Berita Terkini

Wamena – Dalam sistem pemilihan ada 2 yang kita kenal yaitu sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup, dan saat pembagian kursi di legislatif menjadi isu yang sangat penting yang akan menentukan keseimbangan dalam tatanan politik. Dua metode yang biasanya sangat sering digunakan di dunia yaitu Sainte Lague dan D’Hondt . di dalam kedua metode ini sama – sama mempunyai tujuan yaitu untuk menciptakan representasi yang proporsional antara jumlah suara dengan kursi yang akan didapat oleh sebuah partai, namun kedua metode ini mempunyai pendekatan yang berbeda. Sainte Lague: Menjaga Keseimbangan bagi Partai Kecil dan Besar Metode Sainte Lague , yang digunakan oleh Indonesia sejak Pemilu yang berlangsung pada tahun 2019, itu dinilai lebih memberikan rasa keadilan bagi sebuah partai kecil dan menengah. Dan di dalam sistem ini membagi jumlah suara di setiap partai dengan angka ganjil berurutan (1,3,5,7, dan seterusnya), sehingga mempunyai peluang untuk partai kecil agar tetap terbuka untuk mendapatkan perolehan kursi di parlemen. Dengan demikian metode sainte lague ini dianggap sangat mampu untuk memperkuat pluralisme dalam dunia politik dan juga mencegah adanya dominasi partai besar di parlemen. Metode D’Hondt : sebuah keuntungan untuk partai yang besar Berbeda dengan Sainte Lague , metode D’hondt cenderung akan memberikan keuntungan untuk partai yang besar, karena dalam sistem ini suara partai akan dibagi dengan bilangan berurutan (1,2,3,4, dan seterusnya), sehingga membuat partai yang mempunyai perolehan suara tertinggi akan lebih cepat mendapatkan kursi tambahan. Di dalam sistem ini biasanya banyak yang menerapkan di negara-negara Eropa contoh seperti Spanyol dan Belgia, karena mereka menganggap bahwa sistem ini lebih stabil bagi Pemerintahan. Tetapi, di sisi yang berbeda sebuah partai kecil akan sering kali tersisih, dan akan membuat keberagaman dalam politik berkurang. Perbandingan langsung antara Sainte Lague dengan Metode D’Hondt Diantara kedua sistem ini memiliki perbandingan diantaranya: 1.    Sainte Lague ·         Adil bagi partai kecil dan menengah ·         Sistem pembagian menggunakan bilangan ganjil (1,3,5,7, dan seterusnya) ·         Mempunyai kelemahan yaitu bisa menyebabkan parlemen terfragmentasi 2.    Metode D’Hondt ·         Stabil bagi para partai – partai besar ·         Sistem pembagian menggunakan bilangan berurutan (1,2,3,4, dan seterusnya) ·         Mempunyai kelemahan representasinya kurang proporsional Metode mana yang lebih adil bagi Indonesia? Di dalam konteks Indonesia ini mempunyai banyak Partai Politik, sehingga metode Sainte Lague akan dianggap paling sesuai dan adil. Sistem ini sangat membantu dalam menjaga keberagaman dalam politik, dan juga dapat mencegah adanya dominasi satu atau dua partai besar. Walau begitu, ada sebuah tantangannya yaitu menjaga stabilitas pemerintahan Ketika parlemen terlalu terfragmentasi. Tidak ada yang Sempurna, Tetapi ada yang lebih sesuai Diantara kedua metode ini mempunyai sebuah kelebihan dan kekurangannya masing – masing. Namun dalam praktiknya, pilihan metode harus sesuai dengan karakter politik dan sistem kepartaian di sebuah negara. (REZ) Baca juga: Mengapa Indonesia Memilih Metode Sainte Lague dalam Pemilu? Begini Alasannya!

