Berita Terkini

Wamena - Pertanyaan mengenai boleh tidaknya ASN mewarnai rambut terlintas muncul di pikiran masing-masing. ASN wajib menjaga profesionalitas saat bekerja namun juga ASN merupakan individu yang memiliki hak pribadi atas penampilan dirinya. Lalu seberapa jauh aturan tentang pewarnaan rambut? Apakah pewarnaan rambut termasuk salah satu pelanggaran disiplin? Berikut penjelasannya. Regulasi Pemerintah Tentang Warna Rambut ASN Bila merujuk pada peraturan dibawah ini; a.      Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 b.      PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN c.      PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN d.      Maupun aturan standar kepegawaian lainnya tidak ditemukan secara eksplisit mengenai warna rambut atau batasan gaya rambut bagi ASN. Selama tidak bertentangan dengan prinsip profesionalitas, etika berpenampilan serta aturan internal di instansi masing-masing maka ASN memiliki hak untuk mewarnai rambut dengan warna yang tidak mencolok. Namun, terdapat pengecualian mengenai peraturan pewarnaan rambut di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini tertuang dalam Pasal 33 huruf c, Permendagri No. 10 Tahun 2024. Tips Jika ASN Ingin Mewarnai Rambut ASN harus sadar bahwa dirinya menjadi contoh bagi masyarakat maka berikut tips bagi ASN yang mewarnai rambut: 1.      Diskusikan dengan atasan Hal pertama kali dilakukan adalah meminta izin ke atasan secara langsung terkait ASN boleh atau tidak mewarnai rambut. 2.      Sesuaikan regulasi instansi kerja ASN wajib mengetahui terkait regulasi mewarnai warna rambut di instansi kerja masing-masing. Bila ASN mengetahuinya maka diwajibkan menjalankan regulasi tersebut dengan profesional sebagai pelayan publik. 3.      Pilih warna tidak mencolok Hindari warna yang terlalu mencolok. Pilihlah warna yang terlihat natural seperti cokelat, hitam kemerahan, atau coklat gelap. 4.      Standar rambut pria ASN pria diwajibkan berambut pendek rapi. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 huruf b, Permendagri No. 10 Tahun 2024. Baca juga: Etika Berbicara di Lingkungan ASN: Aturan Berkomunikasi yang Benar di Kantor dan Media Sosial Boleh, Tapi Tetap Profesional ASN boleh mewarna rambut dengan mengikuti ketentuan dan izin dari pimpinan di instansi masing-masing. ASN sebagai pelayan publik wajib menjaga etika penampilan dengan memilih warna rambut yang natural, rapi, dan menjaga citra instansi. (STE)

Wamena – Ketika berkunjung ke kantor – kantor Instansi Pemerintah tidak jarang kita sering melihat berupa banner tulisan ataupun spanduk yang bertuliskan “Anda Memasuki Kawasan Zona Integritas” kemudian biasanya diiringi dengan sebuah slogan penyemangat dengan istilah yaitu Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk mewujudkan sebuah cita – cita Pemerintahan yang bersih, transparan serta melayani, Zona Integritas (ZI) merupakan salah satu bagian yang terpenting untuk bisa mempercepat Reformasi Birokrasi di Indonesia. Konsep ini bukan hanya sekedar slogan saja, namun merupakan salah satu standar operasional yang sangat wajib dipenuhi oleh suatu lembaga pemerintah untuk dapat mencegah korupsi, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, dan juga untuk memperkuat kepercayaan dari masyarakat. Artikel ini akan membahas terkait pengertian dari Zona Integritas, dasar, hukum, tujuan dan juga penerapannya di berbagai instansi pemerintah. Apa Itu Zona Integritas? Zona Integritas (ZI) adalah sebuah predikan yang tentunya akan diberikan kepada masing – masing satuan kerja yang pimpinan dan juga jajarannya memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk bisa mewujudkan WBK dan WBBM dengan melalui reformasi Birokrasi, terkhusus untuk dapat mencegah adanya korupsi dan juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Konsep ini berakar dari PermenPAN-RB No. 10 Tahun 2019 yang menyatakan dan menegaskan bahwa ZI adalah bagian penting dari sebuah percepatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional. Secara sederhananya, ZI merupakan sebuah budaya kerja anti korupsi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang dibangun secara sistematis melalui pembenahan di dalam internal dan juga pengawasan serta inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Mengapa Zona Integritas penting dalam Reformasi Birokrasi? Zona Integritas merupakan salah satu komponen penting dalam reformasi birokrasi karena: 1.    Untuk memperkuat serta untuk pencegahan korupsi di semua level 2.    Untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah 3.    