Berita Terkini

Wamena – Di dalam sistem Pemerintahan Indonesia, Lembaga Eksekutif sangat mempunyai peranan yang penting sebagai pelaksana kekuasaan negara. Lembaga eksekutif mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan setiap undang – undang, Menyusun sebuah kebijakan publik, dan juga memastikan setiap roda pemerintahan berjalan sesuai dengan arah konstitusi, tanpa lembaga eksekutif yang kuat serta transparan, kebijakan setiap negara akan sangat sulit diwujudkan dengan efektif. Pengertian Lembaga Eksekutif Lembaga Eksekutif adalah lembaga yang mempunyai tanggung jawab dalam setiap menjalankan undang–undang yang sudah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Tugas utama dari sebuah lembaga eksekutif adalah menerapkan, menjalankan, dan mengawasi implementasi kebijakan atau undang - undang tersebut. Dalam konteks Indonesia, lembaga ini dipimpin oleh Presiden sebagai seorang Kepala Negara yang sekaligus Kepala Pemerintahan dan dibantu oleh Wakil Presiden dan para Menteri Kabinet. Presiden mempunyai sebuah tanggung jawab yang sangat besar untuk mengkoordinasikan seluruh Kementerian dan lembaga pemerintah demi tercapainya sebuah tujuan nasional. Struktur dan Unsur dalam Lembaga Eksekutif Lembaga Eksekutif Indonesia terdiri dari beberapa unsur utamanya, yaitu: 1.    Presiden Sebagai seorang kepala eksekutif, Presiden mempunyai wewenang untuk mengatur jalannya roda pemerintahan, mengangkat serta memberhentikan Menteri, dan juga membuat serta menetapkan kebijakan nasional. Dan Presiden juga memiliki peran dalam hubungan luar negeri dan pertahanan nasional. 2.   Wakil Presiden Wakil Presiden mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas – tugasnya di Pemerintahan. Di dalam situasi tertentu, Wakil Presiden dapat menggantikan peran Presiden jika berhalangan. 3.    Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Di Sebuah Kementerian itu dipimpin oleh seorang Menteri, seperti keuangan, Pendidikan, Kesehatan hingga pertahanan. Tugas dan Fungsi Lembaga Eksekutif 1.    Menjalankan Undang -Undang 2.    Menyusun dan menjalankan kebijakan publik 3.    Menjaga Stabilitas Nasional 4.    Menjalin Hubungan Internasional 5.    Melayani Kepentingan Publik Peran Eksekutif di dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Di dalam sistem Presidensial, seperti yang dianut oleh Indonesia, Lembaga Eksekutif itu sangat memiliki sifat independen dari legislatif, tetapi juga tetap saling mengawasi. Seorang Presiden tidak bisa dijatuhkan hanya karena perbedaan sebuah kebijakan politik, tetapi dapat diberhentikan apabila terbukti melanggar baik itu hukum atau konstitusi. Hubungan yang seimbang antara Eksekutif, Legislatif, dan juga Yudikatif merupakan salah satu kunci penting dalam terciptanya pemerintahan yang bersifat demokratis dan berkeadilan. (REZ) Baca juga: Lembaga Legislatif: Pilar Demokrasi yang Menjaga Suara Rakyat

Wamena – Istilah negara berkembang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-sehari. Negara dikatakan berkembang apabila negara tersebut sedang berproses dalam segala bidang, salah satunya proses pembangunan nasional atau pertumbuhan ekonomi. Negara berkembang masih mengalami tantangan seperti, keterbatasan teknologi, kemiskinan, ekonomi, dll. Indonesia salah satu negara berkembang. Pengertian Negara Berkembang Negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan belum setinggi negara maju. Negara berkembang biasanya segala aspek bidang masih berproses tetapi belum merata, masih membutuhkan proses yang panjang. Dalam negara berkembang biasanya sektor sumber daya alam (sda) dan pertanian masih menjadi prioritas utama sedangkan sektor teknologi dan industri masih dalam tahap pengembangan. Pengelompokkan negara berkembang berdasarkan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang masuk dalam kategori menengah ke bawah. Ciri-Ciri Negara Berkembang Beberapa ciri-ciri umum negara berkembang, diantaranya: Pertumbuhan Penduduk. Ciri-ciri negara berkembang bisa dilihat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi yang dapat menimbulkan masalah sosial salah satu nya kemiskinan dan pengangguran. Pendapatan per Kapita. Ciri-ciri negara berkembang bisa dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah atau dibawah standar negara maju. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam (SDA). Ciri-ciri negara berkembang bisa dilihat dari ekonomi yang sering bergantung pada ekspor bahan mentah salah satunya seperti hasil pertanian dan tambang. Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Ciri-ciri negara berkembang bisa dilihat dari  kualitas kesehatan dan pendidikan yang masih rendah. Keterbatasan fasilitas layanan dan pendidikan yang masih belum merata. Infrastruktur dan Teknologi Ciri-ciri negara berkembang bisa dilihat dari  insfrastruktur dan teknologi yang masih berkembang dan belum optimal baik akses terhadap transportasi, teknologi modern maupun energi. Contoh Negara Berkembang di Dunia Berikut contoh negara berkembang, diantaranya: Indonesia, negara berkembang di bidang  ekonomi terbesar se Asia Tenggara. Mesir,  negara berkembang di bidang sektor pariwisata dan industri. India, negara berkembang di bidang teknologi, populasi penduduk yang besar rentan terhadap masalah sosial, misalnya kemiskinan dan pengangguran. Brasil, negara berkembang di bidang sumber daya alam (sda) yang berlimpah namun masih mengalami masalah pemerataan kesejahteraan dan tantangan ekonomi. Tantangan yang di Hadapi Negara Berkembang Berikut tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang untuk menuju status negara maju, diantaranya: Lemahnya tata kelola pemerintah dan korupsi. Keterbatasan dalam penguasaan teknologi. Ketidaksesuaian ekonomi dan sosial. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (sdm). Ketergantungan pada investasi asing. Upaya Menuju Negara Maju Negara Indonesia termasuk dalam negara berkembang. Negara Indonesia berusaha untuk merubah status menjadi negara maju namun masih mengalami banyak tantangan, seperti mengembangkan ekonomi digital, memperkuat kualitas pendidikan, meningkatkan produktivitas dibidang industri. Kunci penting agar Indonesia dapat menjadi negara yang maju harus meningkatkan segala aspek bidang yang ada, misalnya peningkatan sumber daya alam (sda), pemerintah yang bersih dan transparan, penguasaan teknologi modern. (ANY) Baca juga: Arti Bhinneka Tunggal Ika

Wamena - Minggu, 2 November 2025, August Mellaz, Anggota KPU RI, bersama dengan beberapa narasumber dan pakar di bidangnya mengadakan dialog interaktif yang bertempat di M Bloc Space, Jakarta. Dialog interaktif ini menarik perhatian karena membahas tentang merawat kohesi sosial pasca pemilu dan menitikberatkan undangan untuk masyarakat muda guna melengkapi diskusi aktif mengenai peran Gen-Z pasca pemilu. Mengutip dari para pakar dan sumber bacaan, kohesi sosial adalah kemampuan suatu masyarakat atau kelompok untuk mempertahankan kesatuan dan kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam konteks demokrasi, kohesi sosial berarti kemampuan masyarakat untuk tetap bersatu atau berupaya untuk menyatu setelah melewati proses kompetisi politik. Inilah yang menjadi fokus KPU Provinsi Papua Pegunungan pasca pelaksanaan Pemilu 2024 yang dituangkan dalam aktivitas rutin guna memastikan semangat persaudaraan tetap terjaga dan nilai-nilai kebersamaan terus tumbuh di tengah masyarakat. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU perlu melihat bahwa demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana masyarakat mampu berdamai, bekerja sama, dan melanjutkan pembangunan dalam suasana yang damai dan harmonis. Oleh karena itu, diadakan berbagai kegiatan dilakukan untuk menumbuhkan semangat positif dan memperkuat rasa saling percaya bukan hanya antar pegawai tetapi juga antar instansi dan masyarakat lokal.  