Berita Terkini

Wamena – Seratus hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia. Pemerintahan baru telah menegaskan keinginannya untuk membangun segala sesuatunya secara lebih merata, cepat, dan adil, khususnya di Indonesia bagian timur. Melalui program prioritas nasional seperti peningkatan akses infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), pemerintah berupaya menghadirkan kehadiran negara secara nyata. Di antara daerah yang merasakan perhatian tersebut adalah Kabupaten Nduga, yang terletak di jantung Pegunungan Papua. Perhatian Pemerintah untuk Demokrasi di Papua Pegunungan Tidak hanya pembangbangun fisik, tetapi juga sangat memperhatikan penguatan demokrasi dan lembaga penyelenggara pemilu di wilayah 3T. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan KPU RI terus mendorong agar para penyelenggara pemilu semakin baik lagi kinerjanya. Di Papua Pegunungan, KPU Kabupaten Nduga menjadi salah satu garda depan yang berkomitmen menjaga integritas dan partisipasi publik dalam setiap tahapan demokrasi. Dengan semangat tinggi, para komisioner, sekretariat, dan staf KPU Nduga menjalankan tanggung jawab besar mereka di tengah tantangan medan yang berat dan keterbatasan infrastruktur. KPU Nduga: Dari Layar ke Lapangan, Menjaga Suara Rakyat Dalam 100 hari pemerintahan baru, KPU Nduga menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat pendataan pemilih berkelanjutan (PDPB) dan mempersiapkan tahapan menuju Pemilu 2029. Melalui koordinasi intens dengan KPU Provinsi Papua Pegunungan, lembaga ini terus memastikan bahwa data pemilih tetap mutakhir, akurat, dan sesuai dengan regulasi terbaru PKPU. Tak hanya itu, KPU Nduga juga berperan aktif dalam sosialisasi pendidikan pemilih, terutama di wilayah pedalaman. Dengan pendekatan budaya lokal dan bahasa daerah, KPU berupaya menjangkau masyarakat agar memahami pentingnya partisipasi politik yang cerdas dan damai. Pemerataan Pembangunan dan Demokrasi: Dua Arah Satu Tujuan Proses yang dijalani pemerintah pusat untuk memperkuat daerah 3T sesuai dengan semangat KPU Nduga dalam membawa demokrasi yang setara dan berkeadilan. Selain itu, adanya pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses informasi mendukung kerja penyelenggara di daerah pegunungan tersebut. Pemilihan yang akan datang semoga saja lebih lancar dan melibatkan lebih banyak orang dengan adanya jaringan komunikasi, transportasi, dan dukungan yang memadai. KPU Nduga memandang program-program 100 hari Presiden bukan hanya langkah kebijakan nasional, tetapi juga penguatan moral dan motivasi untuk terus bekerja dengan semangat melayani rakyat. Harapan Baru dari Ujung Timur Seratus hari kerja pemerintahan baru adalah langkah awal, namun bagi masyarakat Nduga, ini adalah tanda harapan baru. Harapan akan pembangunan yang merata, sistem demokrasi yang kuat, dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan hingga ke pelosok distrik. KPU Nduga, bersama seluruh unsur penyelenggara pemilu di Papua Pegunungan, siap menjadi bagian dari perubahan ini, mengawal demokrasi dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pelayanan publik. Dari Pusat ke Pelosok, Satu Semangat Indonesia Seratus hari kerja Presiden Prabowo Subianto menggambarkan arah baru pemerintahan yang menekankan kolaborasi antara pusat dan daerah. Di tengah perjalanan panjang pembangunan nasional, KPU Nduga adalah bukti nyata bahwa demokrasi bukan hanya milik kota besar, tapi juga tumbuh subur di tanah pegunungan.  Dari Jakarta hingga Nduga, dari istana sampai kampung, semangatnya tetap satu, membangun negeri, menghormati suara rakyat dan merajut Indonesia dari sabang sampai merauke. (HY) Baca Juga: Kilas Balik Manajemen Logistik Pemilu 2024 di Daerah Terpencil, Begini Cara KPU Kabupaten Nduga Mengatasinya