Zona Integritas berperan penting dalam percepatan transformasi digital layanan public Komponen Utama dalam Pembangunan Zona Integritas Selain berperan penting, Zona Integritas mempunyai komponen utama untuk perubahan diantaranya: 1.    Manajemen Perubahan 2.    Penata tata laksana 3.    Penataan dalam manajemen sistem SDM 4.    Mempunyai komponen dalam penguatan Akuntabilitas 5.    Memiliki komponen penting terhadap penguatan pengawasan 6.    Untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan untuk masyarakat Baca juga: Supremasi Hukum adalah Pilar Utama Demokrasi: Pengertian dan Penerapannya di Indonesia Penerapan Zona Integritas di Instansi Pemerintah 1.    Kementerian dan juga Lembaga Negara Banyak Kementerian atau Lembaga yang sudah memperoleh predikat WBK/WBBM dengan inovasi layanan yang diciptakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat, seperti: ·         Pelayanan terhadap perizinan online ·         Pelayanan terhadap layanan yang terpadu hanya melalui satu pintu ·         Aplikasi digital untuk menunjang pelayanan 2.    Pemerintah Daerah Pemda juga menjadi komponen penting dalam implementasi ZI, karena: ·         Akan terciptanya Mall Pelayanan Publik ·         Pelayanan dukcapil yang berbasis aplikasi ·         Dan juga untuk mengawasi anggaran daerah 3.    Dunia Peradilan dan juga Penegak Hukum Pengadilan dan tentunya Lembaga Penegak Hukum akan menjadi prioritas penting dalam mewujudkan pembangunan ZI karena mempunyai risiko korupsi. Transparansi jadwal sidang, layanan e-court hingga adanya command center merupakan standar yang baru. 4.    Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Di dalam dunia Pendidikan yaitu sekolah, perguruan tinggi negeri. Lalu di bidang Kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit daerah turut ikut dalam pembangunan ZI untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, kemudian efisiensi administrasi dan pengawasan obat/anggaran. (REZ)

Wamena - Di setiap tahun berganti akan selalu ada calon pemilih baru mereka Adalah warga negara yang pertama kali memiliki hak pilih dalam pemilu, Adapun umur mereka yang sudah tepat berusia 17 tahun keatas, atau lebih muda namun sudah menikah atau pernah menikah, generasi ini sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu karena jumlah mereka yang pasti meningkat dan bertambah. Ciri dan Karakter Pemilih Baru Generasi ini tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital. Akses informasi yang cepat membuat mereka memiliki pandangan luas terhadap berbagai isu. Mereka cenderung kritis, terbuka, dan akrab dengan diskusi publik yang berlangsung di media sosial. Isu-isu seperti pendidikan, lapangan kerja, lingkungan, dan pembangunan teknologi biasanya menjadi perhatian utama. Tantangan yang Dihadapi Meski memiliki semangat tinggi, pemilih baru menghadapi tantangan nyata. Rendahnya pendidikan politik formal membuat sebagian dari mereka kesulitan memahami proses pemilu dan isi program kandidat. Selain itu, arus informasi yang deras di media sosial sering kali memunculkan disinformasi yang dapat mempengaruhi penilaian mereka. Baca juga: Memahami Xenofobia, Ketakutan pada Yang Berbeda dalam Perspektif Humanis Upaya Meningkatkan Literasi Politik Berbagai institusi mulai mengambil peran dalam mendampingi pemilih baru. Sekolah, kampus, komunitas, hingga lembaga masyarakat membuka ruang dialog, seminar, dan forum diskusi yang bertujuan memberikan pemahaman politik secara netral. Langkah ini penting agar pemilih baru dapat menentukan pilihan secara sadar dan bertanggung jawab. Peran Strategis dalam Demokrasi Pemilih baru bukan hanya tambahan angka dalam daftar pemilih. Mereka adalah simbol perubahan, representasi masa depan, dan kekuatan yang dapat menggerakkan arah kebijakan bangsa. Dengan dukungan informasi yang benar dan lingkungan politik yang sehat, suara pemilih baru berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. (AAZ)

Wamena - Pantai pink kembali mencuri perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara. Serpihan karang merah muda dan warna pasirnya yang unik perpaduan putih menjadikannya salah satu pantai paling langka di dunia. Fenomena warna tersebut terbentuk secara alami dari pecahan organisme laut Foraminifera, yang memiliki pigmen merah dan kemudian bercampur dengan pasir putih, menghasilkan warna pastel yang lembut dan memanjakan mata. Dukungan Warga dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Mata pencaharian warga sebelumnya hanya dari pertanian kini turut terlibat dalam kegiatan pariwisata. Mereka menyediakan jasa perahu, kuliner lokal, hingga paket wisata pendek ke pulau-pulau kecil yang berada di sekitar pantai