Wamena - Sebuah momen untuk kita renungkan dan menundukkan kepala sebuah makna yang bukan sekedar ucapan hari ibu yang dirayakan setiap tahunnya, bukan hanya sekedar memberikan bunga atau sekedar ucapan tetapi untuk mengingat sebuah perjuangan Panjang tanpa pamrih tanpa pamrih yang menjadi sumber kehidupan tentang cinta dan ketulusan yang murni dari kalbu yang terdalam. Kisah-Kisah Sederhana yang Menghangatkan Hati Di berbagai daerah, perayaan Hari Ibu tak hanya diisi dengan seremoni, tetapi juga dengan kisah-kisah sederhana yang menyentuh hati. Ada anak yang pulang kampung hanya untuk memeluk ibunya, ada pula yang mengirimkan pesan suara penuh rindu karena jarak memisahkan. Semua dilakukan atas satu alasan yang sama  cinta yang tak pernah lekang oleh waktu. Guru Pertama dalam Kehidupan Ibu bukan hanya sosok yang melahirkan, tetapi juga guru pertama dalam hidup. Dari tangannya, kita belajar berjalan, berbicara, hingga mengenal arti kesabaran. Di tengah segala kesibukan zaman, banyak dari mereka masih setia menyiapkan sarapan, menenangkan hati anak yang terluka, atau sekadar memastikan keluarganya merasa dicintai. Baca juga: Rekonsiliasi, Jalan Kembali Merajut Persatuan dan Kedamaian Momentum untuk Menghargai Setiap Kasih Peringatan Hari Ibu tahun ini menjadi ajakan bagi semua orang untuk berhenti sejenak dan menyadari: kasih seorang ibu bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk dijaga setiap hari. Karena di balik senyum yang lelah, selalu ada kekuatan yang menjaga kita tetap berdiri. Pesan Cinta yang Abadi Surga ada di telapak kaki ibu. Kalimat sederhana ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap langkah besar, selalu ada doa seorang ibu yang bekerja dalam diam. Maka, Hari Ibu  adalah untuk setiap pelukan yang menyembuhkan, setiap air mata yang disembunyikan, dan setiap cinta yang tak pernah meminta balasan. (AAZ) Baca juga: Sosok Sederhana dibalik Ketegasan dan Kasih Tanpa Syarat

Wamena – Kata republik sering kali kita dengar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, terutama dalam membahas sistem pemerintahan di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik kita harus memahami arti dari republik. Pengertian Republik Republik adalah bentuk pemerintahan dalam menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Para wakil rakyat dipilih untuk menjalankan pemerintahan, para wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) baik secara langsung maupun tidak langsung. Presiden adalah kepala negara dalam sistem republik, bukan seorang raja atau perdana menteri. Presiden di Indonesia memiliki masa jabatan selama lima (5) tahun. Ciri-ciri Pemerintahan Republik Berikut ciri-ciri pemerintahan republic, diantaranya: a.     Kepala negara dipilih untuk masa jabatan tertentu. b.     Kedaulatan terbesar berada di tangan rakyat. c.      Rakyat memiliki peran aktif. d.     Adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. e.     Dasar utama dalam menjalankan pemerintahan adalah hukum yang berlaku. Tujuan Sistem Republik Sistem republik mempunyai tujuan untuk menciptakan pemerintah yang demokratis, adil dan mementingkan kepentingan bersama. Sistem republik ini adalah partisipasi, keterbukaan, dan tanggung jawab pemerintah kepada rakyat. Rakyat memiliki hak untuk mengawasi dan menilai jalannya pemerintahan di Indonesia ini. Republik bukan sekedar bentuk pemerintah melainkan perwujudan dan cita-cita demokrasi yang menempatkan rakyat diatas segalanya. Harapannya ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, sejahtera dan demokratis. (ANY) Baca juga: Lembaga Legislatif: Pilar Demokrasi yang Menjaga Suara Rakyat

Wamena - Prinsip, pada dasarnya, adalah aturan atau pedoman dasar yang digunakan untuk mengarahkan perilaku dan keputusan yang berlaku. Prinsip dibutuhkan untuk membantu dalam menentukan benar dan salah, serta menjadi pedoman berperilaku dalam berbagai situasi.  Dalam melaksanakan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas, diawali dengan dilakukan perencanaan, pelaksanaan dan penetapan hasil yang didalamnya perlu pedoman prinsip yang wajib untuk dilaksanakan.  Prinsip bertugas sebagai pedoman dan arah kompas untuk bergerak, sehingga melalui penerapan prinsip ini, tujuan Pemilu dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.  Berikut 11 Prinsip Pemilu:  Mandiri Penyelenggaraan Pemilu bersifat independen, bebas dari pengaruh atau tekanan pihak mana pun baik pemerintah, partai politik, maupun kelompok kepentingan lain. Tujuan untuk menjamin netralitas dan menjaga kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu. Jujur Semua tahapan Pemilu harus dilaksanakan dengan kejujuran, tanpa adanya manipulasi, kecurangan atau penyalahgunaan kewenangan. Artinya, setiap data, hasil dan proses harus ada adanya sesuai dengan kenyataan. Adil Keterlibatan semua peserta dalam Pemilu dan juga pemilih mendapatkan perlakukan yang sama, merata, tanpa adanya diskriminasi. Penyelenggaraan harus berpedoman dengan menegakkan aturan secara konsisten dengan tidak adanya unsur keberpihakan. Berkepastian Hukum Semua tindakan penyelenggara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi penting untuk mencegah keputusan yang sewenang-wenang dan tetap memastikan keadilan hukum. Tertib Proses tahapan Pemilu dilakukan secara terencana, teratur, dan sesuai dengan jadwal. Hal ini guna mencegah kekacauan administratif dan menjamin kelancaran seluruh proses. Terbuka Proses Pemilu harus transparan, dapat diakses publik, dan dapat diawasi oleh masyarakat. Tujuannya agar publik bisa ikut mengontrol, dan juga memastikan integritas penyelenggaraan Pemilu secara inklusif.  