Berita Terkini

Wamena, 02 Oktober 2025 - Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan, Naftaly E. Paweka, melakukan kunjungan kerja ke Kantor perwakilan KPU Kabupaten Nduga untuk memeriksa kesiapan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan menemukan masalah lapangan.  Koordinasi dan Strategi Pelaksanaan PDPB Andarias S. Pandallingan, Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Nduga, memaparkan presentasi tentang koordinasi dan strategi pelaksanaan PDPB. Andarias, membahas kemajuan dalam pelaksanaan PDPB, masalah yang dihadapi, dan cara bekerja sama dengan pemangku kepentingan lokal, dan menyatakan bahwa PDPB Triwulan III siap untuk dimulai setelah semua proses telah selesai. Selain itu, penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten memiliki kesempatan untuk lebih berkomunikasi dan bekerja sama untuk memastikan bahwa data pemilih benar dan berkualitas tinggi. Penguatan Sinergi Antar Penyelenggara Pemilu Melalui kunjungan ini, Naftaly mewakili anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan juga berterima kasih kepada rekan-rekannya di KPU Nduga atas upaya yang dilakukan untuk pemuktahiran data berkelanjutan.

Wamena, 01 Oktober 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga telah menyelenggarakan rapat persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Nduga, Yosekat Kogoya, dan berlangsung di ruang rapat KPU Nduga dengan kehadiran jajaran sekretariat. Pemutakhiran Data Pemilih Sesuai Aturan KPU Kegiatan ini merupakan bagian dari siklus rutin pemutakhiran data pemilih yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021. Tujuan utama dari pemutakhiran ini adalah memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap mutakhir, akurat, dan valid, sehingga mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan dan dapat dipercaya. Evaluasi dan Strategi dalam Pelaksanaan PDPB Triwulan III Rapat tersebut membahas evaluasi hasil pemutakhiran data pada Triwulan II serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pendataan menuju Triwulan III yang akan dilaksanakan pada Jum'at (03/10) mendatang. Kepala Subbagian Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Nduga, Andarias S. Padallingan, menjelaskan bahwa terdapat data yang memerlukan verifikasi dan konfirmasi lebih lanjut dengan pihak terkait. Tamu Undangan dari Berbagai Pemangku Kepentingan Sebagai bagian dari upaya memperkuat validasi data pemilih, KPU Nduga mengundang berbagai pemangku kepentingan strategis untuk berpartisipasi dalam proses pemutakhiran data. Tamu undangan tersebut meliputi Bupati Kabupaten Nduga, Ketua DPRD, Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kapolres, serta Dandim 1706 Kabupaten Nduga. Kehadiran para pemangku kebijakan diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengidentifikasi pemilih baru dan menghapus data pemilih yang sudah tidak valid, seperti pemilih yang meninggal dunia atau pindah domisili. Jadwal Pelaksanaan PDPB Triwulan III Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III direncanakan pada Jumat, 3 Oktober 2025, pukul 10.00 WIT di ruang rapat kantor perwakilan Kabupaten Nduga. Para tamu undangan juga dapat mengikuti kegiatan ini secara daring melalui aplikasi Zoom. Komitmen KPU Nduga dalam Menjamin Akurasi Data Pemilih Kegiatan ini menegaskan komitmen KPU Kabupaten Nduga untuk terus menjaga transparansi dan akurasi data pemilih, sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. 

Wamena, 01 Oktober 2025 — Pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga melaksanakan pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk Triwulan III Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen KPU dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerjanya. Pengisian SKP dilakukan secara digital melalui aplikasi MyASN, yang telah terintegrasi dengan sistem kepegawaian nasional. Setiap pegawai wajib melaporkan capaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, dengan fokus pada output dan dampak pekerjaan, bukan hanya aktivitas administratif. Komitmen terhadap Transparansi  Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Nduga, Herman Yohanes, menekankan pentingnya proses pengisian SKP sebagai instrumen evaluasi yang objektif dan berdampak langsung terhadap jenjang karier pegawai. “Proses pengisian SKP bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan alat ukur kinerja yang objektif. Oleh karena itu, harus dikerjakan secara serius dan penuh tanggung jawab,” ujar Herman dalam kegiatan sosialisasi internal di ruang rapat KPU Nduga. Ia juga menambahkan bahwa ketertiban dan kedisiplinan dalam pengisian SKP menjadi bentuk nyata komitmen KPU Nduga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tercatat dan juga terukur oleh indikator. Evaluasi SKP triwulan ini juga akan digunakan sebagai dasar penyusunan strategi kerja untuk triwulan berikut, sekaligus mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan dan mendapatkan pembinaan lanjutan. SKP: Indikator Profesionalisme ASN Sebagai alat ukur kinerja, SKP memainkan peran penting dalam membangun budaya kerja yang profesional, produktif, dan berorientasi hasil. KPU Kabupaten Nduga terus mendorong setiap pegawai untuk memahami dan menjalankan peran serta tanggung jawabnya secara optimal. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya KPU dalam memastikan bahwa proses penyelenggaraan Pemilu berjalan secara jujur, adil, dan transparan, sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi.