pink. Pendekatan ini tidak hanya menghidupkan ekonomi setempat, tetapi juga memberi rasa memiliki terhadap kawasan pantai. Meningkatnya kunjungan wisatawan membuat pemerintah daerah bersama komunitas warga setempat bergerak cepat untuk menjaga kelestarian alam pantai pink. Daya Tarik Baru Pantai Pink Komunitas kreatif di Lombok Timur dalam beberapa tahun terakhir mulai memperkenalkan berbagai kegiatan baru untuk memperkaya pengalaman wisata di pantai pink. Para pengrajin lokal juga mulai menjual suvenir ramah lingkungan, seperti kerajinan daun lontar, anyaman bambu, dan aksesori berbahan kayu bekas. Produk ini menjadi alternatif baik bagi wisatawan yang ingin membawa pulang oleh-oleh tanpa merusak alam. Pemerintah daerah memberi ruang khusus bagi para pengrajin ini agar dapat menjual produk tanpa harus mengganggu area konservasi. Beberapa nelayan setempat menawarkan paket tur singkat ke tiga lokasi snorkeling di sekitar pantai. Mereka menggunakan perahu tradisional yang telah dimodifikasi agar lebih aman dan nyaman bagi wisatawan. Pantai pink kini bukan hanya dikenal sebagai pantai berpasir merah muda, tetapi juga sebagai kawasan wisata berbasis komunitas yang memprioritaskan kelestarian alam dan pemberdayaan warga. (ANY) Baca juga: Keindahan Alam Danau Toba

Wamena – 21 November Masyarakat Papua kembali memperingati Hari Otonomi Khusus (Otsus), sebuah momen yang setiap tahun mengajak semua orang untuk mengingat perjalanan panjang Papua dalam memperjuangkan hak-haknya. Otsus pertama kali diperingati pada 2017 oleh Pemerintah Provinsi Papua dan ditegaskan bahwa Otsus bukan hadiah dari pemerintah pusat, tetapi buah berkat usaha bersama rakyat Papua dalam mendapatkan ruang guna menentukan nasibnya sendiri dalam bingkai NKRI. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga menetapkan 21 November 2025 sebagai hari libur fakultatif melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.4.1/3141/GUB tanggal 10 November 2025. Makna Otonomi Khusus Bagi Masyarakat Papua Otsus bukan hanya berbicara tentang administratif semata melainkan simbol terhadap identitas dan hak Orang asli Papua yang diberikan oleh negara. Masyarakat melalui otsus, memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam pemerintahan, pengelolaan budaya, pengembangan ekonomi daerah serta politik. Melalui kewenangan yang diberikan memungkinkan pemerintah dalam merancang program pembangunan yang disesuaikan dengan kendala geografis dan sosial masyarakat, sehingga hasil menjadi lebih berkelanjutan dan merata.  Mempertahankan kebudayaan lokal juga merupakan makna lain dari pelaksanaan otsus. Melalui adat istiadat, bahasa serta penekanan nilai-nilai masyarakat yang mendapat ruang lebih dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, identitas budaya Papua juga dikembangkan bukan hanya dari pengembangan infrastruktur semata. . Catatan di beberapa tahun terakhir, berbagai daerah di Papua menunjukkan kemajuan diantaranya terlihat dari pembangunan fasilitas kesehatan, pelayanan pendidikan serta pembangunan akses informasi. Hasil ini diperoleh dari dukungan alokasi Dana Otsus yang menjawab kebutuhan dan kesenjangan terutama untuk daerah yang sulit diakses. Dalam penerapannya, tantangan yang dihadapi di lapangan tetap tak terindakan. Pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas SDM, serta pemerataan pelayanan publik masih menjadi pekerjaan bersama yang harus menjadi perhatian. Pemerintah pusat dan daerah terus mengevaluasi pelaksanaan Otsus agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Revisi kebijakan menjadi upaya memperkuat mekanisme anggaran, keterlibatan masyarakat adat, dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Momentum Peringatan 21 November di Papua Peringatan Hari Otsus Papua pada 21 November dijadikan ajang refleksi dan evaluasi. Hari Otsus juga menjadi kesempatan untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemuda, perempuan, tokoh adat, serta para pemimpin lokal melalui dialog yang terbuka dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki nama besar.  Berjalannya waktu, masyarakat berharap agar pembangunan benar-benar menyentuh seluruh wilayah, mulai dari pesisir hingga pegunungan terutama untuk DOB yang baru. Harapan itu diantaranya menyangkut, fasilitas pendidikan yang layak, kesehatan yang mudah diakses, serta pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal menjadi fokus utama yang terus diperjuangkan. Harapan lainnya, diharapkan generasi muda Papua berharap bahwa Otsus mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan ruang kreatif untuk mengembangkan bakat serta inovasi. Peringatan 21 November sebagai Hari Otsus Papua bukan hanya momentum mengenang sejarah, tetapi juga penegasan komitmen pemerintah dan masyarakat Papua untuk terus memperkuat tata kelola pembangunan. Dengan komitmen berbenah, keterlibatan masyarakat secara aktif serta semangat persatuan, Otsus diharapkan menjadi pondasi yang kuat untuk kemajuan masa depan Papua. Hari peringatan Otsus juga menjadi pengingat bahwa potensi besar Papua wajib untuk dirawat, dijaga serta dikembangkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. (FPH) Baca juga: Semakin Dekat dengan Masyarakat: Parmas KPU Nduga Intensifkan Media Sosial