Proposional Segala kebijakan dan keputusan diambil secara seimbang dan sesuai dengan proporsinya. Tidak boleh secara berlebihan, tidak berat sebelah, dan sesuai kapasitas, kebutuhan, serta peruntukannya. Profesional Penyelenggara Pemilu harus bekerja dengan keahlian, disiplin tinggi, serta tanggung jawab. Hal ini menunjukkan kompetensi dan integritas dalam menjalankan tugas.  Akuntabel Semua kegiatan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan administratif. Setiap penggunaan anggaran serta kebijakan harus transparan dan jelas pada dasarnya.  Efektif Setiap kegiatan Pemilu harus mencapai tujuan dengan tepat sasaran. Tidak hanya dilakukan, tapi juga harus memberi hasil yang nyata. Efisien Pemilu dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya (anggaran, waktu, tenaga) secara hemat dan optimal tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan. Artinya, harus kerja cerdas, bukan hanya kerja keras.  Dengan menerapkan 11 Prinsip Dasar Penyelenggara Pemilu, KPU Papua Nduga berkomitmen memperkuat tata kelola demokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas. Prinsip-prinsip ini menjadi arah bergerak seluruh penyelenggara dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan setiap suara rakyat dihargai dengan adil. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, penyelenggara Pemilu terkhusus di Papua Pegunungan terus berupaya menghadirkan proses demokrasi yang aman, inklusif, dan bermartabat. (FPH) Baca juga: DPT, DPTb dan DPK dalam Pemilu

Wamena – Personal branding menjadi kebutuhan penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perkembangan digital dan keterbukaan informasi. ASN yang memiliki karakter, etika, dan cara bekerja akan membangun kepercayaan publik. Tujuan personal branding ASN untuk memahami pentingnya potensi diri yang positif sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional. Cara Bangun Personal Branding ASN Nilai personal branding bukan dari hal instan namun sejatinya lahir dari keseharian ASN dalam melayani masyarakat. BerAKHLAK – Berorientasi pada Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif – sebagai nilai personal branding yang melekat dalam diri setiap ASN. Bagaimana cara membangun personal branding ASN? Berikut penjelasannya; Berorientasi pada Pelayanan Ciptakan reputasi sebagai pelayan publik yang tulus dalam melayani masyarakat. Nilai yang diharapkan masyarakat seperti responsif, sopan, membantu tanpa pamrih, dan memiliki empati. Sikap peduli, profesional, dan melayani siapapun dengan sepenuh hati sebagai bagian citra yang terbentuk dalam diri ASN ketika menanamkan kesan positif terhadap pelayanan masyarakat. Akuntabel Bangun kepercayaan melalui tanggung jawab setiap tindakan dan keputusan. Keterbukaan diri ASN dalam membangun budaya kerja yang baik akan terlihat kredibel. ASN yang jujur, transparan, dan dipercaya akan setiap pekerjaan yang terukur dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Kompeten Belajar dan meningkatkan kapasitas diri akan menampilkan diri ASN sebagai ahli di bidangnya. Personal branding akan diperkuat dengan keahlian dan kemampuan yang relevan. Ikut pelatihan dan pengembangan diri yang sesuai dengan bidang kerja ASN sebagai sumber meningkatkan kompetensi. Citra yang akan terbentuk adalah ASN yang memiliki sikap solutif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Harmonis Bangung relasi positif dengan semua pihak dengan menghargai perbedaan, membangun kerja sama, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Kolaborasi ASN dengan berbagai pihak akan membentuk citra yang inklusif, ramah, dan mampu diajak kerja sama. Loyal Tunjukkan komitmen yang tercermin dalam kesetiaan terhadap misi, visi, dan nilai-nilai tempat instansi ASN bekerja. Setiap pekerjaan membutuhkan konsistensi dengan semangat menciptakan diri yang berdedikasi tinggi dan setia menjaga nama baik instansi ASN bekerja. Adaptif Penyesuaian diri ASN dituntut untuk menjadi ASN yang fleksibel dan inovatif terhadap perubahan. Penggunaan teknologi terbaru sebagai upaya ASN yang memiliki inovasi, visoner, dan terbuka untuk citra diri ASN yang relevan di era digital. Kolaboratif Kunci keberhasilan ASN tergantung bagaimana dirinya mampu bekerja sama. ASN yang aktif dalam bekerja sama dengan lintas bidang akan tercipta budaya kerja yang solid, komunikatif, dan mampu menjadi penggerak tim. ASN Hebat, Citra Kuat ASN yang memiliki personal branding yang baik akan menjadi investasi jangka panjang keahlian dan karier. Citra diri yang kuat membutuhkan perjuangan dengan kerja keras, dedikasi, dan kejujuran. ASN yang hebat memiliki citra diri yang kuat dengan sikap profesional dan semangat melayani masyarakat dengan hati. Hal tersebut akan mengarahkan ASN menjadi inspirasi bagi generasi muda dan kebanggan bagi institusi tempat ASN mengabdi. (STE) Baca juga: Apa Saja Peluang Karier ASN KPU di Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota?