Kegiatan Bersama untuk Menjalin Kedekatan Salah satu langkah nyata yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam merawat kohesi sosial ialah melalui terselenggaranya kegiatan senam bersama dengan RRI Wamena, Bawaslu, serta partisipasi aktif dalam RRI Fest pada September 2025 lalu. Melalui kegiatan tersebut, tercermin semangat kolaborasi lintas lembaga semakin terjalin baik, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi dalam menjaga suasana pasca pemilu tetap damai dan sejuk.  Selain itu, pegawai KPU Papua Pegunungan juga aktif mengikuti kegiatan Car Free Day (CFD) di Tugu Salib Wamena. Kegiatan ini menjadi sarana berinteraksi langsung dengan masyarakat secara luas dalam suasana yang akrab dan penuh semangat kebersamaan. Masyarakat dapat mengenal lebih dekat KPU sebagai lembaga publik yang terbuka, hadir di tengah komunitas, dan peduli terhadap keharmonisan sosial.  Baca juga: Program Kebersamaan Keluarga Nduga (KKN), Perkuat Rasa Kekeluargaan Pegawai KPU Nduga Kegiatan lainnya yang juga pernah dilakukan KPU Provinsi Papua Pegunungan ialah kunjungan ke panti sosial dan dalam waktu dekat KPU Provinsi Papua Pegunungan bekerja sama dengan PMI akan melakukan kegiatan donor darah, serta kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan dalam menyongsong ulang tahun Korpri 2025. Rangkaian kegiatan ini tidak lepas dari kesadaran lembaga KPU dalam menilai pentingnya merawat kohesi sosial pasca pemilu berlangsung.  Baca juga: KPU Nduga Wujudkan Empati melalui Aksi Peduli Anak Yatim Membangun Citra Lembaga yang Humanis dan Positif Komunikasi publik juga menjadi kunci penting dalam merawat kohesi pemilu yang menjangkau masyarakat secara luas. Interaksi ini tidak hanya tercipta secara langsung tetapi juga dimunculkan dalam produk-produk visual di media sosial. KPU Papua Pegunungan secara konsisten membangun pemberitaan positif melalui berbagai kanal medianya. Setiap publikasi dan berita diupayakan memberi nilai edukatif, menumbuhkan optimisme, dan mencerminkan wajah lembaga yang profesional, transparan, dan humanis. Langkah ini sejalan dengan komitmen KPU untuk menciptakan citra lembaga yang tidak hanya menjalankan tugas teknis pemilu, tetapi juga berperan sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi yang damai dan inklusif.  Melalui kegiatan bersama dan publikasi yang positif, KPU Provinsi Papua Pegunungan terus berupaya memperkuat kohesi sosial di wilayah Papua Pegunungan dan sebaran jangkauan luas. Semangat bersatu bagi demokrasi yang damai menjadi kunci penting bagi KPU Papua Pegunungan dalam membangun kepercayaan, menjaga harmoni, dan menumbuhkan harapan bersama menuju Papua Pegunungan yang damai dan demokratis. (FPH) Baca juga: Pererat Solidaritas, KPU Nduga Hadiri Senam Bersama KPU se-Papua Pegunungan

Wamena – Desas-desus pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kian beredar luas di berbagai berita. Ada satu hal yang ramai diperbincangkan publik yaitu penerapan sistem zero growth sebagai sistem dalam penerimaan CPNS. Zero growth adalah sistem di mana jumlah aparatur sipil negara (ASN) disebut akan dijaga tetap stabil tanpa penambahan signifikan. Apakah yang terkait sistem penerimaan CPNS dengan sistem zero growth benar atau tidak? Mari kita simak penjelasan dibawah ini. Kebijakan Formasi CPNS menurut Kepala BKN Dalam pernyataan dari berbagai sumber berita yang resmi, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak pernah menyebut adanya sistem zero growth untuk rekrutmen CPNS. Pemerintah sedang mengkaji arah baru kebijakan rekrutmen ASN. BKN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah melakukan pemetaan kebutuhan ASN di seluruh instansi, baik pusat maupun daerah. Acuan utama penentuan formasi CPNS berasal dari data pegawai ASN yang memasuki masa pensiun dan kebutuhan formasi. Proses seleksi CPNS harus mencerminkan kebutuhan nyata dan spesifik dari setiap pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga. Pertanyaan besar menggaung jadi kapan pelaksanaan seleksi CPNS? Belum diketahui secara pasti  terkait pengadaan CPNS. Koordinasi terus diupayakan BKN dengan berbagai pemerintah daerah, kementerian dan lembaga untuk memetakan kebutuhan ASN serta menentukan jumlah formasi yang akan dibuka. Belum ada pernyatan resmi dari BKN maupun Kementerian PANRB terkait kapan pembukaan rekrutmen CPNS.   