Wamena - Memperkuat kehumasan dan komitmen terhadap transparansi publik, KPU Kabupaten Nduga melakukan peningkatan layanan informasi publik melalui pengaktifan media sosial secara lebih luas. Catatan dalam beberapa bulan terakhir, akun-akun resmi KPU Nduga seperti Facebook, Instagram, dan YouTube jauh lebih aktif dan peningkatan informasi semakin konsisten. Langkah ini diambil sebagai upaya dari perluasan strategi digital guna memperkuat komunikasi yang juga didukung oleh KPU RI yang diturunkan ke KPU Provinsi Papua Pegunungan. Tujuannya agar informasi kelembagaan dapat diakses masyarakat dengan cepat, tepat, dan transparan di era  yang serba digital terutama bagi masyarakat Nduga.  Transparansi Informasi Menjadi Alasan Utama Media Sosial Nduga Makin Aktif Aktifnya media sosial Nduga tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan informasi yang transparan dan mudah dijangkau. Di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang seperti Nduga, penyampaian informasi secara langsung sering kali memerlukan waktu dan tenaga tambahan. Melalui media sosial, hambatan tersebut dapat diminimalkan karena informasi dapat disebarkan secara real time. Semua konten yang dipublikasikan berorientasi untuk membantu masyarakat memahami proses penyelenggaraan pemilu secara lebih utuh dan akuntabel. Media sosial KPU Nduga kini menyajikan konten yang lebih beragam dan menarik disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya berupa pengumuman resmi, tetapi juga dokumentasi kegiatan lapangan, materi edukasi kepemiluan, peringatan hari-hari nasional, hingga video kegiatan yang dilakukan. Konten disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat secara luas. Konten yang dipublish juga diperuntukkan sebagai arsip digital yang mudah diakses sehingga masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang  Klik disini: Media Sosial KPU Nduga Interaksi Masyarakat Meningkat Seiring Aktifnya Media Sosial Nduga Salah satu indikator keberhasilan penguatan media sosial adalah meningkatnya interaksi masyarakat yang dapat dilihat dari trafik laporan media sosial. Peran masyarakat tidak terbatas hanya sebagai penerima informasi tetapi berperan juga dalam memberikan pendapat, saran, sehingga tercipta ruang interaksi yang memperkuat harmonisasi antara kelembagaan dan masyarakat melalui pemberian komentar, pemberian like terhadap setiap unggahan menggambarkan keterbukaan ruang informasi yang ramah.  Hasil kerja tim humas dan SDM KPU Kabupaten Nduga semakin nyata dilihat dari aktivitas media sosial yang semakin intensif. Publikasi konten disusun dengan baik serta melalui proses verifikasi untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan sesuai kebutuhan publik. Liputan yang menyediakan konten yang relevan dan menarik menjadi bukti sikap proaktif yang dikerjakan oleh tim humas. Konsistensi ini menjadi salah satu alasan mengapa media sosial KPU Nduga kini lebih hidup, responsif, dan dipercaya masyarakat sebagai sumber informasi utama tentang penyelenggaraan pemilu di Nduga. Harapan dan Komitmen KPU Nduga ke Depan Penguatan aktivitas publikasi media sosial diharapkan dapat terus menjadi sarana dalam mendukung edukasi kepemiluan dan pelayanan publik menjadi lebih transparan. Media sosial akan terus dimaksimalkan melihat dari keterlibatan masyarakat yang semakin tinggi serta mendorong literasi politik guna meningkatkan partisipasi pemilih dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga. Adaptasi terhadap digitalisasi guna memastikan setiap publikasi membawa hasil positif menjadi komitmen dan harapan dari KPU Kabupaten Nduga.  Harapannya kehadiran percepatan informasi melalui media sosial semakin mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan menciptakan ruang dialog yang terbuka. Strategi ini diharapkan dapat konsisten dan KPU Kabupaten Nduga dapat menjadi yang terdepan dan contoh yang baik dalam memperoleh informasi tentang pemilu dan kelembagaan. (FPH) Baca juga: Rilis! Video Klip Hymne dan Mars KORPRI oleh KPU Nduga