Wamena, 01 Oktober 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila dengan tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”. Upacara ini berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan atas nilai-nilai luhur Pancasila yang telah menjadi dasar dan panduan bangsa Indonesia. Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya Tema peringatan tahun ini menegaskan bahwa Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa. Menilik tema tersebut, KPU Nduga kembali diingatkan tentang nilai persatuan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Upacara diikuti Jajaran KPU Nduga Ketua KPU Nduga Yosekat Kogoya bertindak sebagai inspektur upacara, dan seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Nduga sebagai petugas dan peserta. Upacara dimulai dengan pembukaan, mengheningkan cipta untuk jasa para pahlawan, hingga pembacaan Ikrar kesetiaan terhadap Pancasila yang diturunkan langsung oleh Puan Maharani, Ketua DPR RI. KPU Nduga dan Semangat Kebangsaan Sebagai penyelenggara pemilu di wilayah Kabupaten Nduga, KPU berkomitmen menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan berlandaskan semangat kebangsaan. Dengan berpegang pada Pancasila, KPU Nduga berharap dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga integritas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Wamena, Papua Pegunungan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam menjaga dan menjamin keberlangsungan demokrasi. Pada tingkat kabupaten, efektivitas kinerja KPU Nduga sangat bergantung pada pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta data kepegawaian yang akuntabel. Menjajaki era digital, digitalisasi arsip kepegawaian merupakan keharusan untuk memastikan efisiensi, keamanan dan kecepatan akses. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Nduga, Herman Yohanes menjelaskan bahwa tata kelola digitalisasi arsip kepegawaian menghadapi dua tantangan utama yaitu memenuhi standar kearsipan nasional (ANRI) dan mengatasi keterbatasan infrastruktur. Kedua tantangan ini menjadi landasan penting bagi KPU Nduga untuk berpikir tentang cara menyusun strategi dan pilar tata kelola yang mampu mewujudkan arsip kepegawaian yang lebih modern. Pentingnya Digitalisasi Arsip Kepegawaian Arsip kepegawaian meliputi dokumen krusial seperti riwayat pendidikan, kenaikan pangkat, mutasi, penilaian kinerja, hingga penetapan pensiun. Herman menerangkan bahwa data-data tersebut memiliki urgensi yang tinggi, karena menjamin hak-hak administratif pegawai, mencegah sengketa, mempermudah proses audit internal maupun eksternal, serta mempercepat proses administrasi termasuk proses pengajuan kenaikan pangkat, jabatan serta pensiun. Data yang tersaji dengan akurat dan cepat akan menjadi dasar perencanaan SDM, khususnya untuk penugasan pegawai dalam mendukung setiap tahapan pemilu mendatang.  Dasar Tata Kelola Arsip Digital yang Efektif Berikut tata kelola arsip digital yang baik dan efektif yang perlu diterapkan oleh KPU Nduga, diantaranya:  Kebijakan dan klasifikasi jelas dengan mengadopsi Daftar Klasifikasi Arsip (DCA) KPU Pusat. Setiap dokumen harus memiliki metadata standar (tanggal, subjek, unit kerja) agar mudah dicari dan dipertanggungjawabkan. Standar teknologi dan keamanan yang memastikan otentisitas dan integritas data melalui enkripsi, hak akses bertingkat, dan firewall yang kuat. Backup ganda guna menyimpan salinan data di server lokal dan cloud untuk mengantisipasi gangguan listrik dan internet pada medan yang sulit.  SDM yang Kompeten dengan melatih operator khusus dalam teknik konversi digital (scanning resolusi tinggi, format PDF/A) dan penginputan metadata yang benar. Tantangan Penerapan Digitalisasi Arsip Kepegawaian di KPU Nduga Proses mengimplementasikan tata kelola arsip digital di KPU Nduga menemukan sejumlah tantangan spesifik seperti infrastruktur jaringan, akses listrik dan internet yang terbatas atau tidak stabil, keterbatasan anggaran, serta perangkat kebutuhan akan scanner berkualitas tinggi. Faktor geografis menuntut perencanaan logistik dan metode pelatihan yang adaptif bagi pegawai di wilayah masih sulit dijangkau, sehingga perlu dukungan anggaran berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM lokal, dan kerja sama dengan pemerintah maupun penyedia layanan teknologi untuk memastikan kelancaran program digitalisasi arsip kepegawaian dapat berjalan dengan baik.  Optimisme Digitalisasi Arsip Kepegawaian Meski menghadapi keterbatasan infrastruktur, KPU Nduga tetap berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas data yang dimiliki. Sebagai langkah awal, instansi ini telah mulai mengunggah dan menata data kepegawaian ke link internal guna mempermudah akses dan keamanan penyimpanan. Melalui kebijakan kearsipan yang jelas, penerapan teknologi tepat, backup berlapis, dan peningkatan kapasitas SDM, KPU Nduga berbenah demi melindungi hak pegawai dan mendokumentasikan riwayat kepegawaian secara rapi. Digitalisasi arsip kepegawaian bukan sekedar penyimpanan dokumen, tetapi investasi jangka panjang untuk menjaga integritas KPU Nduga di setiap tahapan pemilu.