Baca juga: Ingin Lulus Tes CPNS: Kisi-kisi Materi Tes Wawasan Kebangsaan Peran KPU Kabupaten Nduga Dukung Informasi Publik yang Akurat Kehadiran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga dalam menyajikan pemahaman literasi digital sebagai bentuk dukungan keterbukaan informasi publik yang transparan dan terpercaya. Beberapa tips untuk menghindari informasi yang tidak akurat; Cek sumber resmi. Pastikan informasi yang berasal dari situs atau akun media sosial pemerintah yang resmi. Contoh situs pemerintah yang resmi; www.bkn.go.id, www.menpan.go.id, atau www.kab-nduga.kpu.go.id. Perhatikan situs resmi pemerintah biasanya diakhiri dengan go.id. Verifikasi akurat. Pastikan kebenaran isi sebuah informasi berita dengan membandingkan dari beberapa situs pemerintah yang resmi dan terpercaya. Gunakan kanal informasi resmi KPU Kabupaten Nduga. Semua pemberitahuan resmi akan disampaikan melalui situs web dan media sosial KPU Kabupaten Nduga. Edukasi literasi digital bentuk komitmen KPU Kabupaten Nduga menciptakan sumber resmi dan terpercaya terhadap perkembangan informasi di era digital. (STE)

Wamena – Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan dalam lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif, masing – masing dari Lembaga tersebut memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Di dalam sistem Pemerintahan Demokrasi, kekuasaan bukan hanya terpusat pada titik satu tangan saja, salah satu Lembaga yang penting dan mempunyai peran penting yang mempunyai peran untuk menjaga keseimbangan kekuasaan yaitu adalah Lembaga legislatif. Di Indonesia, Lembaga ini merupakan bagian dari wadah untuk Masyarakat untuk menyalurkan suara aspirasinya serta memastikan setiap kebijakan pemerintahan berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat. Apa Itu Lembaga Legislatif? Lembaga Legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat serta merumuskan UUD yang ada di sebuah negara. Di Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga legislatif memiliki peran yaitu berfungsi terhadap pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pemerintah serta penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan sebutan lain, lembaga legislatif ini merupakan penghubung antara Masyarakat serta Pemerintah dan sekaligus merupakan dan menjadi bagian dari penjaga prinsip check and balance dalam sistem demokrasi. Struktur Lembaga Legislatif di Indonesia Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari berikut: 1.    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) DPR adalah bagian dari lembaga legislatif utama yang mempunyai kekuasaan yang besar dalam hal legislasi, anggaran serta pengawasan. 2.    Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DPD adalah sebuah lembaga yang mewakili suara masyarakat di daerah, Anggota dari DPD sendiri berasal dari masing – masing setiap provinsi di Indonesia yang juga dipilih langsung oleh Masyarakat. Tugas utama DPD yaitu: Mengajukan serta memberikan pertimbangan terhadap suatu rancangan undang – undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Kemudian DPD mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang – undang yang terkait dengan kepentingan daerah Fungsi Utama sebuah Lembaga Legislatif Lembaga Legislatif mempunyai tiga fungsi utama yang berkaitan dan juga memiliki peran yang penting dalam sistem pemerintahan yaitu: 1.    Fungsi Legislasi Lembaga Legislatif berfungsi untuk membentuk suatu Undang – Undang untuk mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 2.      