Wamena – Pelaksanaan Pemilu 2024 telah usai dan berjalan dengan baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga. Beragam kejadian tentunya menjadi pertanyaan besar tentang proses Pemilu yang berlangsung di Kabupaten Nduga. Tentunya, daerah Kabupaten Nduga memiliki kondisi geografis yang unik bila melihat di peta. Akses geografis Kabupaten Nduga yang berada di wilayah pegunungan merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Nduga. Perencanaan dengan strategi yang matang dalam mendistribusikan logistik  Pemilu 2024. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Nduga, Rudy Waisimon, menerangkan bahwa manajemen logistik Pemilu 2024 membutuhkan koordinasi dan rencana strategis dalam mencari dukungan dari berbagai pihak yang terpercaya di daerah terpencil seperti Kabupaten Nduga. Menurutnya, bila mengingat kondisi geografis distrik yang ada di Kabupaten Nduga, akses yang dapat menunjang hanya dengan menggunakan pesawat kecil. “Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan maskapai penerbangan. Harapannya proses pengiriman logistik Pemilu 2024 berjalan lancar dan tepat waktu,” ujar Rudy Waisimon di Kantor Perwakilan KPU Kabupaten Nduga. Rausell Pangaribuan, pegawai KPU Kabupaten Nduga bersama anggota kepolisian sedang mengecek dan mengawasi kedatangan logistik pemilu 2024 Pengiriman Logistik Bertahap Sesuai Kondisi Lapangan Dalam pengiriman logistik dilakukan secara bertahap berdasarkan jadwal penerbangan yang tersedia. Setiap pengiriman logistik akan memperhitungkan perencanaan yang baik dalam menyukseskan Pemilu 2024. Berbagai hal yang terjadi seperti perubahan cuaca yang ekstrem, curah hujan tinggi dan kabut tebal hingga menyebabkan penundaan penerbangan. Dalam mencegah penundaan distribusi logistik, maka KPU Kabupaten Nduga menyiapkan rencana alternatif untuk proses pengiriman tetap berjalan. Pesawat kecil yang membawa pegawai dan logistik pemilu 2024 telah lepas landas di Kabupaten Nduga “Distribusi logistik dilakukan dengan sistem bertahap sesuai kondisi lapangan. Terdapat tantangan yang harus dilihat jeli yaitu kondisi cuaca, jadwal penerbangan, dan skala prioritas pengiriman logistik di distrik yang memiliki akses terbatas. Saya melihat hal tersebut sebagai peluang untuk KPU Kabupaten Nduga bersinergi bersama dalam menyiapkan perencanaan yang terstruktur. Harapannya KPU Kabupaten Nduga memiliki jadwal alternatif untuk proses distribusi tetap berjalan dengan baik,” jelas Rudy. Baca juga: Noken: Simbol Budaya dan Demokrasi Pengamanan Logistik yang Ketat KPU Kabupaten Nduga memastikan seluruh perjalanan distribusi logistik dikawal ketat oleh aparat keamanan. Pengawalan distribusi logistik dimulai dari penjemputan di bandara menuju ke Gudang logistik. Setiap proses pendistribusi melibatkan aparat keamanan serta pegawai PNS KPU Kabupaten Nduga. Pengamanan logistik pemilu 2024 oleh Anggota kepolisian Republik Indonesia bersama Godlief Massa selaku PPPK KPU Kabupaten Nduga “Prioritas utama dalam pendistribusian logistik dengan menjamin keamanan dari proses hulu ke hilir perlu dipantau secara konsisten. Kami selaku penyelenggara Pemilu 2024 memastikan logistik berada dalam pengawasan hingga pelaksanaan pemungutan suara tiba,” tegas Rudy. Rudy menyampaikan bahwa suksesi pengiriman logistik pemilu 2024 merupakan hasil kerja keras bersama. Hal ini menjadi modal utama dalam menjamin penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan dengan baik. “Para pegawai beserta aparat keamanan menunjukkan dedikasi tinggi. Mereka menunjukkan kerja keras tanpa mengenal lelah demi mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Nduga,” katanya. Optimis Distribusi Logistik Menuju Pemilu 2029 Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Nduga, Rudy Waisimon, menegaskan bahwa seluruh jajaran KPU Kabupaten Nduga telah bekerja dengan komitmen tinggi pendistribusian logistik ke daerah yang sulit dijangkau. Hal ini menandakan bahwa perjuangan tanpa batas pegawai KPU Kabupaten Nduga berjalan dengan lancar. Hasil dari segala perjuangan dengan komitmen sungguh-sungguh para pegawai KPU Kabupaten Nduga mendapatkan apresiasi terbaik penatakelolaan logistik pada 29 – 31 Desember 2024 yang diselenggarakan oleh KPU RI. Penghargaan dari KPU RI berdampak positif untuk menumbuhkan kepercayaan diri dalam menyiapkan perencanaan pendistribusian logistik