Hari ini, tepat menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Indonesia kembali mengenang perihnya luka di malam 30 September. Himbauan untuk mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang di seluruh instansi pemerintahan, sekolah, hingga fasilitas publik melambangkan duka yang belum sepenuhnya sembuh. Duka itu dikenang sebagai peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan G30S/PKI. Tragedi yang menelan darah, air mata, dan pengorbanan para pahlawan bangsa yang gugur akibat matinya nurani dari kekejaman gerakan tersebut. Latar Belakang Sejarah G30S/PKI Malam 30 September 1965 menyelimuti Jakarta dengan ketegangan yang tak seperti biasa. Gelap yang hampir tak terasa, kala pasukan bersenjata yang menamakan dirinya Gerakan 30 September bergerak secara diam-diam. Satu per satu rumah para jenderal TNI AD digedor, keluarga mereka terbangun dalam ketakutan, dan para perwira tinggi itu digiring keluar rumah tanpa mengetahui nasib yang menanti di depan. Para perwira yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan tragis adalah: Jenderal Ahmad Yani Letjen Suprapto Letjen M.T. Haryono Letjen S. Parman Mayjen D.I. Panjaitan Mayjen Sutoyo Siswomiharjo Lettu Pierre Tendean   Mereka dibawa menuju sebuah kawasan terpencil di Jakarta Timur, yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Tempat yang semula sunyi, berubah menjadi jerit dan rintih menandai penyiksaan yang tak berperi kemanusiaan. Para jenderal yang gagah berani dibunuh dengan kejam. Tubuh mereka dilemparkan ke dalam sebuah sumur tua yang gelap seakan jejak hendak dihapus dari sejarah. Gagalnya Upaya Kudeta Pagi 01 Oktober 1965, bangsa Indonesia dikejutkan oleh pengumuman sepihak melalui Radio Republik Indonesia (RRI) tentang pembentukan Dewan Revolusi oleh G30S. Suasana Jakarta mendadak kacau balau. Ketidakpastian menyelimuti rakyat. Namun, di tengah situasi genting itu, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando. Ia dengan cepat menggerakkan pasukan, merebut kembali markas strategis, dan menguasai keadaan. Upaya kudeta akhirnya berhasil digagalkan. Lubang Buaya dan Pahlawan Revolusi Beberapa hari kemudian, suasana duka menyelimuti negeri. Tercium dari sumur Lubang Buaya, darah para pahlawan bangsa yang tak lagi bernyawa. Mereka kemudian dikenang sebagai Pahlawan Revolusi, simbol pengorbanan demi tegaknya Kedaulatan dan Kesetiaan Kepada Pancasila. Lubang Buaya menjadi saksi bisu tragedi kelam, sekaligus pengingat bagi generasi penerus agar menjaga Persatuan dan Kesetiaan Kepada Tanah Air. Makna Pengibaran Bendera Setengah Tiang Pengibaran bendera setengah tiang setiap 30 September bukan hanya bentuk penghormatan terhadap para pahlawan yang gugur, tetapi juga menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia untuk tidak melupakan sejarah. Bendera yang tidak berkibar penuh melambangkan duka mendalam atas tragedi yang pernah menimpa bangsa, sekaligus refleksi agar generasi penerus mengambil pelajaran penting dengan menjaga persatuan, bersatu dalam naungan Pancasila, serta memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menghargai Sejarah, Menatap Masa Depan Peringatan G30S/PKI menjadi momentum untuk mengenang sekaligus belajar dari masa lalu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan menghargai jasa para pahlawannya. Peristiwa ini memberi pelajaran agar kita tidak terjebak dalam luka, tetapi menjadikannya langkah untuk menatap masa depan yang penuh harapan. Sebagai generasi penerus, mari kita warisi teladan para Pahlawan Revolusi yaitu tentang keberanian, kesetiaan, dan cinta tanah air.