tantangan yang cenderung muncul dan masih dihadapi dalam mengefektifitaskan peranan perempuan diantaranya, budaya patriarki yang masih kuat dan memberi batas bagi ruang gerak perempuan. Akses pendidikan politik bagi perempuan khususnya di daerah terpencil. Keterbatasan dukungan struktural, seperti dana kampanye dan jaringan politik karena stigma negatif terhadap perempuan yang masih dianggap lemah.  Namun, semangat perempuan untuk terlibat dalam demokrasi tidak lantas surut begitu saja. Berkaca penuh dari nama besar yang duduk di kursi pemerintahan, hingga dunia global, banyak peran perempuan yang berhasil menorehkan prestasi atas kepemimpinan dan pembuktian kapasitas dalam menjalankan tugas dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi.  Peran Strategis Perempuan  Menyinggung dalam konteks pemilu, kita bisa melihat bahwa perempuan memiliki dua posisi penting: yaitu sebagai pemilih dan sebagai kandidat yang dipilih. Sebagai pemilih, perempuan berkontribusi besar dalam menentukan arah kebijakan publik melalui suara mereka di bilik suara. Sementara sebagai kandidat, perempuan membawa aspirasi kelompok marginal dan memperjuangkan isu-isu yang selama ini kurang mendapat perhatian. Lembaga KPU juga berbagai lembaga pemerhati gender terus mengupayakan dan mendukung penuh peningkatan partisipasi politik perempuan melalui pendidikan pemilih, serta kebijakan afirmatif seperti kuota 30% calon legislatif perempuan. Demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang sifatnya terbuat. Yang berarti, tidak boleh ada kelompok yang tersisih, termasuk perempuan. Ketika perempuan diberi ruang dan kesempatan yang sama, maka proses demokrasi akan menjadi lebih kuat, berimbang, dan berkeadilan bagi seluruh elemen masyarakat. Perempuan membawa nilai-nilai empati, kejujuran, dan kepedulian sosial ke dalam proses politik. Nilai-nilai yang sangat dibutuhkan dalam menjaga integritas demokrasi bangsa. Perempuan dan demokrasi adalah dua kekuatan yang saling melengkapi. Perlu disadari, meningkatkan keterlibatan perempuan bukan hanya tentang memenuhi kuota, melainkan tentang membangun masa depan yang lebih adil dan setara bagi semua warga negara. Melalui partisipasi aktif perempuan, kita tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga meneguhkan harapan akan hadirnya pemerintahan yang lebih bijaksana, humanis, dan berpihak penuh kepada rakyat. (FPH)

Wamena – Penambahan kosakata Bahasa Papua ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai simbol pengakuan atas keragaman bahasa di Indonesia. Pelestarian bahasa daerah yang memiliki 482, terutama di Papua, dicatat sebagai jejak sejarah dan jati diri masyarakat Tanah Papua. Jejak Bahasa Daerah Papua dalam KBBI Kekayaan budaya dan linguistik merupakan hasil dari perjalanan bagaimana kosakata bahasa daerah Papua dalam KBBI. Berdasarkan informasi dari Balai Bahasa Provinsi Papua tercatat lebih dari 130 kosakata asal Papua telah diresmikan dalam edisi keempat KBBI. Sebuah langkah besar dalam upaya pelestarian bahasa daerah, perbendaharaan bahasa Indonesia yang terus berkembang dengan memperhatikan kearifan lokal dan budaya. Baca juga: Noken: Simbol Budaya dan Demokrasi Contoh Kosakata Bahasa Papua yang Masuk KBBI Berikut sejumlah kosakata bahasa daerah Papua dalam KBBI; Kosakata bahasa daerah Papua dalam KBBI merupakan representasi nilai-nilai kehidupan dan budaya masyarakat Tanah Papua Makna dan Signifikansi Sosial Budaya Penambahan kosakata bahasa daerah Papua dalam KBBI membawa dampak positif dari sisi linguistik memperkaya bahasa Indonesia dengan unsur lokal dan sisi budaya sebagai bentuk penghargaan terhadap identitas masyarakat Tanah Papua. Proses demi proses telah dilalui dalam penambahan kosakata bahasa daerah Papua merupakan penanda identitas dan warisan budaya. Makna mendalam bagi budaya Papua yang memiliki posisi penting di antara kebudayaan dan bahasa di Indonesia. (STE)

Wamena – Wawasan kebangsaan merupakan sebuah bagian penting dari seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Nilai yang diharapkan bagaimana peserta tes seleksi CPNS memahami ideologi, dasar negara, dan keutuhan negara. Setiap peserta perlu memahami nilai-nilai dasar bangsa sebagai bekal untuk melayani Masyarakat dengan semangat persatuan dan profesionalisme. Dasar Tes Wawasan Kebangsaan Peserta tes seleksi CPNS akan dihadapkan soal Higher Order Thinking Skills (HOTS). Soal HOTS mengajak peserta seleksi untuk mengukur dirinya dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut penjabaran tentang penerapan wawasan kebangsaan terhadap materi Tes Wawasan Kebangsaan; Pancasila; memahami dan menerapkan nilai-nilai sila dan butir Pancasila melalui kehidupan serta pekerjaan sebagai calon Aparatur Sipil Negara (ASN). UUD 1945 : a.   Memahami dan menjelaskan konstitusi dengan fenomena-fenomena yang terjadi dalam pemerintahan b.   Mendeskripsikan bagaimana perjalanan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi NKRI a.   Implementasi nilai-nilai bela negara, nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. b.   Penggunaan Bahasa Indonesia dengan sistematika berpikir yang baik terhadap perbendaharaan bahasa melalui sinonim atau antonim, dan Ejaan Yang Disempurnakan. Bhinneka Tunggal Ika a.   Pemahaman tentang wujud toleransi dan persatuan. b.   Penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan Pancasila. Konsep HOTS dalam Tes Wawasan Kebangsaan Pemahaman konteks dan penerapan nilai kebangsaan yang dituntut dalam soal HOTS TWK yang mengarahkan peserta seleksi berpikir analitis, evaluative, dan aplikatif. Peserta diharapkan mampu memahami bagaimana nila-nilai wawasan kebangsaan diterapkan dalam situasi kerja. Pada akhirnya muncul sebuah nilai-nilai yang tercermin sebagai ASN dalam menjaga netralitas dan bagaimana prinsip keadilan sosial diterapkan dalam pelayanan publik. Strategi Menghadapi TWK Model HOTS Pahami nilai-nilai dasar Pancasila. Kamu wajib memahami penerapan dari sila atau butir-butir Pancasila yang dikaitkan dengan konteks agama, sosial, dan budaya. Pelajari konteks sosial dan fenomena yang terjadi di pemerintahan. Terdapat soal-soal yang mengarah ke studi kasus kebijakan publik, sikap integritas ASN, netralitas ASN hingga akuntabilitas pemerintahan. Melatih daya logika dan penalaran etis. Setiap jawaban memiliki tingkat yang sangat mendekati atau menyerupai maka kamu wajib membaca kembali soal lalu mencocokan ke dalam jawaban dengan penalaran objektif terhadap soal. Baca juga: Tips dan Strategi Menghadapi Tes CPNS Komisi Pemilihan Umum Dengan persiapan lebih awal, semoga kamu menjadi salah satu pemenang tes CPNS di tahun anggaran berlangsung. (STE) Klik disini: Link latihan soal Tes Wawawan Kebangsaan