KPU Kabupaten Nduga menuju pemilu 2029. Kunci utama untuk menyiapkan pemilu 2029 adalah kerja bersama, semangat gotong royong hingga konsistensi dalam menjaga etos kerja yang baik. “Modal dalam menyukseskan pendistribusian logistik Pemilu 2024 adalah bagaimana kami bekerja secara tim dengan semangat gotong royong. Meskipun kondisi geografis sehingga akses terbatas, prioritas dalam semangat untuk menjadi lebih baik. Itulah yang menjadi dasar kekuatan KPU Kabupaten Nduga dalam menyiapkan diri menuju pemilu 2029 yang akan datang,” tutupnya. (STE) Baca juga: Kisah Inspiratif ASN KPU Kabupaten Nduga: Semangat dan Ketekunan Lolos Tes CPNS 2024

Wamena, Papua Pegunungan, Menjaga kesehatan tubuh menjadi hal sangat penting bagi para pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga di tengah padatnya aktivitas kerja menjelang tahapan pemilu. Salah satu kegiatan yang kini digemari adalah berolahraga di gym atau pusat kebugaran. Semangat Hidup Sehat di Lingkungan KPU Nduga Kesadaran akan pentingnya kesehatan semakin meningkat di kalangan pegawai. Banyak yang memilih mengisi waktu luang setelah bekerja dengan melakukan latihan kebugaran seperti angkat beban, treadmill, dan senam ringan. Aktivitas ini menjadi cara efektif menjaga tubuh tetap bugar sekaligus mengurangi stres akibat rutinitas kantor. Kebugaran Fisik Jadi Kunci Produktivitas Pegawai Menurut salah satu pegawai, kegiatan olahraga yang dilakukan secara rutin  dapat membantu menjaga stamina dan focus  dalam menjalankan semua kegiatan dan disetiap pekerjaan. “Bekerja di KPU menuntut energi dan konsentrasi tinggi, sehingga kami berusaha menyeimbangkannya semuanya dengan olahraga rutin dan yang menjadi salah satu pilihan olah raga itu adalah Gym supaya tubuh tetap fit dan semangat kerja tetap terjaga,” ujarnya. Dengan keadaan kondisi tubuh yang prima dan sehat, harapannya tentu kinerja pegawai dalam menjalankan tanggung jawab setiap pekerjaan dapat lebih optimal dan terselesaikan dengan sangat baik. Olahraga Pererat Kekompakan Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, kegiatan olahraga bersama juga mempererat hubungan antarpegawai. Semangat kebersamaan dan dukungan satu sama lain menciptakan suasana positif di lingkungan kerja. Kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas tim di luar jam kantor dan harapannya ini jadi budaya yang bisa diterapkan oleh setiap individu Kesehatan Tubuh, Menjaga Semangat Kerja Kebiasaan berolahraga secara teratur yang dijadikan habit diharapkan menjadi budaya positif di lingkungan KPU Nduga. Dengan tubuh sehat, pikiran segar, dan semangat yang tinggi, para pegawai dapat memberi kontribusi yang baik serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta menyukseskan setiap tahapan pemilihan umum. (AAZ) Baca juga: Inspirasi dari Secangkir Kopi Hangat

Wamena - Pemerintah Indonesia akan selalu memperkuat kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai salah satu poin utama penting dari reformasi birokrasi nasional. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor bukan hanya sekedar memberikan status bagi tenaga honorer di Indonesia. Pengertian PPPK PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PPPK merupakan pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintahan oleh pejabat pembina kepegawaian. Pengertian PPPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). PPPK adalah pegawai kontrak pemerintah yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang hampir sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun tidak diangkat secara tetap dan tidak memiliki hak pensiun (kecuali jika ada kebijakan baru yang mengatur sebaliknya). Fungsi PPPK PPPK memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem pemerintahan Indonesia, antara lain: Perekat dan pemersatu bangsa berarti melaksanakan tugas secara professional, netral, menghargai keberagaman yang ada. Pelaksana kebijakan publik berarti mendukung, menerapkan dan menjalankan kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah. Pelayan publik – memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan adil, ramah, cepat, tepat sasaran dan bertanggung jawab. Tujuan Pengangkatan PPPK Pemerintah menetapkan kebijakan PPPK dengan beberapa tujuan strategis, diantaranya: Meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas birokrasi bertujuan untuk dapat menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia sesuai prioritas pembangunan nasional oleh pemerintah. Memberikan kesempatan baik tenaga honorer maupun profesional untuk menjadi bagian dari ASN. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani masyarakat dengan cepat dan tepat sasaran. Meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas birokrasi, bertujuan agar dapat menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia sesuai prioritas pembangunan nasional oleh pemerintah Memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan profesional tanpa terikat dengan masa kerja tetap seperti PNS di sektor pemerintahan. Dokumentasi Papson Hilapok PPPK KPU Provinsi Papua Pegunungan Peran PPPK di KPU Peran PPPK sangatlah besar terutama dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Papson Hilapok selaku PPPK di KPU Provinsi Papua Pegunungan yang lahir dan besar di wamena menegaskan bahwa PPPK dituntut untuk serba bisa dalam setiap pekerjaan nya. Terbukti bahwa Papson Hilapok telah menjadi honorer di KPU Provinsi Papua Pegunungan sejak 2019 dan baru diangkat sebagai PPPK di KPU Provinsi Papua Pegunungan pada 16 Oktober 2025. Ada  rasa  bangga dan bersyukur karena sudah diangkat menjadi PPPK di KPU Provinsi Papua Pegunungan dari sekian banyak nya tenaga honorer di Indonesia. Papson Hilapok juga mengatakan melalui KPU, nama Papua Pegunungan sudah mulai di kenal oleh masyarakat luas berkat kerja keras tim didalamnya. Papson Hilapok merupakan satu dari sekian banyak nya anak papua yang mempunyai pemikiran inovatif, kreatif dan visioner.(ANY) Baca juga: Apa Itu Verifikasi Faktual Partai Politik

Wamena – Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) merupakan bagian dari Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun Panwascam memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tingkat Kecamatan. Kepanjangan dari Panwascam adalah Panitia Pengawas Kecamatan, Panwascam juga sering disebut dengan Panwaslu Kecamatan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, Panwascam atau bisa disebut juga dengan Panwaslu ini dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tempat Kecamatannya. Panwascam, terdepan dalam setiap pengawasan Pemilu dan Pilkada Disetiap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pengawasan tentu menjadi aspek yang sangat penting sehingga dapat memastikan Proses pemilihan berjalan adil, jujur dan transparan. Ditingkat kecamatan, ini memiliki peran yang sangat penting yang dimiliki oleh Panitia Pengawas Kecamatan itu sendiri. Panwascam memiliki ujung tombak bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjamin seluruh proses pemilihan terlaksana sesuai dengan aturan Undang-Undang. Tugas seorang Panwascam Sebagai Pengawas ditingkat Kecamatan, sorang Panwascam mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga marwah demokrasi, tugas dari seorang Panwascam antara lain: 1.    Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan Mulai dari pendataan pemilih, kampanye, pendistribusian logistik, serta saat pemungutan dan penghitungan suara 2.    Menerima dan menindaklanjuti laporan adanya pelanggaran pemilu dan pilkada dari masyarakat hingga peserta pemilu dan pilkada 3.    Mencegah terjadinya pelanggaran saat pemilu maupun pilkada 4.    Mengawasi netralitas seorang ASN, Penyelenggara Pemilu, TNI dan Polri diwilayah kecamatannya atau diwilayah kerjanya 5.    Melakukan supervisi Wewenang Panwascam, lebih dari sekedar seorang pengawas Selain bertugas mengawasi saat pelaksanaan pemilu dan pilkada, seorang Panwascam memilik wewenang antara lain: 1.    Meminta data dan informasi dari panitia pelakasanaan Pemilu dan Pilkada ditingkat kecamatan 2.    Memeriksa dugaan laporan pelanggaran saat pemilu dan pilkada yang diterima dari Masyarakat dan Peserta Pemilu dan Pilkada 3.    