Fungsi Anggaran Lembaga Legislatif berfungsi untuk membahas serta menyetujui anggaran negara yang diajukan oleh Pemerintah 3.      Fungsi Pengawasan Lembaga Legislatif selain memiliki fungsi legislasi dan anggaran juga memiliki fungsi pengawasan. Yaitu mengawasi terhadap pelaksanaan undang – undang dan juga kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai aturan sehingga tidak menyimpang dari kepentingan Masyarakat. Tantangan Serta Harapan ke Depan Walaupun lembaga legislatif memiliki peran yang sangat vital, lembaga legislatif di Indonesia juga masih menghadapi berbagai macam tantangan, contohnya seperti rendahnya kepercayaan dari Masyarakat, kemudian isu Korupsi dan masih minimnya transparansi dalam proses legislasi. Tetapi dengan adanya reformasi serta peningkatan akuntabilitas, lembaga legislatif mempunyai harapan dapat menjadi sebuah lembaga yang betul – betul representatif, bersih dan mempunyai integritas dan sesuai dengan cita – cita Masyarakat dan Demokrasi Indonesia. (REZ) Baca juga: Mengenal DPD: Lembaga Perwakilan Daerah Menghubungkan Pusat dan Daerah

Wamena - Transformasi Birokrasi di Era Digital Perubahan besar tengah berlangsung dalam dunia birokrasi Indonesia. Digitalisasi mulai menembus semua lini pelayanan publik, menggantikan proses manual yang selama ini identik dengan tumpukan berkas yang banyak, antrean panjang, dan waktu tunggu yang tak menentu. Kini, masyarakat mulai merasakan kemudahan akses melalui sistem daring yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Dengan Transformasi ini harapannya bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi juga perubahan cara pandang terhadap pelayanan publik. Yang dulu Masyarakat nenganggap Birokrasi yang dahulu dianggap kaku dan berbelit kini bisa semakin mudah dan bisa dilakukan hanya dalam satu gengaman, Layanan berbasis digital membuka ruang baru bagi keadilan pelayana siapa pun dan, di mana pun, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor Kemudahan Menghadirkan Ketenangan Bayangkan seorang warga di daerah terpencil yang kini bisa mengurus dokumen kependudukan melalui ponsel, tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke ibu kota kabupaten. Atau pelaku usaha kecil yang dapat mengajukan izin secara daring tanpa meninggalkan tempat usahanya. Proses yang dulunya melelahkan kini menjadi lebih ringan, menghemat waktu dan biaya. Lebih dari sekadar efisiensi, digitalisasi birokrasi menghadirkan ketenangan batin. Masyarakat merasa dihargai karena tidak lagi terjebak dalam sistem yang lamban dan berbelit. Pelayanan publik menjadi lebih dekat, bukan karena jarak, melainkan karena kecepatan dan kepastian yang ditawarkan oleh sistem digital. Baca juga: Legitimasi Pilar Penting dalam Menjaga Keutuhan Negara Teknologi Tetap Buatan Manusia Meski berbasis teknologi, inti dari digitalisasi birokrasi tetaplah manusia. Sistem yang baik harus mampu memahami keragaman masyarakat dari mereka yang akrab dengan teknologi hingga yang masih perlu pendampingan. Karena itu, keberhasilan transformasi ini bergantung pada bagaimana birokrasi menjaga sentuhan kemanusiaan dalam setiap layanannya. Teknologi hanyalah alat. Nilai-nilai empati, keadilan, dan pelayanan tetap menjadi roh utama birokrasi. Ketika sistem digital mampu memudahkan hidup orang banyak tanpa kehilangan rasa, di situlah digitalisasi birokrasi benar-benar mencapai maknanya menghadirkan negara yang hadir bukan sekadar dalam data, tapi dalam kepedulian nyata. Birokrasi yang Berhati Nurani Digitalisasi birokrasi bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari perubahan besar yang menuntut keseimbangan antara teknologi dan empati. Pemerintahan yang baik bukan hanya tentang seberapa cepat data berpindah, tetapi seberapa dalam pelayanan itu menyentuh kehidupan manusia dan memberikan kemudahan. (AAZ) Baca juga: Sistem Kapitalisme, Akar Muasal Sejarah di Indonesia