Berita Terkini

Wamena - Dualisme kepemimpinan adalah kondisi ketika sebuah organisasi, lembaga, atau komunitas memiliki dua pihak yang sama-sama mengklaim legitimasi sebagai pemimpin yang sah. Fenomena ini kerap menimbulkan kebingungan, ketegangan internal, serta ketidakpastian arah kebijakan.

Dalam situasi seperti ini, organisasi seolah berjalan tanpa kompas yang jelas, karena keputusan dan perintah datang dari dua arah yang berbeda.

Bukan Sekadar Perebutan Kekuasaan

Di balik dualisme kepemimpinan, terdapat dinamika manusia yang kompleks. Perbedaan pandangan, tafsir aturan, serta cara memahami mandat sering kali menjadi pemicu utama. Tidak jarang, masing-masing pihak merasa sedang memperjuangkan kebenaran dan kepentingan bersama.

Konflik pun muncul bukan semata karena ambisi, melainkan karena komunikasi yang terputus dan proses pengambilan keputusan yang kurang inklusif.

Akar Masalah yang Perlu Dipahami Bersama

Dualisme kepemimpinan biasanya berakar pada beberapa hal, seperti lemahnya mekanisme organisasi, ketidakjelasan aturan, hingga proses transisi kepemimpinan yang tidak transparan. Ketika ruang dialog tertutup, perbedaan pandangan berkembang menjadi konflik terbuka.

Tanpa upaya memahami akar masalah, konflik akan terus berulang dan sulit diselesaikan secara tuntas.

Baca Juga: Demokrasi Partisipatif, Ketika Rakyat Menjadi Subjek Demokrasi

Dampak Psikologis dan Sosial bagi Anggota

Yang paling terdampak dari dualisme kepemimpinan adalah anggota dan masyarakat yang bergantung pada keberlangsungan organisasi tersebut. Kebingungan, kelelahan emosional, dan menurunnya kepercayaan menjadi dampak nyata yang dirasakan sehari-hari.

Program kerja terhambat, pelayanan publik terganggu, dan solidaritas perlahan terkikis oleh konflik yang berkepanjangan.

Pendekatan Humanis sebagai Jalan Tengah

Penyelesaian dualisme kepemimpinan membutuhkan pendekatan humanis yang menempatkan dialog dan empati sebagai fondasi utama. Mediasi yang adil, penghormatan terhadap aturan bersama, serta keterbukaan untuk mendengar menjadi langkah penting dalam meredakan konflik.

Menurunkan ego dan mengutamakan kepentingan bersama adalah wujud kedewasaan dalam berorganisasi.

Peran Aturan dan Etika Kepemimpinan

Aturan organisasi seharusnya menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan konflik kepemimpinan. Namun, aturan saja tidak cukup tanpa etika dan itikad baik dari para pemimpin. Kepemimpinan yang beretika menuntut tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan dan persatuan.

Kepatuhan pada aturan mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Merajut Kembali Kepercayaan dan Persatuan

Dualisme kepemimpinan seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat budaya musyawarah. Dengan penyelesaian yang adil dan bermartabat, kepercayaan dapat dipulihkan dan organisasi kembali berjalan harmonis.

Pada akhirnya, kepemimpinan sejati bukan tentang siapa yang menang, melainkan tentang bagaimana kemanusiaan, persatuan, dan tujuan bersama tetap terjaga di tengah perbedaan.(AAZ)

Baca Juga : Demokrasi Digital, Ketika Suara Rakyat Menemukan Ruang Baru di Dunia Maya