Wamena – di dalam setiap Pemilu, pembagian kursi di dalam Parlemen merupakan salah satu yang paling penting, dimana hal tersebut untuk memastikan sebuah keadilan representasi suara rakyat. Di Indonesia, dimulai sejak Pemilu 2019 Indonesia menganut sebuah metode yang Namanya Sainte- Laguë murni untuk menghitung perolehan kursi para anggota baik itu DPR maupun DPRD. Tetapi, apakah anda tau mengapa sistem ini lebih dipilih daripada metode yang sebelumnya? Sainte- Laguë merupakan metode hitung yang menggunakan nilai rata-rata tertinggi untuk menentukan jumlah kursi yang akan menang di dalam Pemilu. Di dalam metode ini mengonversi perolehan suara partai politik menjadi jumlah kursi yang akan didapatkan di Parlemen. Di dalam Pemilu Legislatif Metode ini digunakan untuk menentukan perolehan kursi partai politik di DPR, DPRD Provinsi, hingga DPRD tingkat Kabupaten/Kota. Alasan Utama Penggunaan Sainte-Laguë 1.    Mewujudkan Sebuah Keadilan Representasi Suara Sainte- Laguë dipilih karena dianggap lebih memiliki rasa keadilan, karena di setiap suara dianggap memiliki sebuah peluang yang lebih seimbang untuk menentukan dan mendapatkan jumlah kursi tanpa ada dominasi partai besar. 2.    Memperkuat Demokrasi Multipartai Dengan adanya sistem ini, sebuah partai yang kecil juga akan memiliki kesempatan yang besar untuk memperoleh dan mendapatkan kursi di parlemen, sehingga keanekaragaman Politik menjadi lebih beragam dan demokratis. 3.    Menghindari Distorsi Suara Pemilih Di dalam sistem ini bisa mencegah terkait dimana Partai Politik yang besar mendominasi secara berlebihan, padahal selisih suara dengan partai kecil tidaklah berbeda jauh. 4.    Mendorong Keterwakilan yang Lebih Proporsional Kursi di Parlemen akan dibagi sesuai dengan proporsi suara yang benar – benar didapat, sehingga hasil dari Pemilu akan mencerminkan kehendak dari Rakyat dengan lebih akurat Bagaimana cara Sainte-Laguë bekerja ? Setiap Partai Politik, membagi jumlah suara yang di dapat di suatu daerah pemilihan dengan angka yang ganjil berurutan (1,3,5,7 dan seterusnya). Hasil dari pembagian ini diurutkan mulai dari yang terbesar, kemudian kursi akan diberikan sesuai dengan urutan hasil tersebut hingga seluruh kursi habis. Contoh sederhana: Jika di dalam parlemen terdapat 4 kursi yang harus dibagikan kemudian ada 3 partai memperoleh suara yang berbeda, pembagian dalam Sainte-Laguë akan menghasilkan distribusi yang lebih proporsional dibandingkan dengan metode lain seperti D’Hont. Dampak penggunaan sistem Sainte-Laguë di Indonesia Sejak mulai diterapkannya sistem Sainte-Laguë , metode ini telah membantu menciptakan sebuah parlemen yang lebih plural dan representatif. Meski di dalam jumlah partai di DPR masih terbatas oleh ambang batas parlemen (Parliamentary threshold), sistem ini akan memastikan bahwa setiap suara dari rakyat akan tetap mempunyai sebuah bobot yang adil dalam penentuan kursi. (REZ) Baca juga: Apa Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Pemilihan Umum?