Memberikan rekomendasi, setelah dilaksanakan pemeriksaan seorang Panwascam akan memberikan rekomendasi kepada Pelapor akan proses selanjutnya 4.    Melakukan Tindakan pencegahan dugaan pelanggaran saat pemilu dan pilkada Demokrasi kuat berasal dari pengawasan yang kuat Panwascam bukan sekadar lembaga formalitas, tetapi memiliki posisi strategis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Mereka menjadi telinga dan mata bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di lapangan, untuk memastikan setiap tahapan pemilu dan pilkada berjalan tanpa adanya pelanggaran, serta memastikan setiap masyarakat dihormati dan tidak dicurangi. (REZ) Baca juga: Mendaftar Pengawas TPS: Persyaratan Serta Apa Saja Dokumen Kelengkapannya

Wamena - Ilmu psikologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari perilaku, pikiran, dan proses mental manusia, baik sebagai individu maupun dalam konteks sosial dan organisasi. Dalam dunia kerja dan pemerintahan, psikologi memiliki peran penting dalam memahami dinamika hubungan antar individu, motivasi kerja, kepuasan, serta efektivitas kepemimpinan. Salah satu penerapan psikologi dalam manajemen organisasi adalah melalui pendekatan gaya kepemimpinan. Keberhasilan sebuah instansi tidak hanya bergantung pada sistem dan regulasi yang diterapkan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan para pemimpinnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas, perlu memahami dan menerapkan tipe kepemimpinan yang humanis dan berbasis perilaku (behavioral leadership). Kepemimpinan Humanis: Memanusiakan Manusia dalam Dunia Kerja Kepemimpinan humanis menempatkan pegawai sebagai manusia seutuhnya. Dengan pendekatan “memanusiakan manusia”, pendekatan humanis bukan sekadar pelaksana tugas. Pemimpin humanis berupaya memahami karakter, tantangan, dan kebutuhan setiap individu di dalam organisasi secara mendalam. Dalam konteks KPU, pendekatan ini sangat penting karena pegawai cenderung bekerja dalam tekanan waktu dan tanggung jawab publik yang besar. Pemimpin humanis akan mengedepankan komunikasi yang terbuka, empati, serta dukungan moral bagi timnya. Dengan gaya ini, pemimpin dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, di mana setiap pegawai bekerja bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran untuk berkontribusi pada keberhasilan lembaga. Kepemimpinan berbasis Perilaku: Teladan yang Membangun Disiplin dan Integritas Sementara itu, kepemimpinan berbasis perilaku (behavior) berfokus pada tindakan dan perilaku nyata pemimpin dalam keseharian. Dapat dilihat dari bagaimana cara berinteraksi, memberi arahan, serta menegakkan disiplin. Pemimpin dengan gaya ini memahami bahwa keteladanan lebih kuat daripada sekadar instruksi. Dalam lingkungan KPU, gaya ini tercermin dari pimpinan yang hadir tepat waktu, menjalankan apel pagi, memberikan evaluasi rutin, serta mencontohkan sikap netral dan profesional. Pemimpin dengan tipe ini juga memainkan sistem pemberian punishment dan reward agar terbentuk perilaku yang diharapkan.  Kepemimpinan berbasis perilaku membantu membentuk pola kerja yang teratur, efisien, dan berorientasi pada hasil, sekaligus memperkuat citra lembaga yang tertib dan berintegritas. Relevansi untuk Instansi: Membangun Budaya Kerja yang Seimbang Kedua tipe kepemimpinan ini saling melengkapi dan menjadi pondasi penting bagi instansi publik seperti KPU. Kepemimpinan humanis menciptakan suasana kerja yang harmonis, sedangkan kepemimpinan behavior memastikan tata kelola dan kinerja berjalan efektif. Dalam dunia birokrasi modern, keseimbangan antara keduanya adalah kunci untuk membentuk pegawai yang disiplin, loyal, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui gaya kepemimpinan yang menggabungkan hati dan tindakan, KPU dapat terus menegaskan dirinya sebagai lembaga publik yang profesional, transparan, dan humanis dalam melayani masyarakat. (FPH) Baca juga: Papua Pegunungan Kian Dikenal: KPU Lakukan Kunjungan ke Metro TV dan Perbanyak Produksi Berita yang Terpantau SIDIALOGIS