Resmi! KPU Papua Pegunungan Serahkan SK Pengangkatan PPPK Formasi Tahun 2024 Periode II
Wamena - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Pegunungan melaksanakan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Satuan Kerja Papua Pegunungan untuk Tahun Anggaran 2024 Periode II. Kegiatan ini menjadi agenda penting guna memperkuat sumber daya manusia aparatur di wilayah baru hasil pemekaran ini.
Langkah Nyata Sekjen KPU dalam Penguatan SDM
Penyerahan SK ini merupakan bagian dari komitmen Sekretariat Jenderal KPU RI dalam menghadirkan ASN profesional, berintegritas, dan siap mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Melalui pengangkatan PPPK, KPU Papua Pegunungan diharapkan semakin solid dalam melaksanakan tugas-tugas kelembagaan yang menuntut ketepatan, kedisiplinan, dan tanggung jawab tinggi.
Dalam sambutan pembukaan, Adden Siagian selaku Plh. Sekretaris KPU Papua Pegunungan menegaskan bahwa pengangkatan PPPK menjadi kekuatan SDM KPU karena PPPK sudah mempunyai pengalaman sebagai tenaga pendukung di tahapan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Pesan dan Harapan untuk PPPK Baru
Linda Mathilda Rumbiak, Kepala Bagian Rendatin, Parhumas dan SDM KPU Papua Pegunungan menyampaikan selamat kepada para PPPK yang resmi menerima SK pengangkatan. Ia menekankan bahwa momentum ini bukan sekadar seremonial, tetapi awal tanggung jawab baru untuk berkinerja lebih giat dan semangat.
Linda juga menegaskan para PPPK harus mencontoh hal-hal baik dan menjalankan aturan dengan disiplin tinggi. Hal ini karena sanksi terhadap ketidakdisiplinan akan secara berkala dijalankan, sehingga perlu komitmen yang kuat untuk menjalankan kedisiplinan untuk menjaga integritas.
Sinergi Menuju Kelembagaan yang Kuat
Dengan tambahan formasi PPPK periode II ini, KPU Papua Pegunungan semakin memperkuat barisan SDM-nya untuk menyongsong agenda penting kelembagaan, termasuk persiapan tahapan pemilihan kepala daerah mendatang.
Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen KPU dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel. (FPH)
Baca juga: Menjalin Harmoni dalam Keberagaman KPU Kabupaten Nduga
