Nepotisme: Ancaman Nyata bagi Integritas dan Keadilan dalam Pemerintahan
Wamena – Nepotisme menjadi salah satu praktik yang kerap menciderai sebuah birokrasi serta keadilan sosial di dalam sebuah Negara. Nepotisme kerap disamarkan dengan alih–alih “kepercayaan” atau sering disebut “sebuah kedekatan personal”.
Nepotisme ini biasanya selalu memicukan ketimpangan serta menurunkan kualitas dalam hal pelayanan Publik. Di Indonesia, isu ini selalu dan terus menjadi sorotan, terlebih dalam konteks sebuah rekrutmen Jabatan strategis publik, berpolitik, hingga sector bisnis milik negara.
Nepotismie dalam pengertiannya
Nepotisme adalah bentuk dari suatu tindakan yang melawan hukum dan sering disandingkan dengan Korupsi dan Kolusi. Kebanyakan dari kita lebih akrab mengenalnya dengan istilah korupsi karena banyak kasus atau hal yang terjadi.
Dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dijelaskan bahwa Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang memberikan keuntungan dan kepentingan bagi keluarganya dan/atau kroninya diatas kepenting Rakyat, Bangsa dan Negara.
Prinsip dan Dampak Nepotisme terhadap Pemerintahan
1. Merusak Prinsip Meritokrasi
2. Menurunkan Kinerja dan Efektivitas Lembaga
3. Menggerus Kepercayaan Publik
4. Memicu Korupsi dan Nepotisme
Tantangan untuk memberantas Nepotisme
Walaupun segala regulasi yang telah diterbitkan, perbuatan nepotisme ini tetap menjadi masalah yang penting yang sangat menghambat kemajuan bangsa. Untuk menciptakan Pemerintahan yang baik (Good Governance), diperlukan sebuah komitmen dari berbagai elemen yang kuat dari pihak Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga pengawas untuk membuat dan menciptakan sebuah sistem yang adil, transparan, berbasi meritokrasi.
Tantangan lainnya adalah lemahnya sanksi dan kurangnya keberanian dari pelapor untuk mengungkapan sebuah Tindakan nepotisme karena khawatir akan sebuah tekanan dan balasan. (REZ)
Baca juga: Good Governance: Kunci untuk Menerapkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel
